Transportasi Kereta Api di Papua untuk Siapa?

share on:

 

Seminar Nasional yang Digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Auditorium LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (27/1/2016) - Jubi/Arjuna
Seminar Nasional yang Digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Auditorium LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (27/1/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Papua dibahas dalam seminar nasional yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Auditorium LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Salah satu yang menjadi pembahasan adalah kebijakan Jokowi membangun transportasi kereta api di Papua. Beberapa narasumber mempertanyakan kebijakan itu.

Katanya pembangunan rel kereta api di Papua untuk siapa? Jangan sampai ini justru menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Seiring pembangunan transportasi kereta api, tentu akan mengundang banyak pekerja. Kemungkinan besar, kebanyakan berasal dari luar Papua.

“Saya juga agak heran, saya coba cari-cari dimana ada orang asli Papua yang bekerja di perusahaan kereta api kini. Tidak ada. Ini kesalahan yang terus diulang. Negara berinvestasi di Papua tidak pernah berinvestasi kepada Sumber Daya Manusianya. Kalau rel kereta api jadi, berapa orang dari luar Papua yang akan datang ke Papua. Ini akan memibulkan masalah baru,” kata Pimpinan Imum Redaksi Jubi, Victor Mambor, yang hadir sebagai salah satu narasumber.

Menurutnya, proyek Merauke Integreted Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke harus jadi perlajaran. Ketika itu, sekian banyak orang dari luar Papua yang datang bekerja dan itu jadi masalah. Di Keerom kita harus sudah belajar dari proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan proyek Perhutani di Sorong, Papua Barat.

“Itu bikin masalah. Kalau rel kereta api dibangun akan banyak juga orang datang ke Papua. Ini masalah baru lagi,” ucapnya.

Hal nyaris senada dikatakan Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, yang juga dihadirkan sebagai salah satu narasumber. Katanya, ia tak pernah mendengar pembangunan jalur kereta api adalah aspirasi dari bawah atau dari masyarakat Papua.

“Masalah utama adalah bagaimana membuka akses ke daerah pedalaman. Saya bayangkan apakah kereta api akan berhenti sampai di distrik atau kecamatan. Di Papua distriknya di sini, pemukimannya di tempat lain. Apakah kereta api akan membawa barang atau manusia. Jadi kalau membangun kereta api dengan biaya sangat mahal toh juga tak efektif,” kata Anum.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, mengatakan transportasi kereta api bisa dibangun di Papua. Namun masalahnya siapa yang nantinya akan menggunakan transportasi itu.

“Ini mengingat penduduk tak terlalu banyak. Pertanyaannya adalah apakah ini tidak mubazir. Ini adalah pertanyaan sederhana dari publik. Pembangunan ekonomi memang harus berbarengan dengan pembangunan dibidang pertahanan keamanan,” kata Tantowi.

Meski begitu, menurutnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk Papua ‘dosisnya’ lebih dari presiden terdahulu. Namun harus ada koreksi yang komperhensif dari pemerintah sendiri.

“Ada tiga design besar yang diwariskan SBY. Rekonstruksi UU Otsus, penyelesaian konflik di Papua, dan pembangunan diberbagai bidang untuk Papua dan Papua Barat. Kecuali rekonstruksi UU Otsus, dua gagasan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Jokowi,” ucapnya. (Arjuna Pademme)

 

Editor : Dewi Wulandari
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Transportasi Kereta Api di Papua untuk Siapa?