Connect with us

Featured

128 Aktivis AMP Dihadang dan Ditahan di Polda Metro Jaya

Published

on

Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam AMP sedang melakukan negosiasi dan tawar menawar dengan aparat di Jakarta. Jubi/Arkilaus Baho

Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam AMP sedang melakukan negosiasi dan tawar menawar dengan aparat di Jakarta. Jubi/Arkilaus Baho

Semarang, Jubi – Puluhan aktivis mahasisa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) telah ditangkap dan diamankan di Polda Metro Jaya saat hendak melakukan aksi damai memperingati hari manifesto politik orang Papua dan hari yang oleh orang Papua diklaim sebagai hari kemerdekaan orang Papua sejak 1 Desember 1961.

Bernardo Boma, ketua AMP Komite Kota Semarang saat menghubungi Jubi dari Jakarta mengatakan, sampai dengan saat ini sejak dirinya bersama puluhan aktivis mahasiswa lainnya hendak melakukan demo damai, aparat telah menghadang dan mereka diamankan di Polda Metro Jaya.

Aktivis AMP yang ditahan di Polda Metro Jaya - Jubi

Aktivis AMP yang ditahan di Polda Metro Jaya – Jubi

“Saya saat ini sedang berada di Polda Metro Jaya. Saya sedang bersama dengan puluhan aktivis AMP, saat hendak melakukan aksi dihadang lebih duu oleh aparat kepolisian dari Metro Jaya dan kami sedang diamankan di Polda,” ungkap Boma kepada Jubi melalui telepon selularnya, Selasa (1/12/2015).

Boma menceritakan, selain dirinya ada juga aktivis yang datang dari Cawang, Tangerang dan Bandung akses ke Jakarta dihadang sehingga nasib para aktivis mahasiswa ini juga sedang terus dipersempit oleh aparat.

“Pada hal AMP pusat sudah layangkan surat pemberitahuan dari jauh-jauh sebelum kami aksi. Ini kami lakukan untuk hargai sistem demokrasi dan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tapi sebelum kami turun, aparat sudah kerahkan pasukan dengan kekuatan penuh. Ini kami sesalkan,” jelas Boma.

Sementara itu, Wilson Nawipa, aktivis mahasiswa dari AMP Kota Malang juga melalui telepon selularnya kepada Jubi mengatakan hal yang sama. Namun data yang dibeberkan Wilson jauh lebih banyak.

“Hari ini kami sedang dihadang dan terus ditekan oleh aparat. Sudah ada sekitar 200-an aktivis mahasiswa sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Sementara ada dua yang dikabarkan kena tembakan dari aparat,” ungkap Nawipa.

Namun, sayangnya Wilson tidak bisa memberikan data yang positif tentang dua aktivis mahasiswa yang kena tembakan dari aparat tersebut.

“Kronologis dan  nama-nama aktivis yang sudah ditahan di Polda Metro Jaya kami kirim setelah kami mendata semaunya,” ucapnya.

Aktivis AMP yang ditahan di Polda Metro Jaya - Jubi

Aktivis AMP yang ditahan di Polda Metro Jaya – Jubi

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa kepada Jubi mengatakan polisi tidak hanya membubarkan secara paksa, polisi juga menangkap beberapa massa aksi secara brutal. Dalam hal ini tidak ada surat penangkapan sebelumnya, sehingga secara hukum penangkapan yang dilakukan dianggap tidak sah. Massa aksi yang ditangkap atau ditahan saat ini berjumlah 128 orang.

Peristiwa seperti ini bukan pertama kali, namun sudah berulang kali terjadi. Hak atas kebebasan berpendapat di muka umum telah dilanggar oleh Aparat Penegak Hukum. “Padahal hak atas kebebasan berpendapat di muka umum rakyat Papua juga dijamin oleh konstitusi.” ujar Alghiffari Aqsa.

Senada dengan Alghif, M. Isnur sebagai Kepala Divisi Penanganan Kasus LBH Jakarta berpendat bahwa pembubaran paksa dan penangkapan massa aksi disertai dengan tindakan represif oleh polisi seperti dipukul dan ditendang. Tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tersebut merupakan pelecehan terhadap hak atas kebebasan berpendapat di muka umum. “Sangat disayangkan, seharusnya aparat turut menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tanpa pandang bulu, termasuk orang Papua.” ujar Isnur.

