Pemprov Papua Minta Polemik Pembukaan Lahan Pertanian Diselesaikan

share on:
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty - Jubi/Alex
Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta agar polemik pembukaan lahan satu juta hektar di Kabupaten Merauke segera diselesaikan secara baik dengan mengusung pada satu tujuan yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty di Jayapura, Jumat (13/11/2015) mengatakan polemik hadirnya pembukaan lahan satu juta hektar tidak hanya pada luasan yang diperuntukan, melainkan munculkann pro dan kontra di tingkat masyarakat umum dengan berbagai tingkat analisis masing-masing.

“Kami harap polemik ini bisa segera diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan pelestarian alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penghormata dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat asli Papua,” katanya.

Menurut Elia, Pemprov Papua pada dasarnya mengapresiasi dan mendukung terhadap kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional dengan tindakan pengembangan lahan pangan skala luas, namun dengan syarat ramah lingkungan dan tidak merusak pranata sosial.

“Untuk itu, saya harap polemik pembukaan lahan pertanian di Merauke segera diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Disamping itu, ujar Elia, satu lagi isu yang sebenarnya patut di cermati bersama yakni menyangkut program Papua rendah karbon, karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sekaligus menjadi tantangan bersama.

Hal ini lanjutnya, sesuai dengan komitmen Preside RI Joko Widodo untuk menurunkan emisi carbon sebesar 41 persen sampai 2020 termasuk menurunkan 15 persen dengan dukungan internasional, maka Pemprov Papua juga mendukung kebijakan tersebut dengan mengalokasikan kawasan lindung seluas 60 persen dari luas wilayah Bumi Cenderawasih.

“Tujuan RTRW Papua adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal serta karakteristik ekosistem Papua,” kata Elia.

Untuk maksud tersebut, kata Elia, Pemprov Papua juga telah mengakomodir luasan lahan gambut dengan luas berkisar lebih kurang 860 persen kawasan lindung tersebut dan menjadikannya sebagai kawasan strategis provinsi melalui pengembangan wilayah rendah carbon.

“Dengan demikian diharapkan menjadi aset jangka panjang yang mendatangkan keuntungan financial dari segi pendanaan melalui perlindungan hutan lindung termasuk didalamnya lahan gambut,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan memberikan dorongan penuh bagi Kabupaten Merauke untuk membuka lahan sekaligus pengembangan tanaman padi, jagung serta beberapa jenis tanaman lain. (Alexander Loen)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov Papua Minta Polemik Pembukaan Lahan Pertanian Diselesaikan