Kritik PKB Momentum Penguatan DPD

share on:
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang melempar wacana pembubaran DPD RI - sidomi.com
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang melempar wacana pembubaran DPD RI – sidomi.com

Mataram, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Maluku, Jhon Pieries, menilai kritik yang dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, terhadap institusinya merupakan momentum penguatan DPD melalui amandemen UUD 1945.

“Saya berterima kasih kepada PKB. Kritik politik Muhaimin sebagai ketua umum itu benar. Kalau DPD tidak mempunyai wewenang atau fungsi signifikan,bubarkan saja,” katanya, di Mataram, Sabtu (6/2/2016).

Apabila DPD RI dibubarkan, kata Jhon, persoalannya siapa yang mengawasi DPR.

Menurutnya, tidak ada satu pun lembaga di negara ini lolos dari pengawasan DPD, terutama sebagai bentuk check and balances.

“DPD dibentuk dalam rangka ‘check and balances’ sistem antara dua badan legislatif, misalnya dalam rangka kepentingan UU yang harus kami kawal,” katanya.

DPD sebagai produk reformasi, kelahirannya didasari keinginan ada kamar baru dalam politik hukum dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya melahirkan undang-undang.

“Masalah hubungan kerja dan lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah, juga bisa didorong DPD. Pasalnya, pada periode kepemimpinan sebelumnya, pembangunan bersifat sentralistik, tanpa memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah,” katanya.

Amendemen UUD 1945 yang harus dilakukan adalah terkait kewenangan DPD dalam bidang legislasi.

DPD seharusnya berhak mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya hingga disetujui menjadi UU.

“Namun, ketika revisi UU MD3, hal tersebut tidak masuk. Kalau saja DPR dan pemerintah paham tentang manfaat hukum, seharusnya memasukkan hasil putusan MK,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan arus kuat pengurus daerah partainya menghendaki DPD RI dibubarkan karena dianggap tidak berfungsi sama sekali.

“Jadi, arus kuat teman-teman dari diskusi Forum Musyawarah Kerja Provinsi banyak yang menganggap DPD tidak berfungsi sama sekali karena di satu provinsi hanya ada empat anggota DPD,” kata Muhaimin di arena Musyawarah Kerja Nasional PKB di JCC, Jakarta, Jumat (5/2). (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kritik PKB Momentum Penguatan DPD