Connect with us

Otonomi

BPKLN : Tak Ada Masalah Batas Wilayah Antara Papua-PNG

Published

on

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai - Jubi/Alex

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua mengklaim selama ini tidak ada masalah mengenai batas wilayah antara Papua dan Papua Nugini (PNG).

“Papua dan PNG tidak sama dengan masalah batas negara Indonesia – Malaysia serta Filipina,” kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, Minggu (31/1/2016).

Justru yang sering terjadi adalah masalah kependudukan. Hal ini dikarenakan garis batas yang panjang dari utara sampai selatan tidak ada satu fisik yang membatasi, baik alam maupun bangunan lainnya.

“Kalau soal kependudukan masih menjadi masalah utama, karena tanah milik Papua ada juga di PNG, begitu juga sebaliknya,” ucapnya.

Untuk itu, ujar Wanggai, pemerintah dua negara harus terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa memahami aturan lintas batas, tentu melalui sosialisasi serta langkah-langkah lainnya. Pasalnya di pemukiman Indonesia ada terdapat warga PNG, begitu juga di pemukiman masyarakat PNG ada terdapat warga Papua. Ini terjadi karena masih ada hubungan kekerabatan.

“Sosialisasi dan upaya lainnya sudah berjalan antara pemerintah Papua-Indonesia dengan PNG. Dimana jika ada laporan dari bawah, pasti kami bersama pemerintah PNG jalan, begitu juga sebaliknya,” ucapnya lagi.

Dia menambahkan, agar bisa berjalan maksimal, perlu juga ditingkatkan kordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, meskipun hal ini sudah berjalan. “Ya, kalau ada penilaian kurang itu kurang ini, itu biasa. Yang jelas kerjasama sudah dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, Minggu (21/9/2015) mengatakan penanganan dan pemecahan permasalahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan strategi dan koordinasi antar instansi teknis baik pusat maupun daerah.

“Semua instansi teknis mempuyai tugas dan peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam menangani berbagai tantangan dan permasalahaan yang dihadapi dikawasan perbatasan,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Otonomi

HUT Dharma Wanita Papua diwarnai berbagai lomba

Published

on

Wakil Ketua Dharma wanita (DWP) Setda Provinsi Papua Ny.Grice Auri, didampingi tim juri mencicipi hasil masakan non beras yang dilombakan - Istimewa

Wakil Ketua Dharma wanita (DWP) Setda Provinsi Papua Ny.Grice Auri, didampingi tim juri mencicipi hasil masakan non beras yang dilombakan – Istimewa

Jayapura, Jubi – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Nasional ke 17, Persatuan Dharwa Wanita tingkat Provinsi Papua menggelar berbagai lomba, diantaranya mengolah makanan keluarga berbahan lokal hasil kebun dan merias wajah tanpa kaca.

Pelaksanaan HUT Dharma Wanita tingkat Provinsi Papua 2016, dilakukan di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (21/9/2016), dan di buka langsung oleh Wakil Ketua Dharma Wanita Papua Setda Papua, Ny. Grice Auri.

Lomba masakan non beras dan tata rias ini, menghadirkan tim juri dari SMKN 1 Jayapura dan dari SPA Java princess Jayapura. Selain itu juga akan ada kegiatan lainnya sampai hari puncak, lomba himne Dharma wanita dan mars Dharma Wanita serta cerdas cermat tentang ART.

Dalam arahannya, Grice Auri mengatakan lomba non beras bertujuan untuk mengajak para ibu rumah tangga untuk tidak bergantung pada beras setiap menyediakan makanan bagi keluar, tetapi lebih kreatif dalam mengolah bahan makanan hasil kebun.

“Jadi bukan beras saja yang bisa membuat makanan yang enak, tapi kita punya hasil kebun, bisa dibuat untuk dimakan dalam keluarga, termasuk ikan, sayur dan beraneka makanan lainnya. Jika dimasak dengan kretaif, bisa senang dimakan oleh keluarga,” kata Grice Auri melalui rilis pers kepada Jubi.

Sementara untuk lomba merias wajah, ujar Grice, dilaksanakan agar ibu-ibu bisa tampil dan kreatif, memiliki kemampuan merias wajah dengan baik. Artinya cantik bukan untuk orang lain, namun untuk keluarga, terutama suami dan anak-anak.