Untuk itu, LBH Jakarta menuntut kepada Menkopolhukam, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk melepaskan massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali.

“Hormati, lindungi, dan penuhi hak atas kebebasan berpendapat di muka umum!” tutup Alghiffari. (Arnold Belau)

Featured

Mengubah Pendekatan Ke Papua, Publik Indonesia Harus Lebih Dulu Berubah

Published

on

Aksi solidaritas Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) Yogyakarta di sidang Obby Kogoya - IST

Aksi solidaritas Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) Yogyakarta di sidang Obby Kogoya – IST

Jayapura, Jubi – Sudut pandang orang Papua menganggap publik Indonesia selama ini mendukung rezim Indonesia yang sudah 50 tahun menjajah Papua.

Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi, ketika membicarakan perkembangan pendekatan Jakarta terhadap Papua, Minggu (18/9/2016) melalui pembicaraan telpon kepada Jubi.

“Publik indonesia mendukung rezim Indonesia yang sudah 50 tahun menjajah Papua. Ini saya pertegas istilah penjajahan. Kalau saat ini orang Papua mau merdeka, itu berarti sudah terjadi penjajahan. Sekurang-kurangnya dari sudut pandang orang Papua,” ujar Pdt Giay.

Dia melanjutkan, barangkali orang Indonesia tidak berpikir menjajah, melainkan hanya kebijakan saja yang buruk, “tetapi di dalam sejarah juga Belanda tidak pikir sedang jajah Indonesia selama 350 tahun,” kata Giay yang berharap pasca 50 tahun Papua ada di dalam Indonesia, seharusnya Indonesia bisa berkaca diri karena 50 tahun lalu dan mendatang dinamika generasi akan jauh berbeda.

Benny Giay melihat selama ini orang Papua sebenarnya tidak dianggap sebagai warga negara. “Kalau Indonesia  anggap Papua warga negara maka pendekatan harus sipil, kurangi tentara, tapi ini pengiriman tentara, brimob, tetap luar biasa,” ujarnya dengan nada kesal.

Dia mengatakan pihaknya di gereja hampir setiap hari menerima SMS berita kematian karena kekerasan, tabrakan dan pembunuhan.

“Kekerasan tiap hari. Saya kira ini sesuatu yang sistematis dalam menghadapi yang terjadi di Pasifik. Pendekatan tabrak lari luar biasa. Kami sebagai pimpinan gereja ini setiap hari sms masuk orang mati dibunuh, tabrak, kita belum beranjak, Papua masih di bawah pemerintahan Orba,” tegas Giay.

Giay menganggap pemerintah Jokowi dan juga Menkopolhukam Wiranto mengetahui bahwa pihaknya sedang disoroti.  “Mereka tidak bayangkan isu Papua akan go internasional seperti ini di Pasifik. Tetapi dengan begitu mereka malah tetap otoriter, padahal seharusnya dengan adanya gerakan di Pasifik Indonesia harus lebih dialogis, tidak represif,” ujarnya.

Aksi solidaritas mahasiswa Makassar untuk Papua - IST

Aksi solidaritas mahasiswa Makassar untuk Papua – IST

Giay menekankan pendekatan lama pemerintah ini yang tetap militeristik dalam pembangunan. “Beberapa tahun terakhir Jokowi mengandalkan militer membangun jalan di Wamena-Nduga, misalnya, pendekatan yang masih represif walau ada keterbukaan sedikit tetapi tidak cukup bermakna,” kata Giay

Bahkan Ferry Marisan, seperti diungkapkannya pada Jubi (18/9), menuding bahwa pemerintah Indonesia melakukan operasi khusus terkait kematian yang makin cepat di Papua. “Pemerintah saya pikir sedang melaksanakan operasi-operasi militer khusus, tidak saja kepada kelompok-kelompok KNPB juga orang Papua. Saya rasa operasi-operasi ini dilakukan karena situasi dukungan (Pasifik) itu.

Atas situasi tersebut, Benny Giay meyakinkan bahwa semua orang Papua menjadi dibuat tidak punya pilihan. “Saya kira ini bentuk-bentuk pendekatan terhadap Papua yang tentara gunakan untuk berkuasa sesuai seleranya . Kami tidak diberi pilihan selain membenci dan melawan,” ujar dia.

