Connect with us

Saireri

Masih Banyak LO TV Kabel Ilegal di Papua

Published

on

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, Iwan Solehudin – Jubi/Munir

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, Iwan Solehudin – Jubi/Munir

Nabire, Jubi – Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, Iwan Solehudin, mengatakan masih banyak Lokal Operator (LO) Televisi (TV) kabel Ilegal yang beroperasi di Papua. Akibatnya KPID Papua kesulitan engawasi content yang beredar di masyarakat.

“Akibat LO yang illegal itu kita banyak dirugikan, karena kita tidak bisa mengawasi content yang beredar di masyarakat,” kata Iwan Solehudin di Nabire, Kamis (26/11/2015).

Konten yang dimaksud kata Iwan adalah kontent yang seharusnya tidak boleh ditayangkan, seperti yang mengandun unsur pornografi, kekerasan dan lain sebagainya.

Ia menambahkan, LO ilegal tersebut juga merugikan negara karena tidak membayar pajak, juga persaingan bisnis yang tidak sehat antara LO yang legal dan illegal.

“KPID tidak menginginkan persaingan yang tidak sehat itu, makanya kita berusaha untuk meminta membuat izin sehingga mudah untuk di kontrol,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Johni. M. Demetouw, Koordinator Bidang Perizinan KPID Papua menuturkan, hingga 2015, jumlah Perusahaan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang TV Kabel yang sudah terdaftar di KPID ada sebanyak 12 PT yang tersebar di seluruh Papua.

“Dari 12 PT tersebut, biasanya mereka terdiri dari gabungan beberapa LO legal, dan masing-masing PT jumlah LO nya bervariasi,” katanya.

“Ada yang 5, 10, 20, 28, 30 sampai 40 tergantung dari kesepakatan mereka, namun yang paling banyak ada di Merauke sampai 40 LO dalam satu PT,” katanya lagi. (Munir)

Saireri

Pola Pendidikan Anak Jadi Tanggung Jawab Bersama

Published

on

: Kepsek SMA N I Nabire Dambut Bernadus – Jubi/Titus

: Kepsek SMA N I Nabire Dambut Bernadus – Jubi/Titus

Nabire, Jubi – Pola pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh pada tingkah laku anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, sekolah (guru) dan lingkungan.

“Jangan salahkan sekolah atau guru kalau ada siswa yang membuat salah bahkan jika harus berurusan dengan penegak hukum,” kata Kepala sekolah SMA Negeri 1I Nabire, Dambut Bernadus saat ditemui Jubi di sekolahnya, Rabu ( 21/9/2016)

Menurutnya, siswa bertumbuh dan berkembang di tiga tempat, rumah bersama orang tua dan keluarganya, sekolah dengan guru dan teman-temannya serta lingkungan.

Di tempat yang sama Wakil Kepsek SMA N I Nabire Bidang Humas Johanes Dimara, menambahkan, hal apapun baik positif maupun negatif itu datang dari berbagai sisi. Misalnya film, internet dan lainnya.

“Jadi jangan selalu Guru dan Sekolah yang disalahkan. Kita liat dulu apa masalahnya sebab anak di sekolah hanya dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 artinya hanya ada 7 jam di sekolah bersama guru Selebihnya di rumah dan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, jika anak bermasalah, tidak benar anak salah sekolah yang disalahkan. (*)

Continue Reading

Saireri

NPHD Pengamanan Pilkada Dogiyai Ditandatangani

Published

on

Penandatanganan NPHD Pilkada Serentak Kabupaten Dogiayi tahun 2017, oleh Kapolres Nabire, AKBP. Semmy R. Thabaa (kiri) dan Plt.Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe (kanan) – Jubi/Munir

Penandatanganan NPHD Pilkada Serentak Kabupaten Dogiayi tahun 2017, oleh Kapolres Nabire, AKBP. Semmy R. Thabaa (kiri) dan Plt.Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe (kanan) – Jubi/Munir

Nabire, Jubi – Bertempat di ruang RBP Polres Nabire, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana pengamanan khusus Polri pada Pilkada Serentak 2017 Kabupaten Dogiyai ditandatangani.

Penandatangan NPHD tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe, dan Kapolres Nabire, AKBP.Semmy Ronny Thabaa, SIK, yang disaksikan langsung oleh KPU kabupatenDogiyai, Panwaslu Kabupaten Dogiyai, DPRD kabupaten Dogiyai, serta para pejabat di jajaran Polres Nabire.

Sebelum melakukan penandatanganan NPHD tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dogiyai dan Polres Nabire, Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe, mengatakan, Pilkada Dogiyai harus tetap berjalan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah berlangsung.

“KPU tetap harus melaksanakan Pilkada Dogiyai, dalam arti Pilkada Dogiyai tidak akan di tunda. dana itu ada, siapa bilang Pemerintah tidak punya dana,” katanya.

Tetapi kata dia, jumlah dana yang akan diberikan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. “Intinya saya juga tidak mau melanggar aturan,” imbuhnya.

Dalam surat Perjanjian NPHD untuk dana Pilkada Kabupaten Dogiyai, telah di sepakati dan dianggarkan sebesar, Rp. 5.000.000.000.

Sedangkan kepada pihak TNI, Pemerintah Kabupaten Dogiyai bersedia menganggarkan Rp2 miliar dari usulan sebelumnya sebesar Rp3 miliar.

Sebelumnya Polres Nabire telah mengusulkan mengenai dana NPHD untuk pihak kepolisian yakni, Rp 6 miliar. “Usulan tersebut bukan asal dasar pemikiran saya, namun saya telah berkonsultasi juga dengan pihak Polda Papua,” kata Kapolres Nabire, AKBP. Semmy R. Thabaa, SIK. (*)

Continue Reading

Saireri

TMMD Kabupaten Nabire 2016, 150 Personil Dilibatkan

Published

on

Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw beserta unsur Forkopimda saat meninjau lokasi rehab gereja pada program TMMD - Jubi/Munir

Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw beserta unsur Forkopimda saat meninjau lokasi rehab gereja pada program TMMD – Jubi/Munir

Nabire, Jubi – Pelaksanaan Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Wilayah Kodim 1705/PN Kabupaten Nabire tahun 2016, melibatkan 150 personel TNI.

Program TMMD tersebut dilaksanakan di Rawa Udo, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire dan dilaksanakan mulai 20 September – 19 Oktober 2016.

Adapun sasaran dalam program TMMD tahun 2016 tersebut meliputi kegiatan fisik dan non fisik.

“Kegiatan fisik yakni pembangunan pagar gereja 75 meter, rehab gereja Jemaat Kasih, pembuatan rumah pastor, rumah lonceng, lapangan voly, rehab gedung pertemuan dan rehab gedung sekolah minggu,” kata Dandim 1705/PN, Letkol Inf. Jerry H. T. Simatupang, kepada Jubi, Selasa (20/9/2016).

Sementara kegiatan non fisiknya kata dia, yakni penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan KB, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan tentang hukum dan olahraga bersama.

Adapun sumber dananya kata dia, untuk pembangunan fisik berasal dari Pemerintah Kabupaten Nabire dan kegiatan operasional didukung dari komando atas.

Ditempat yang sama, Bupati Nabire, Isaias Douw mengatakan TNI bukan hanya sebagai aparat dalam pertahanan dan keamanan, tapi juga melaksanaan pembinaan teritorial pembangunan di masyarakat.

“Kegiatan TMMD ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten dan bagus untuk pembangunan perkampungan yang tak terjangkau dan terisolir,” katanya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.