Selain 80 Persen Dana Otsus, Ada Tambahan Dana Khusus untuk Kabupaten Pilihan

share on:
Sekda Papua, Herry Dosinaen – Jubi/Roy Ratumakin.
Sekda Papua, Herry Dosinaen – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi –Sejak 2013 lalu Pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian yang tinggi ke 4 sektor utama dalam otonomi khusus, baik pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemenuhan infrastruktur dasar. Keempat sektor itu sebagai amanah  dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Belajar dari pengalaman pengelolaan dana Otonomi Khusus sejak 2002 lalu, Gubernur Papua melihat pelayanan dasar itu melekat di level kabupaten dan kota, bukan terkonsentrasi di level provinsi. Karena itu, sejak April 2013 lalu Gubernur Papua mengubah kebijakan alokasi Dana Otsus dengan formula 80 : 20.

“Jika dulu dana Otsus dialokasikan sebesar 60 persen untuk Kabupaten/Kota dan 40 persen dikelola oleh Provinsi, maka di tahun 2014 dan 2015 Gubernur Papua mengalokasikan 80 persen untuk Kabupaten/Kota dan hanya 20 persen dikelola oleh Provinsi,” kata Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, Kamis (11/2/2016).

Langkah terobosan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) bersama DPRP.  Gubernur Papua menyadari sektor-sektor strategis itu sangat dikenali oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota agar menyentuh akar persoalan masyarakat di pedalaman dan daerah terpencil lainnya.

Perubahan radikal dalam pengelolaan dana Otsus diharapkan dapat dikelola dengan sungguh-sungguh dengan menimbangkan akar persoalan, konteks sosial budaya, kemahalan harga dan kondisi topografi yang sulit.

“Pemda Papua menyadari alokasi dana ke Kabupaten dan Kota ini akan lebih menyentuh kebutuhan Orang Asli Papua yang mayoritas tinggal di pelosok daerah,” ujarnya.

Sekda menambahkan, melengkapi kebijakan 80 : 20 ini, Pemda Papua memberikan tambahan dana kepada beberapa Kabupaten pilihan dalam skema kebijakan Gerbangmas Hasrat Papua.

“Melalui Program Gerbangmas, Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua, kami memberikan dana tambahan untuk beberapa Kabupaten dan Kota dengan harapan akan memberikan dampak yang lebih dahsyat lagi,” katanya..

Dijelaskan, dalam dua tahun terakhir, pengalokasian dana Otsus yang besar ke Kabupaten dan Kota mulai dirasakan manfaatnya. Sesuai laporan BPS Tahun 2015, tingkat kemiskinan di Papua telah berkurang sebesar 4 persen yang sebelumnya sekitar 31,13 persen tahun 2013 menjadi sekitar 28,17 persen pada Maret 2015. Juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) orang Papua meningkat dari 56,25 tahun 2013 meningkat ke 56,75 di tahun 2015. Hal ini tidaklah mudah, karena lilitan kemiskinan, isolasi wilayah dan rendahnya aksesibilitas ke sentra-sentra permukiman orang asli Papua.

“Dalam tahun 2016 hingga 2018 ke depan, Pemda Papua tetap melanjutkan komitmen desentralisasi fiskal ke 29 Kabupaten dan Kota se-Papua. Untuk lebih fokus, Pemda Papua lebih membuat panduan umum sebagai target kinerja yang harus dicapai agar lebih menyentuh kebutuhan orang asli Papua,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, penerapan format pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 persen untuk kabupaten dan kota di Papua dan 20 persen untuk provinsi, akan dievaluasi tim yang dipimpin Sekda Provinsi Papua.

“Sudah bentuk tim yang di dalamnya ada semua SKPD. Kami juga memberi anggaran Rp18 milyar untuk tim bekerja. Apalagi format 80:20 persen ini penerapannya baru dua tahun, dan masih akan melakukan evaluasi dulu,” katanya. (Roy Ratumakin)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Selain 80 Persen Dana Otsus, Ada Tambahan Dana Khusus untuk Kabupaten Pilihan