Giay berharap  generasi sekarang agar menyikapi Papua tidak dengan cara-cara pemerintah Indonesia yang otioriter. “Sekarang ini generasi muda harus paham dan terima lebih terbuka dengan kepala dingin, mendengar, karena saya kira mereka akan memasuki generasi yang lebih global dan tanpa beban.(*)

Continue Reading

Featured

Kasus Paniai Berdarah, Keluarga Korban Minta Pelapor Khusus PBB Berkunjung

Published

on

Suasana saat keluarga menangisi empat siswa yang tewas di lapangan Karel Gobay pada insiden 8 Desember 2014 lalu - Jubi/Abeth You

Suasana saat keluarga menangisi empat siswa yang tewas di lapangan Karel Gobay pada insiden 8 Desember 2014 lalu – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Pimpinan gereja di Paniai dan keluarga korban kasus penembakan siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu masih menunggu kapan pemerintah Indonesia ini akan mengadili para pelaku.

“Sudah banyak tim yang datang ke Paniai. Mereka berjanji akan mengungkap pelaku penembakan di lapangan Karel Gobay itu. Tapi sampai hari ini, hasilnya mana? Nol besar. Malah para pelaku disembunyikan. Mereka malah putar balik fakta demi menyelamatkan wajah NKRI,” kata Pendeta Nikolaus Degei, STh, tokoh agama di Paniai kepada Jubi, Senin (19/9/2016).

Makam Alpius Youw (IST)

Makam Alpius Youw (IST)

Menurut pendeta yang juga keluarga salah satu korban yang tewas tertembak ini, masyarakat Paniai, terutama keluarga korban saat ini berkesimpulan pemerintah Indonesia sengaja menutupi kasus penembakan yang menewaskan anak-anak mereka dan melukai keluarga mereka itu. Sampai kapanpun kasus ini tidak akan diproses untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga korban, karena pelakunya adalah anggota militer.

Makam Alpius Gobay (IST)

Makam Alpius Gobay (IST)

“Masyarakat kami di Paniai, memohon dengan hormat supaya negara-negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik atau PIF segera membentuk tim pencari fakta untuk menemukan kebenaran,” lanjut Pendeta Degei, menyampaikan tuntutan masyarakat di Enarotali, Paniai.

Makam Simon Degei (IST)

Makam Simon Degei (IST)

Terpisah, Yones Douw, aktivis HAM di Nabire mengatakan masyarakat Paniai meminta agar Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi atau Penyiksaan datang ke Paniai guna menemukan kebenaran dalam kasus penembakan siswa ini.

“Keluarga korban dan saksi tidak akan menerima tim apapun lagi yang berkaitan dengan kasus ini. Baik perorangan, lembaga lokal Papua, tim pencari fakta bentukan Luhut Panjaitan, Lembaga HAM lokal, nasional ataupun internasional yang melibatkan Indonesia,” kata Douw.

Makam Yulian Yeimo (IST)

Makam Yulian Yeimo (IST)

Baik Pendeta Degei dan Yones sama-sama mengatakan masyarakat Paniai menginginkan hasil temuan semua tim yang datang di Paniai yang berkaitan dengan kasus penembakan ini mengumumkan hasil temuan mereka secepatnya.

“Temuan itu harus dipresentasikan kepada publik internasional di Pasifik atau dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap upaya penyelesaian kasus ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Douw. (*)

Continue Reading

Featured

Isu Papua ke Majelis Umum PBB: Saatnya Indonesia Refleksi

Published

on

Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Benny Giay - JUBI

Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Benny Giay – JUBI

Jayapura, Jubi – Masuknya isu HAM dan politik Papua ke sidang Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung hingga 25 September, adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari dan seharusnya membuat pemerintah Indonesia merefleksikan diri.

Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, kepada Jubi Minggu (18/9/2016) menanggapi meluasnya isu Papua di Pasifik dan dorongan pemimpin negara-negara di Pasifik membawa isu West Papua ke Majelis Umum PBB.

“Bagi saya, ketika masalah Papua sampai ke Majelis Umum PBB oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, itu membenarkan pandangan bahwa sejarah sudah saatnya berubah,” ujar Benny Giay yang menyampaikan bahwa setelah 50 tahun Papua di Indonesiakan, inilah saatnya sejarah akan berubah.

