Draft Otsus Plus Tak Masuk Prolegnas, Ketua DPRP : Ya Sudah, Lupakan Saja!

share on:
Tim Asistensi Papua Bersama Baleg DPR RI saat membahas Draft RUU Otsus Plus, Beberapa Waktu Lalu - Jubi/IST
Tim Asistensi Papua Bersama Baleg DPR RI saat membahas Draft RUU Otsus Plus, Beberapa Waktu Lalu – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Gagalnya Draft UU Otsus Plus yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 untuk kedua kalinya menuai beragam tanggapan pihak yang ada di Papua.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, meski menimbulkan pro kontra, namun jika Pemerintah Pusat mau membangun Papua, salah satu solusinya yaitu Otsus Plus.

“Ini hasil kajian yang cukup panjang dan dibuat oleh anak-anak Papua sendiri. Kini Otsus Plus tak masuk lagi dalam Prolegnas 2016. Ya sudah lupakan saja! Tak perlu lagi ada Otsus Plus, karena 2016 sudah ditolak dan kita tidak berharap lagi untuk masuk ke 2017 dan seterusnya,” ucap Wonda.

Namun kata Wonda, tak masuknya draft Otsus Plus dalam Prolegnas tahun ini seolah menunjukkan ketidak seriusan Pemerintah Pusat membangun Papua.

“Kami sudah mendorong, tapi mau bagaimana lagi. Ini bukan untuk kepentingan gubernur, kepentingan DPRP, tidak. Tapi untuk kepentingan rakyat Papua dan kepentingan semua orang yang ada di atas tanah ini,” katanya.

Terpisah, Yan Permenas Mandenas, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua mengatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe tahun lalu, fraksinya menyarankan sebelum draft UU Otsus Plus diusulkan masuk dalam Prolegnas, terlebih dahulu perlu duduk bersama dengan semua komponen di Papua.

“Sejak awal saya bilang, Pemikiran gubernur mendorong Otsus Plus baik, tapi harusnya Otsus yang kini berjalan dievaluasi dulu. Ini agar legitimasi publik kuat dan dimana kekurangan Otsus  agar dibenahi. Dari hasil evaluasi, bisa disimpulkan perubahan rancangan UU Otsus 2001, barulah bersama-sama diajukan ke Jakarta,” kata Mandenas, Kamis (11/2/2016).

Menurutnya, jika tak begitu, bisa saja Pemerintah Pusat akan menilai, ini mungkin keinginan sekelompok orang atau hanya sepihak. Untuk menjadi aspirasi bersama lanjut Yan, Otsus Plus harus mendapat legitimasi publik. Harus ada forum evaluasi yang melibatkan semua pihak untuk mengetahui hal apa yang perlu diperkuat sebelum dibawa ke Prolegnas.

“Otsus dievaluasi melibatkan Pemerintah Pusat, bisa juga diundang juga ketua DPR RI, MPR menteri-menteri terkait. Baru bicara dari sisi fakta hari ini pembangunan Papua dan regulasi pusat yang mendukung dan tak mendukung pembangunan Papua, setelah itu barulah dibawa ke Jakarta,” ucapnya.

Yan menilai, selama ini ada segelintir elit politik dan birokrasi di Papua yang hanya mengejar dana Otsus. Akibatnya kesejahteraan masyarakat tak meningkat.

“Saya ikuti selama ini, anggota DPR RI dari Nasdem yang vocal menyuarakan agar UU Otsus Plus masuk Prolegnas. Tapi kenapa sekarang tak ada suara lagi ketika Draft Otsus Plus tak masuk Prolegnas. Harusnya Anggota DPR Nasdem serius mendorong itu,” katanya. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Draft Otsus Plus Tak Masuk Prolegnas, Ketua DPRP : Ya Sudah, Lupakan Saja!