“Intinya lomba-lomba ini dilaksanakan untuk meningkatkan kreativitas ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu bisa terampil, di dalam keluarga, dilingkungan masyarakat, dalam rangka mendukung tugas suami, dan terutama mampu membina keluarganya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengharapkan, kedepan Dharma Wanita Persatuan (DWP) provinsi melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan terpadu, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

“DWP harus menjadi satu wadah organisasi wanita sebagai mitra kerja pemerintah untuk memajukan pembangunan di atas Tanah Papua,” kata Hery.

Hery menilai, sebagai istri PNS yang menjadi aparatur terstruktur dalam birokrasi. Dharma Wanita harus memberikan dukungan secara maksimal kepada para suami agar dapat bekerja secara maksimal.

“Dharma Wanita merupakan mitra pemerintah, sehingga harus memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada suami-suami,” ucapnya. (*)

Continue Reading

Otonomi

PKH dorong Pemda sediakan fasilitas pendidikan kesehatan

Published

on

Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua, Ribka Haluk (kanan) Berbincang Dengan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai - Jubi Doc

Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua, Ribka Haluk (kanan) Berbincang Dengan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai – Jubi Doc

Jayapura, Jubi – Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Ribka Haluk, mengatakan tujuan dari adanya PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

“Untuk itu kami mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ribka Haluk kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Dengan demikian, Ribka berharap seluruh kabupaten/kota yang sudah tersentuh PKH, infrastruktur sosial pelayanan dasar bisa bangkit dan semakin disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda) sehingga warga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan layanan dari pemerintah.

“Kami harapkan, ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten/kota,” ucapnya.

Menyinggung soal pengawasan program, Ribka Haluk tekankan, pemerintah provinsi Papua melalui pihaknya memastikan perekrutan tenaga pendamping PKH lebih mengutamakan orang asli Papua (OAP). Dimana perekrutan akan dilakukan secara manual.

“Dengan sistem seperti ini tentu akan memudahkan anak anak Papua untuk masuk sebagai pendamping PKH. Di samping itu, juga memudahkan kami untuk melihat setiap berkas lamaran yang masuk,” kata Ribka.

Dia menambahkan sampai saat ini pemerintah provinsi masih membutuhkan sumber daya manusia untuk bertugas sebagai tenaga pendamping PKH, khususnya yang berpengalaman di bidang sosial dan berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Paling tidak harapannya diutamakan yang sarjana kemudian memiliki pengalaman di bidang sosial,” ujarnya.(*)

Continue Reading

Otonomi

Pembangunan tetap berjalan saat Pilkada berlangsung

Published

on

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad - Jubi Doc

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad – Jubi Doc

Jakarta, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua memastikan, pelaksanaan pembangunan di tanah Papua akan tetap berjalan meskipun 11 kabupaten/kota akan melaksanakan Pilkada serentak pada Februari 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musa’ad, mengatakan anggaran untuk Pilkada serentak gelombang kedua di 11 kabupaten/kota membutuhkan biaya sekitar Rp600 miliar lebih yang bersumber dari APBD.

“Apapun yang terjadi pada saat pesta politik berlangsung, pembangunan akan tetap berjalan. Tidak ada alasan karena pilkada pembangunan tidak berjalan, bahkan dengan adanya Pilkada akan terjadi perubahan-perubahan,” kata Musa’ad kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Musa’ad menilai, justru dengan adanya Pilkada akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, salah satunya adalah adanya peningkatan pendapatan Perkapita masyarakat, sebab uang akan banyak langsung ke masyarakat.

“Dengan adanya dana segar yang diterima masyarakat saat Pilkada dari calon bupati, justru dapat menekan angka kemiskinan. Jadi saya kira Pilkada tidak akan menghambat pembangunan,” ujarnya.

Meskipun demikian, Musa’ad tetap mengingatkan pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak untuk dapat mengantisipasi hal tersebut terutama masalah keamanan, sebab pembangunan membutuhkan keamanan.

“Dari awal pak gubernur sudah berapa kali melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan tujuan supaya pilkada dapat berjalan dengan baik, aman dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” kata Musa’ad.

Menanggapi itu, dirinya sangat berharap mulai proses persiapan Pilkada sampai dengan akhir pelaksanaan tidak menimbulkan eksistensi yang mengganggu proses pembangunan.

“Jadi kita tetap berprasangka baik, Pilkada juga akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, bukan menghambat pembangunan,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.