Setahun Kasus Paniai, Komnas HAM Gagal, Jokowi Jual Pepesan Kosong

share on:
Aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kasus Paniai Berdarah - Jubi
Aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kasus Paniai Berdarah – Jubi

Jayapura, Jubi – Letusan senjata api, Selasa (8/12/2014) pagi tak akan dilupakan warga Paniai. Peluru tak bertuan menembus empat siswa SMA di Lapangan Karel Gobai, Enarotali. Sedikitnya 17 orang lainnya terluka.

Pasca kejadian bermacam dugaan bermunculan. Ada pihak yang menduga pelaku oknum TNI/Polri, di sisi lain pihak aparat keamanan menduga pelaku adalah kelompok bersenjata di wilayah itu yang berusaha memprovokasi keadaan. Namun hingga kini berbagai dugaan itu tak bisa dibuktikan. Padahal setelah kejadian berbagai tim investigasi turun ke Paniai. Mulai dari tim yang dibentuk Mabes Polri/TNI, Komnas HAM RI dan tim dari DPR Papua.

Kini pihak di Papua menagih janji Presiden Jokowi yang menyatakan akan menuntaskan kasus itu. Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, janji Jokowi menuntaskan kasus itu seolah hanya pepesan kosong. Hingga kini belum ada kejelasan penuntasan kasus itu.

“Nawacita dan janji Jokowi yang ingin menuntaskan pelanggaran HAM di Papua terutama kasus Paniai hanya pepesan kosong. Jokowi belum terbukti karena masalah Paniai belum selesai,” kata Kadepa, Senin (7/12/2015).

Ia juga menilai kinerja Komnas HAM RI gagal. Menurutnya, Kapolda pernah mengatakan Kasus Paniai ranah Komnas HAM. Kini Komnas HAM tak mampu melakukan tugasnya.

“Saya tak yakin Komnas HAM akan pasang badan dan menyelesaikan kasus Paniai berdarah. Adanya wacana pembentukan tim audit kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua oleh Komnas HAM, seolah upaya mengalihkan kasus Paniai.

Legislator Papua lainnya, Decky Nawipa mengatakan, hingga kini Jokowi belum memenuhi janjinya mengungkap kasus pelanggaran HAM di Papua termasuk Paniai berdarah. Padahal ketika Pilpres lalu, masyarakat Paniai memberikan 100 persen suara kepeda Jokowi.

“Menjelang 2016, masyarakat Paniai berharap penuntasan kasus Paniai jadi kado Natal dan tahun baru. Kapan Jokowi bisa mengungkap kasus itu,” kata Nawipa.

Kata Decky, penyelesaian kasus itu tak bisa hanya berharap ke Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Paniai juga harus punya langkah sendiri mendorong penyelesaian kasus itu.

“Pemkab harusnya mengumpulkan semua tokoh dan membicarakan masalah ini. Setelah itu menentukan langkah selanjutnya,” ucapnya.

Ia mendesak Presiden, Pemkab Paniai, Kapolda Papua dan Pangdam menseriusi kasus ini. Apalagi kini Kapolda Papua adalah orang asli Papua.

“Sebagai anak daerah kami minta kasus ini dituntaskan. Kini suasana Natal di Paniai tak seperti biasa. Tak ada kegiatan masyarakat. Mereka masih trauma. Mereka menuntut kasus itu selesai,” ucapnya.

Decky mengingatkan, pergantian Kapolda Papua bukan berarti kasus terhenti. Jangan berupaya mencoba mengalihkan kasus itu.

Terpisah, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John R Gobay mengatakan, kasus itu menjadi pembohongan negara kepada rakyat. Tim dari Polri/TNI sudah melakukan investigasi ke Paniai. Tentu sudah punya gambaran. Polri/TNI menjadikan kasus ini tak jelas. Jika yang terlibat oknum TNI, didiamkan. Begitu juga sebaliknya. Tak ada kejujuran kedua intitusi ini.

“Di satu sisi, Polri/TNI juga mengintervensi Komnas HAM RI yang kabarnya sudah membentuk tim adhock. Tapi sampai sekarang tak jelas. Tim itu terdiri dari siapa saja. Ketika dibentuk harusnya dirapatkan dulu. Tapi tak jelas kapan rapat. Ini jelas ada intervensi,” kata Gobay via teleponnya kepada Jubi.

Komnas HAM lanjut dia, juga meminta persetujuan keluarga agar jenazah diotopsi untuk memastikan peluru milik siapa. Namun ia menilai, Itu adalah kalimat Polri/TNI karena mereka saling menutupi.

“Ini terlihat Komnas HAM diintervensi oleh Polri/TNI dalam kasus Paniai. Hasil temuan-temuan dari berbagai tim sehari sejak kejadian, kan ada temuannya. Pertanyaan saya kenapa temuan itu oleh pihak polisi maupun TNI tak diumumkan,” imbuhnya.

Katanya, Komnas HAM jika ingin bekerja harusnya berkoordinasi dengan berbagai pihak yang sudah melakukan investigasi. Dari situ, hasil temuan itu bisa ditetapkan beberapa calon tersangka.

“Inikan tak ada. Ini akibat intervensi negara. Negara harus bertanggungjawab. Presiden Jokowi menyatakan akan mengusut tuntas. Sekarang mana? Ini akibat intervensi Polri/TNI kepada Komnas HAM. Independensi Komnas HAM dalam kasus Paniai tak jelas,” ucapnya.

Komisoner Komnas HAM RI, Natalius Pigai yang dihubungi Jubi via teleponnya tak memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirim Jubi juga tak dibalas.

Malam sebelum Kejadian, seorang pengendara motor melintas di pondok Natal dengan kecepatan tinggi. Warga yang berada di lokasi menegurnya. Tak lama setelah itu, beberapa orang datang menggunakan kendaraan roda empat dan memukul warga yang ada di pondok Natal. Keesokan harinya, warga setempat melakukan protes menuntut agar pelaku pemukulan ditangkap.

Entah siapa yang memulai, kondisi di lapangan tak terkedali. Letusan senjata terdengar dan merenggut nyawa Yulian Yeimo, Simon Degei, Alpius Gobay dan Alpius Youw dan melukai belasa warga sipil. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Setahun Kasus Paniai, Komnas HAM Gagal, Jokowi Jual Pepesan Kosong