Oknum TNI dan Polri Diduga Menjual Miras di Muara Tami

share on:
Sefnat B. Layan, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua saat memberikan pemahaman tentang bahaya Miras dan Narkoba di Aula kantor Distrik Muara Tami, Kamis (3/12/2015) lalu – Jubi/Roy Ratumakin.
Sefnat B. Layan, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua saat memberikan pemahaman tentang bahaya Miras dan Narkoba di Aula kantor Distrik Muara Tami, Kamis (3/12/2015) lalu – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Studi yang pernah dilakukan Lembaga Pengkajian Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) menyebutkan miras yang berlebihan merupakan salah satu pemicu utama munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Papua.

Banyak laporan dari masyarakat dan kasus yang ditangani LP3AP sebagai lembaga Advokasi perempuan dan anak, sebagian besar kasus KDRT yang terjadi disebabkan suami dalam keadaan mabuk karena miras kemudian menyakiti pasangannya. Dari 10 laporan KDRT yang ada tercatat tujuh sampai delapan kasus penyebabnya adalah karena pengaruh miras.

Fakta ini dibenarkan oleh Sofie Sonata Ayomi, salah satu warga Distrik Muara Tami dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Perempuan Anti Miras Dan Narkoba yang berlangsung di Aula kantor Distrik Muara Tami, Kamis pekan lalu.

Dari tahun ke tahun, kata Sofie, ada saja masyarakat Muara Tami yang meninggal akibat mengkonsumsi minuman keras.

“Kami meminta kepada bapak Wali Kota untuk turun dan menertibkan praktek penjualan miras di wilayah Muara Tami. Karena kami tahu bahwa minuman keras tidak dijual sembarangan di kios-kios seperti yang selama ini dilakukan di sini,” katanya.

Katanya, dengan adanya peredaran miras yang dijual bebas membuat anak-anak muda mulai terancam kesehatannya.

Harus diakui, bahwa Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan terhadap miras yang dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura pada 2014 lalu tidak berjalan efektif.

Dalam kesempatan berbeda, Sefnat B. Layan, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua mengatakan, masalah penertiban miras seharusnya diadukan kepada pemerintah Kota Jayapura. Karena menurutnya Perda Kota Jayapura tentang Miras adalah hanya mengawasi bukan pelarangan.

“Tempat penjualan miras juga dibatasi, bukan di kios-kios tetapi ada tempat-tempat khusus yang memang disediakan untuk penjualan miras tersebut. Kalau memang di Muara Tami  ada dijual di kios-kios maka seharusnya pemerintah Kota Jayapura menertibkannya, karena hal tersebut sudah menyalahi Perda yang ada,” katanya.

Seorang warga Muara Tami yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa peredaran miras di Muara Tami selalu dilakukan oleh oknum-oknum aparat kemanan yang tidak bertanggung jawab. “Disini banyak oknum TNI maupun POLRI yang melakukan penjualan miras secara bebas kepada masyarakat. Saya minta pimpinan mereka juga harus turun dan melakukan penertiban. Jangan hanya pemerintah Kota saja, tetapi pimpinan TNI dan POLRI harus menertibkan anggotanya yang nakal,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Kristian Kondobua mengatakan perda tentang Miras Kota Jayapura berbeda dengan Perda Miras Provinsi Papua.

“Sesungguhnya kita sangat berharap supaya kalau memang betul semua tindakan kriminal yang terjadi di Kota Jayapura itu diakibatkan oleh Miras, maka wajib hukumnya untuk ditiadakan di setiap kota, termasuk Kota Jayapura,” katanya. (Roy Ratumakin)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Oknum TNI dan Polri Diduga Menjual Miras di Muara Tami