Penyerahan DPA Sorsel Diwarnai Aksi Protes

share on:
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan ketika menggelar demo menolak penyerahan DPA Kabupaten Sorong Selatan - Jubi/Niko
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan ketika menggelar demo menolak penyerahan DPA Kabupaten Sorong Selatan – Jubi/Niko

Teminabuan, Jubi – Penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat tahun anggaran 2016 diwarnai aksi protes.

Aksi puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan itu, digelar pada Rabu (10/2/2016 ) siang, di halaman Hotel Meratua, Kabupaten Sorong Selatan.

Sejumlah masa mulai memadati halaman hotel Meratua sejak Rabu pagi, pukul 10.00 WIT. Kala itu Plt. Bupati Sorsel bersama jajaran SKPD-nya tengah membahas penyerahan DPA. Masa mulai anarkis ketika orasi yang dilakukan tidak diindahkan oleh bupati, sehingga mengakibatkan masa mengamuk dan memecahkan kaca hotel.

Masa mulai tenang setelah Plt. Bupati Sorsel menemui mereka (masa) dan berdialog. Aksi ini sebagai bentuk penolakan penyerahan DPA Sorsel oleh Plt. Bupati Sorsel, Derek Apnir kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Koordinator aksi unjuk rasa, Yonathan Salambauw, dalam orasinya meminta agar proses penyerahan DPA kepada SKPD di Sorsel dapat ditangguhkan hingga pelantikan bupati definitif. Menurut Yonathan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan anggaran oleh sejumlah SKPD yang nantinya berdampak pada pemerintahan bupati terpilih.

Plt. Bupati Sorsel, Derek Apnir mengatakan, seorang Plt. Bupati, mempunyai hak untuk menjalankan roda pemerintahan, membantu pelaksanaan Pilkada serta menjaga stabilitas keamanan daerah.

Selain itu, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2016, pasal 122 sampai dengan pasal 153. Serta pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorsel tahun 2016.

Meski mendapat kritikan dari masyarakat, Derek mengaku tetap menyerahkan DPA Sorsel karena hal ini sangat penting untuk dilaksanakan. “Kalau kita tunda dan tidak menyerahkan DPA kepada SKPD, maka kita (Pemkab Sorsel) dianggap paling lama dalam penyerahan DPA. Padahal anggaran ini kan untuk pelayanan publik, salah satu contoh orang di rumah sakit kalau mau berobat, baru beli obatnya dari mana,” katanya. (Niko MB)

 

Editor : TIMOTEUS MARTEN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penyerahan DPA Sorsel Diwarnai Aksi Protes