“Saya kira suara-suara perjuangan Papua Merdeka akhirnya sampai ke Sidang Umum PBB adalah hal yang wajar saja. Sudah seharusnya. Karena kami di gereja percaya setiap 50 tahun sejarah harus direfleksikan, demikian juga pihak Indonesia sudah saatnya melihat kembali kelakuan dan kemajuan peradaban mereka yang sudah 50 tahun ini tidak membawa kebaikan di Papua,” kata Giay.

Benny Giay merasa sangat optimis bahwa harapan masyarakat Papua, yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, sedang mengalami kebangkitan khususnya karena didorong oleh kebangkitan di Pasifik.

“Yang terjadi di Pasifik itu adalah kebangkitan kesadaran kemanusian. Di batin saya, kalau solidaritas untuk hak politik (kemerdekaan) maka itu bisa dilakukan profesional saja. Tetapi kebangkitan di pasifik ini melebihi itu,” ujar Giay yang melanjutkan bahwa kebangkitan itu dilandasai oleh satu kekhawatiran besar bahwa bangsa Papua akan punah.

“Kesadaran akan kepunahan suatu bangsa manusia dan peradaban inilah yang melandasi solidaritas mendalam untuk kemanusiaan di pasifik. Kami pihak gereja mendukung itu,” ujarnya.

Papua Jadi Isu Negara

Sementara itu Ferry Marisan, Direktur ElsHAM Papua, memandang bahwa kemajuan advokasi isu Papua saat ini hingga ke Majelis Umum PBB terletak pada pihak yang mengadvokasi, yaitu negara.

“Kalau dulu advokasi dilakukan di Jenewa-Swiss, oleh masyarakat sipil untuk isu-isu HAM Papua, maka kini, melalui Vanuatu dan Solomon bahkan Tonga, advokasi sudah meningkat ke New York oleh tangan negara,” ujar Ferry.

Ketika isu Papua masuk ke Majelis Umum PBB di New York maka artinya, lanjut Ferry, hal itu akan menjadi pembicaraan di tingkat negara-negara lain yang tidak saja Pasifik.

“Memang ini bukan pertama kali, di sidang sebelumnya Vanuatu sempat membicarakan isu Papua. Tetapi yang berbeda tahun ini adalah  wakil Fiji akan menjadi salah satu pimpinan sidang dalam sidang tersebut. Sehingga kita berharap  akan bisa memberi pengaruh pada negara-negara lain di Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.”

Peter Thomson, Duta Besar Fiji untuk PBB baru saja dilantik sebagai presiden sidang Majelis Umum. Thomson disumpah Selasa lalu, (12/9), membuka sesi ke-71 sidang Majelis Umum yang terdiri dari 193 negara itu.

“Kita tunggu hasilnya, negara-negara mana yang akan menambah dukungan, tidak saja untuk isu HAM tetapi juga referendum Papua dan agenda pendaftaran Papua ke Komite 24 Dekolonisasi,” ujarnya.

Terpisah Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB dan Tim Kerja ULMWP, menilai sudah saatnya PBB mengambil tanggung jawab terkait hak politik Papua. “PBB harus ambil tanggung jawab untuk selesaikan status politik West Papua. Karena itu kekuatan rakyat dalam ULMWP, bersama negara  Pasifik dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua  akan mendorong masalah ini ke Komite Dekolonisasi PBB untuk dapat memfasilitasi referendum,” ujarnya.

Dia juga menambahkan melalui proses itu, Indonesia juga akan didesak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terus berlanjut di West Papua.

Tetapi Ferry Marisan juga mengingatkan bahwa proses ini panjang dan bisa bertahun-tahun untuk meyakinkan negara-negara lain terus mendukung Papua. “Sekalipun demikian, capaian saat ini sudah membuka jalan ke sana,” ujarnya.

Baik Ferry maupun Pendeta Benny Giay tidak khawatir akan proses yang memakan waktu tersebut. Menurut Giay, justru saat inilah di era globalisasi peluang lebih besar karena mata banyak manusia bisa melihat apa yang terjadi.

“Kebangkitan solidaritas saat ini adalah tanda kebangkitan kesadaran kemanusiaan, dan itu terjadi di era globalisasi yang bisa diketahui oleh semua orang melalui media sosial. Saya menyambutnya dengan optmis,” ujar Giay.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.