Connect with us

Kalimantan

Kaltara Tiga Besar Nasional Daerah Rawan Pilkada

Published

on

Tanjung Selor, Jubi/Antara – Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Triyono Budi Sasongko, menyebutkan sesuai pemetaan daerah pemilihan umum serentak, Kaltara masuk 3 besar daerah yang dinyatakan paling rawan.

“Kita dinyatakan masuk 3 besar daerah paling rawan setelah Maluku untuk pelaksanaan pilkada,” ucapnya, di Tanjung Selor, Selasa (1/12/2015).

Pria yang kini masih menjabat Sekretaris Utama Badan Pengelola Perbatasan Nasional ini mengatakan penilaian rawan ini akan dijadikannya sebagai tantangan baginya sebagai kepala daerah sementara. Ia menjelaskan ada tiga hal yang menjadi penilaian yang menyebutkan Kaltara masuk daerah rawan. Pertama, Kaltara sebagai daerah pemekaran baru sehingga profesionalisme penyelenggara pilkada masih dipertanyakan. Ia lalu menyimpulkan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini dipantaunya.

“Selama ini saya paham betul kondisi perkembangan penyelenggara pilkada di Kaltara, saya selalu mengecek, mendampingi dan mendorong mereka khususnya KPU dan Bawaslu. Bagus sekali kerja teman-teman kita,” katanya.

Kedua, kaitannya dengan politik uang. Pusat menilai, Kaltara memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang relatif sedikit. Sehingga para tim pemenangan pasangan calon dengan mudah menghitung pemilih yang menjadi sasaran. “Saya rasa pemikiran ini sah-sah saja dan ini juga menjadi PR bagi saya sendiri bagaimana menyosialisasikannya ke masyarakat agar memilih secara bijak dan cerdas,” katanya.

Ketiga, Kaltara dianggap daerah remote atau terisolir. Penilaian ini pun ditanggapinya dengan tegas yakni dengan mengambil beberapa langkah salah satunya minta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memudahkan komunikasi antardaerah yang ada di 5 kabupaten/kota di Kaltara.

“Kita minta jaminan kepada mereka agar pada hari H bisa terselenggara dengan lancar. Termasuk PLN agar listrik jangan sampai mati,” kata Triyono.

Kaltara kendatipun belum memiliki Polisi Daerah (Polda), namun provinsi induk Kaltara dalam hal ini Kaltim siap menerjunkan 100 personelnya untuk keamanan di Kaltara pada hari H. (*)

Kalimantan

Enam Pekerja Di-PHK Karena Gabung Serikat Buruh

Published

on

Pontianak, Jubi – Enam pekerja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak oleh PT Papasari yang bergerak di bidang distributor bahan bangunan, karena bergabung dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DPC Kota Pontianak.

Ilustrasi aksi tolak PHK. -- antaranews.com

Ilustrasi aksi tolak PHK. — antaranews.com

“Kami dipecat secara sepihak tanpa alasan yang jelas, setelah kami tergabung dalam SBSI DPC Kota Pontianak,” kata Abdul Gani salah seorang pekerja di PT Papasari saat mengadukan nasib mereka ke Komisi D DPRD Kota Pontianak, Senin (19/9/2016).

Ia menjelaskan, awalnya hanya satu orang yang di PHK, kemudian lalu bertambah menjadi enam orang, yang kesemuanya adalah pengurus serikat pekerja di PT Papasari.

“Padahal kami bergabung dengan SBSI, bukan untuk menakut-nakuti pihak perusahaan, melainkan hanya untuk berorganisasi, supaya kami mengetahui yang mana hak kami selaku pekerja dan kewajiban kami sebagai pekerja,” ungkap Abdul Gani.

Menurut dia, mediasi antara pekerja yang di PHK dengan perusahaan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak sudah dilakukan, tetapi pihak perusahaan tetap ngotot mau PHK pekerja.

“Padahal kami tetap menginginkan bekerja seperti biasa dan tetap diperbolehkannya bergabung dengan SBSI. Malah kami dituding sebagai provokator karena dari 60 karyawan sudah 56 orang diantaranya ikut bergabung dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mujiono menyesalkan, tindakan pihak PT Papasari yang terkesan semena-mena terhadap para pekerja atau karyawannya, yakni mem-PHK tanpa alasan yang jelas, hanya karena mereka (karyawan) bergabung dalam serikat pekerja.

“Kami menilai pihak perusahaan tidak manusiawi, dan Pemkot Kota Pontianak dalam hal ini harus tegas, dan bila perlu izin PT Papasari dicabut karena telah berbuat tidak manusiawi tersebut,” ujarnya. (*)

Continue Reading

Kalimantan

Karyawan Perusahaan Sawit PT KIU Mogok Kerja

Published

on

Sampit, Jubi – Sedikitnya 130 karyawan perusahaan sawit PT Katingan Indah Utama (KIU) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mogok kerja.

Dokumentasi aksi mogok kerja karyawan PT Katingan Indah Utama di Parenggean, Kalteng. – borneonews.co.id

Dokumentasi aksi mogok kerja karyawan PT Katingan Indah Utama di Parenggean, Kalteng. – borneonews.co.id

Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun di Sampit, pada Kamis (15/9) mengatakan, dalam surat resminya yang disampaikan ke DPRD, para karyawan tersebut melakukan aksi mogok kerja untuk menolak adanya pengurangan upah yang dilakukan pihak perusahaan.

