Ketua Adat Tota Mapiha Nilai Pemerintah Pusat Terlalu Arogan

share on:
Ketua Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha, Marthen Petenet Iyai - Jubi/Ernest
Ketua Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha, Marthen Petenet Iyai – Jubi/Ernest

Dogiyai, Jubi – Ketua Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha, Marthen Petenet Iyai menilai bahwa pemerintah pusat terlalu arogan dan tidak menghargai hak orang asli Papua (OAP).

Hal itu ditandai dengan masih adanya penangkapan, kekerasan, stigma separatis dan pemenjaraan terhadap OAP dengan dalih demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jika orang Papua dibuat begitu sampai martabatnya dihina, pemerintah sendiri sudah tidak punya keluhuran martabat. Tidak punya wibawa negara. Ini sama dengan tidak punya keutuhan negara yang dilandasi filosofi Pancasila dan UUD 1945,” katanya kepada Jubi melalui selulernya, Rabu (2/12/2015).

Menurut dia, jika arogansi pemerintah terhadap orang Papua tidak dihentikan, maka akan sangat sulit untuk menciptakan perdamaian di tanah ini.

Menurut aktivis HAM Papua, John Pisaisebi Magai, pemerintah sedianya tidak menggunakan cara-cara yang arogan untuk membangun Papua.

“Papua tidak akan damai jika pemerintah masih mau menggunakan jalan kekerasan dan arogansi dalam mengatasi masalah daerah,” ujarnya.

Duta Besar (dubes) The United Liberation Movement for West Papua, Marianus Douw dari Vanuatu mengatakan, pemerintah Indonesia menghentikan tindakan arogansi terhadap rakyat kecil, termasuk mahasiswa Papua.

“Anda tidak boleh kejam dan arogan dengan mengalihkan agenda Papua damai dan bebas dalam ranah arogan, pembalikan fakta dan kekerasan. Jadi bicara damai-damai saja jika pemerintah sungguh-sungguh punya niat untuk menyelesaikan berbagai polemik Papua,” katanya kepada Jubi melalui via facebook, Rabu. (Ernest)

 

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketua Adat Tota Mapiha Nilai Pemerintah Pusat Terlalu Arogan