KPU: Coblos Foto Paslon Tunggal Tidak Sah

share on:

Blitar, Jubi/Antara – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengingatkan mencoblos di bagian foto pasangan calon (paslon) tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 dinyatakan tidak sah.

“Mencoblos di bagian foto dinyatakan tidak sah, jadi hanya mencoblos di kolom setuju atau tidak setuju saja,” kata Hadar, di Blitar, Minggu (22/11/2015).

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara simulasi pemilihan bupati dan wakil bupati dengan satu pasangan calon di TPS 03, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Blitar, Jawa Timur.

Namun, kata Hadar, apabila ada yang mencoblos bersamaan di bagian foto dan kolom setuju atau tidak setuju, tetap dinyatakan sah.

Menurutnya, proses tersebut merupakan sesuatu yang tidak sulit dalam pencoblosan.

“Sebagai contoh, saat simulasi di Tasikmalaya, yang mencoblos foto saja hanya ada tiga dan tingkat partisipasi saat simulasi di sana juga tinggi, sekitar 97 persen. Di Timor Tengah Utara 77 persen, tetapi ini masih cukup tinggi,” kata Hadar.

Sebelumnya, MK telah merampungkan Peraturan MK (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 mengenai penyelesaian perselisihan sengketa calon tunggal dalam pilkada.

Secara umum, PMK tersebut mengatur soal legal standing pemohon, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan, dan syarat selisih suara hasil pemungutan suara dalam pilkada.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menggarisbawahi pihaknya sudah memahami terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 tahun 2015 mengenai penyelesaian perselisihan sengketa calon tunggal tersebut.

“Kami dari KPU lebih siap lagi dalam menghadapi pedoman beracara, khususnya untuk tiga kabupaten yang mempunyai calon tunggal,” kata Husni, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/11).
Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi persiapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota dengan satu pasangan calon dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia mengatakan pihaknya secara khusus mendapatkan penjelasan soal PMK nomor 4 tersebut dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat.

“Salah satunya adalah dimana pihak pemohon itu sudah jelas dari salah satu pasangan calon yang kalah dalam mekanisme referendum, karena kalau menang tidak mungkin mereka menggugat,” katanya.

Husni juga menjelaskan nantinya pemantau diberi hak menjadi pemohon dimana sesungguhnya tidak boleh mewakili yang tidak setuju tetapi lebih kepada memberikan keterangan untuk mencari kebenaran.

“Jadi, memberi keterangan untuk mencari kebenaran apakah dokumen yang diajukan KPU yang benar atau justru ada kejadian lain yang sesungguhnya menurut pemantau benar. Itu substansi yang saya dapat dari Ketua MK dalam rapat tadi,” ucapnya.

Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember.

Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.

Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon antara lain Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.

Kabupaten Blitar memiliki paslon tunggal, yaitu Rijanto-Marheinis Urip Widodo (RIDHO) yang diusung PDI Perjuangan. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPU: Coblos Foto Paslon Tunggal Tidak Sah