“Berdasarkan keterangan koordinator aksi Sudarmajis, mogok kerja karyawan tersebut rencananya akan berlangsung di halaman kantor PT KIU sejak 14-24 September 2016,” tambahnya.

Perubahan nilai upah terhadap karyawan khusus muat buah sawit tersebut merupakan kebijakan baru dari pihak perusahaan dan tanpa persetujuan atau kesepakatan dari karyawan.

Kebijakan sepihak yang diambil pihak perusahaan tersebut secara langsung telah merugikan karyawan dan berdampak pada berkurangnya penghasilan karyawan muat.

“Informasi yang kita terima, para karyawan tersebut juga akan menggelar aksi demontrasi ke pemerintah daerah Kotawaringin Timur pada 26 September 2016 nanti,” katanya.

Rimbun berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan permasalahan itu, agar tidak merugikan para karyawan.
“Ini masalah pengupahan, saya berharap pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) bisa memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yang sedang berseteru tersebut,” ucapnya.

Rimbun juga meminta kepada pihak perusahaan untuk meninjau kembali atas keputusannya melakukan perubahan nilai upah karyawan angkut tersebut.

“Pihak perusahaan juga harus memberikan alasan yang tepat mengapa mengubah nilai upah angkut. Dan karyawan juga memiliki hak untuk mengetahui dan menolak putusan itu, namun saya harap permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Rimbun. (*)

Continue Reading

Kalimantan

Barito Utara Mulai Lelang PLTS

Published

on

Muara Teweh, Jubi – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sedang melelang pengadaan 324 unit pembangkit listrik tenaga surya pada 2016 untuk sejumlah kecamatan di pedalaman daerah itu.

Ilustrasi PLTS milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sedang melelang pengadaan 324 unit pembangkit listrik tenaga surya pada 2016 untuk sejumlah kecamatan di pedalaman daerah itu. - lipi.go.id

Ilustrasi PLTS milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sedang melelang pengadaan 324 unit pembangkit listrik tenaga surya pada 2016 untuk sejumlah kecamatan di pedalaman daerah itu. – lipi.go.id

“Saat ini sedang dalam tahap lelang terbuka yang diselenggarakan di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum dan sedang proses evaluasi,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara Aswadin Noor di Muara Teweh, Jumat (9/9/2016).

Menurut Aswadin Noor PLTS tahun ini memang hanya untuk satu desa yakni Desa Batu Raya II Kecamatan Gunung Timang, di mana sudah dilakukan verifikasi setelah ada usulan dari masyarakat setempat kepada pemerintah daerah, sehingga pagu anggarannya kurang lebih Rp1,296 miliar.

“Kami harapkan Oktober – November 2016 PLTS tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat di desa pedalaman tersebut,” katanya didampingi Kepala Seksi Listrik, Suriadi Musa.

Dia mengatakan saat ini ada ribuan warga yang tinggal di desa terpencil di sembilan kecamatan membutuhkan banyak PLTS karena belum tersedianya jaringan listrik dari PLN.

Kebutuhan PLTS di daerah itu masih sangat tinggi mengingat masih banyak warga di sembilan kecamatan masih belum menikmati energi listrik baik dari PLN maupun listrik desa yang hingga akhir 2015 mencapai 16.702 kepala keluarga.

Aswadin Noor menjelaskan untuk tahun 2015, pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 133 unit PLTS untuk Desa Jamut Kecamatan Teweh Timur, sedangkan melalui APBD Provinsi Kalteng diberikan 134 unit yakni untuk Desa Linon Besi I Kecamatan Gunung Purei 60 unit dan Desa Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah 74 unit.

Pada tahun 2014 pihaknya telah menyalurkan 95 unit PLTS untuk Desa Lampeong II Kecamatan Gunung Purei.

Tahun 2013 juga telah disalurkan 300 unit PLTS untuk tiga desa di wilayah Kecamatan Teweh Timur yakni Desa Sei Liju 146 unit dan Dusun Malateken 66 unit serta Kecamatan Gunung Timang di Desa Pelari 88 unit.

“Sedangkan pada 2012 disalurkan 300 unit PLTS untuk tiga desa di wilayah Kecamatan Lahei yakni desa Rahaden 150 unit, Bengahon 10 unit dan Hurung Enef 50 unit,” jelas dia.

Program PLTS sudah dilakukan sejak 2006 dan hingga 2015 sudah terpasang sekitar 500-an unit di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Teweh Tengah, Gunung Timang, Lahei, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.

“Ratusan unit itu dipasang untuk rumah tangga, fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa terpencil,” katanya.

Satu unit PLTS berupa “solar cell” berkapasitas 50 watt, aki kering 70 ampere, kotak regulator otomatis, dan lampu neon DC 12 volt.

Saat ini, Kecamatan yang belum menikmati listrik dari PLN hanya Kecamatan Gunung Purei.

“Program listrik masuk desa ini terus berlanjut dimana posisi PLN tidak mampu menjangkau wilayah perdesaan. Walaupun ada pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) Bangkanai juga belum bisa dipastikan satu atau dua tahun aka terbangun jaringan listrik ke desa-desa, disamping itu dengan luasnya jangkauan wilayah pedesaan sehingga PLTS salah satu solusi mengatasi penerangan listrik bagi masyarakat terpencil,” ujarnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.