Dugaan Pelanggaran Pilkada Keerom Dilaporkan ke Bawaslu Papua

share on:
Sejumlah masyarakat saat melihat DPT yang dipasang oleh KPUD Kabupaten Keerom – Jubi/Roy Ratumakin.
Sejumlah masyarakat saat melihat DPT yang dipasang oleh KPUD Kabupaten Keerom – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua menyatakan sudah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Keerom.

Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu pasca Pilkada serentak 11 kabupaten di Papua, 9 Desember lalu.

“Kami sudah terima tembusannya. Pelapor ada kuasa hukum pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Benny Sweni – Nursalim. Laporannya dugaan adanya pemilih tak sah yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Laporannya delapan ribu lebih pemilih di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Horik via teleponnya, Rabu (16/12/2015).

Bawaslu Papua akan meminta keterangan dan klarifikasi Panwas setempat sejauh mana mereka menindaklanjuti laporan tersebut. Waktunya tujuh hari pasca laporan masuk.

“Untuk Pilkada Asmat, saya juga perintahkan begitu. Kami menyurat ke KPU agar menunda tahapan dan Panwas mengklarifikasi. Kami minta bukti serta saksi terkait laporan-laporan yang masuk,” ucapnya.

Katanya, dugaan pelanggaran Pilkada Asmat dimana dari 19 distrik, 10 distrik dilaporkan melakukan pemungutan suara sistem noken. “Namun kesulitan Panwas menindaklanjuti laporan itu karena tak ditemukan barang bukti. Saya minta Panwas tindaklanjuti dengan barang bukti,” katanya.

Pilkada Merauke, lanjut Horik, hingga kini belum ada laporan dari Panwas setempat. Menurut dia, awalnya ada kabar intimidasi dan lainnya, namun setelah Bawaslu Papua mengkonfirmasi ke Ketua Panwas setempat, tak ada masalah.

“Kedua pasangan calon di Merauke belum ada laporan. Kami akan inventarisir semua laporan yang masuk dan meminta KPU membuat kajian. Kalau semua laporan lengkap, bisa saja ditindaklanjuti atau kami rekomendasikan pemungutan suara ulang,” imbuhnya.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw menyarankan pasangan calon atau tim sukses melaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) jika ada dugaan pelanggaran pidana. Katanya, Bawaslu Papua juga akan merekomendasikan ke Polda Papua jika pelanggaran itu sifatnya pidana.

“Salah satu pelanggaran Pilkada yang akan digiring ke proses pidana adalah pencurian surat suara untuk 51 TPS di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo,” kata Waterpauw. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dugaan Pelanggaran Pilkada Keerom Dilaporkan ke Bawaslu Papua