Ditolak PTUN, Cabup Bovendigoel akan Lanjutkan Gugatan ke MK

share on:
Kuasa Hukum Yusak Yaluwo, Aloysius Renwarin (tengah) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Gugatan Calon Bupati (Cabup) Bovendigoel, Yusak Yaluwo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar beberapa pekan lalu ditolak. Namun melalui tim kuasa hukumnya, Yaluwo berencana mangajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu kuasa hukum Yaluwo, Aloysius Renwarin mengatakan, pihaknya berencana mendaftarkan materi gugatan ke MK, 16 Desember 2015.

“Memang gugatan yang kami ajukan ke PTUN Makassar ditolak. Tapi kami rencana lanjutkan ke MK. Lama proses di MK dua pekan,” kata Renwarin kepada Jubi akhir pekan lalu.

Katanya, seperti apa hasilnya, tergantung MK. Apakah mengakomodir gugatan tersebut atau tidak. Kalau gugatan diterima, tak menutup kemungkinan pihaknya menang. “Kalau kondisinya seperti itu, bisa saja MK memutuskan pelaksanaan Pilkada ulang di Bovendigoel,” ucapnya.

Awalnya KPUD Bovendigoel meloloskan Yusak Yaluwo sebagai salah satu Cabup setempat. Namun KPU RI mendiskualifikasi yang bersangkutan. Yusak yang beberapa tahun ditahan lantaran kasus korupsi dianggap berstatus bebas bersyarat. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Putusan MK Nomor 42 Tahun 2015 menyebut yang berhak mencalonkan diri adalah mantan Narapidana (Napi) atau orang yang menjalani masa hukumannya sesuai putusan pengadilan alias bebas murni.

Putusan KPU RI yang mendikualifiksinya membuat Yusak Yaluwo melalui tim kuasanya hukumnya mengajukan gugatan ke PTUN Makassar. Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, pleno penetapan Yaluwo oleh KPUD Bovendigoel, Minggu (22/11/2015) lalu tak sah. Katanya, pleno hanya dihadiri tiga komisioner KPUD setempat. Itu dianggap tak memenuhi syarat.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 11 Tahun 2014, pleno dinyatakan sah dan memenuhi syarat jika dihadiri minimal empat orang. Bawaslu RI, KPU RI dan Bawaslu Papua merekomendasikan dan menyatakan Yusak Yaluwo tak memenuhi syarat sebagai salah satu calon bupati,” kata Tarwinto kala itu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Robert Horik mengatakan, Yusak Yaluwo tak memenuhi syarat. Ia belum resmi berstatus sebagai mantan Napi. Keputusan Menkumham RI No 17.PK.0105.06 2015 menyebut Yusak baru akan bebas 26 Mei 2017.

“Surat Menkumham menyebut Yusak Yaluwo bebas pada Mei 2017,” kata Horik beberapa waktu lalu. (Arjuna Pademme)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ditolak PTUN, Cabup Bovendigoel akan Lanjutkan Gugatan ke MK