Legislator: Saham Freeport Harga Mati

share on:
Ilustrasi Arena Penambangan PT. Freeport - Jubi/Doc
Ilustrasi Arena Penambangan PT. Freeport – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan, jika pemerintah ingin memperpanjang kontrak karya PT. Freeport, pembagian saham untuk masyarakat adat, khususnya pemilik ulayat dan Pemprov Papua harga mati.

Katanya, jika kontrak karya diperpanjang, Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua jangan lagi minta kenaikan pajak, tapi pemerintah daerah dan masyarakat Papua harus mendapat pembagian saham. Ini untuk jangka panjang. Kalau tidak, kedepan Papua hanya akan menerima pajak saja dari Freeport.

“Dana satu persen kepada pemilik ulayat juga tak membangun tujuh suku. Hanya dinikmati tokoh dan elit politik yang mengatasnamakan tujuh suku. Banyak yang resah dengan polemik perpanjang kontrak karya Freeport. Tak ada jalan lain selain pembagian saham kepada masyarakat adat dan pemerintah daerah,” kata Yan Mandenas, Rabu (16/12/2015) petang.

Menurutnya, dengan pembagian saham, pemprov dan masyarakat adat Papua akan lebih diuntungkan. Dana yang akan diterima masyarakat dan Pemprov Papua setiap bulan grafiknya akan sesuai hasil produksi dan pendapatan Freeport setiap bulannya.

“Salah kalau Pemerintah Pusat dan elit politik yang berpolemik masalah Freeport. Apakah mereka tahu sejarah panjang Freeport dengan masuknya Papua ke NKRI. Jadi bagaimana mendorong kesejateraan masyarakat asli Papua dari hasil pendapat Freeport setiap bulannya. Jangan lagi mendorong kepentingan kelompok dan pribadi,” ucapnya.

Ia berharap, Pemprov Papua serta semua pihak terkait bersatu memperjuangkan pembagian saham itu jika kontrak karya Freeport diperpanjang ketiga kalinya. Jangan saham hanya dimiliki Pemerintah Pusat.

“Wajib hukumnya, Pemerintah Pusat mendorong masyarakat dan Pemprov Papua punya saham di Freeport. Jangan lagi berspekulasi masalah pajak. Pembagian saham untuk masyarakat adat bisa dikelolah lembaga independen yang dibentuk dan difasilitasi pemerintah. Lembaga itu bisa bermitra dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mendorong apa yang bisa membangun masyarakat,” katanya.

Terpisah, anggota Fraksi Hanura DPR Papua, Wilhelumus Pigai mengatakan, pembagian saham Freeport dan pembangunan smelter harus  dilakukan di Papua. PT.Freeport Indonesia harus melibatkan orang asli Papua terutama pemilik hak ulayat dan Pemprov Papua jika ingin memperpanjang kontrak karya.

“Selama ini kontrak karya Freeport tak menguntungkan pemilik hak ulayat dan Pemprov Papua. Freeport dan Pemerintah Pusat harus melibatkan Pemerintah Papua maupun pemerintah kabupaten terdekat arena penambangan Freeport. Pemerintah Pusat jangan bicara sepihak,” kata Pigai. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: Saham Freeport Harga Mati