BPLH: Penurunan Emisi Karbon Harus Disinkronkan

share on:

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, Noak Kapisa, mengatakan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam upaya penurunan emisi karbon harus disinkronkan dengan pihak-pihak terkait.

“Sinkronisasi ini termasuk di dalamnya untuk pengelolaan anggaran untuk mendukung aksi penurunan emisi karbon,” kata Noak Kapisa, di Jayapura, Minggu (22/11/2015).

Di Papua, ujar Kapisa, pemerintah provinsi telah menetapkan tiga kabupaten yaitu Jayapura, Merauke, dan Jayawijaya sebagai daerah percontohan dalam aksi penurunan emisi karbon.

Untuk itu, ketiga wilayah yang sudah ditetapkan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya untuk berkomitmen dalam melakukan aksi penurunan emisi karbon.

“Komitmen tersebut misalnya berupa kebijakan dari pemerintah daerah setempat yang mendukung kelancaran aksi penurunan emisi karbon,” ucapnya.

Dia menambahkan melalui pengelolaan lahan gambut yang baik dan benar, sangat diharapkan dapat menekan tingginya emisi karbon yang belakangan terus menjadi isu nasional.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mendukung penurusan emisi gas rumah kaca. Keseriusan ini terlihat dari telah diselesaikannya dua dokumen perencanaan yakni Strategi Aksi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan Strategis Rencana Aksi Provinsi (SRAP REDD).

“SRAP REDD+ Papua dari sektor berbasis hutan dan lahan merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi aksi gas rumah kaca Provinsi Papua,” kata Dosinaen. (Alexander Loen)

 

Editor : Dewi Wulandari
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BPLH: Penurunan Emisi Karbon Harus Disinkronkan