Panwaslu Disiapkan Awasi Kampanye Pilkada Serentak

share on:
Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata - Jubi/Doc
Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua menyiapkan Panaitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada serentak mengawasi pelaksanaan kampanye pasangan calon bupati/wakil bupati di wilayah mereka. Kampanya pasangan calon akan mulai dilaksanakan menjelang akhir bulan ini, sebelum hari pencoblosan, 9 Desember 2015.

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, pekan lalu pihaknya bersama Bawaslu RI sudah melakukan sosialisasi pengawasan dana kampanye, pengadaan dan pengawasan distribusi logistik kepada Panwaslu 11 Kabupaten di Papua.

“Ini salah cara mempersiapkan pengawas di daerah untuk melakukan tugasnya,” kata Anugrah, Senin (16/11/2015).

Namun menurutnya, meski undang-undang mewajibkan pasangan calon melaporkan dana kampanye dan sumbangan dana dari pihak manapun, Panawaslu 11 kabupaten sulit mendapat laporan itu.

“Panwaslu di kabupaten mengaku kesulitan mendapat laporan dana yang akan dipakai kampanye maupun dana sumbangan kampanye. Ya memang wajib, tapi tak ada sanksi apabila tidak melaporkan dana-dana itu tepat waktu. Ini yang membuat Panwaslu dan KPU dilema,” ucapnya.

Tapi untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye setelah pasangan calon berkampanye lanjut dia ada sanksinya.

“Itu harus dilaporkan pasangan calon satu hari setelah masa kampanye selesai. Kalau tidak dilaporkan sanksinya berupa pembatalan sebagai calon kalau tak dilaporkan,” katanya.

Bawaslu juga menyatakan bingun untuk pelaksanaan kampanye Pilkada kali ini karena tak ada aturan jelas. Katanya, jadwalnya kampanye cukup lama. Berbeda ketika Pileg Pilpres.

“Yang menyulitkan adalah di distrik dan kampung. Pelanggaran yang paling rentan terjadi di distrik dan kampung. Tapi sampai kini berdasarkan laporan yang kami dapat paling hanya pelanggaran alat peraga misalnya baliho tak dipasang sesuai tempat yang disepakati bersama,” imbuhnya.

Mengenai kesiapan logistik Pilkada 11 kabupaten katanya, dari laporan yang diterima Bawaslu Papua, kini tersisa dua kabupaten yang logistiknya belum dicetak. Kedua yakni Nabire dan Bovendigoel. Hal itu disebabkan ada kandidat di kedua kabupaten tersebut melakukan proses hukum.

Mantan Ketua KPU Papua periode 2003-2008 dan komisioner KPU Papua periode 2008-2013, Feri Kareth mengatakan, beberapa potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi ketika Pilkada serentak di Papua diantaranya politik uang, netralitas penyelenggara dan pihak terkait lainnya, manupulasi suara, dan pemilih siluman.

“Ini harus dijaga. Berikan kepada orang yang punya hak. Jangan sampai ada pemilih siluman. Ini harus dikawal betul. Penyelenggara harus kerja pegang aturan. Hukum harus ditaati agar ketika ada masalah dilindungi hukum, dibela hukum, dibela publik. Keterbukaan adalah hal mutlak,” kata Kareth. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Panwaslu Disiapkan Awasi Kampanye Pilkada Serentak