Amnesti Tapol Papua, Menkopolhukam: Kalau Bersedia Diproses, Kalau Tidak Ya Sudah

share on:
Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan - rmol.com
Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan – rmol.com

Jakarta, Jubi – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menjelaskan landasan rencana pemberian amnesti bagi kelompok Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi dan tahanan politik Papua.

“Dasar pemberian amnesti dan abolisi adalah pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Tahanan politik Papua akan diberikan Presiden,” katanya, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin (15/2/2015).

Hal itu diungkapkan dalam Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR dengan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, BIN, dan Kemenkumham.

Dia mengatakan pemberian amnesti bagi kelompok Din Minimi dapat berdampak positif, misalnya, mengurangi gangguan keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Luhut menyadari ada pro dan kontra terkait rencana pemberian amnesti tersebut namun lebih baik diberikan dan apabila ada masalah lain akan diselesaikan di kemudian hari.

“Ada 134 anggota kelompok Din Minimi yang mendapatkan amnesti. Pemberian amnesti itu dapat mengurangi gangguan keamanan,” katanya.

Luhut juga menjelaskan Presiden sudah memberikan dan akan memberikan amnesti bagi Tapol di Papua. Ada yang menerima dan ada yang tidak.

Kalau ada kelompok yang menerima maka amnesti akan diberikan sedangkan sebaliknya kalau menolak maka tidak bisa diproses.

“Kalau mereka tidak mau ya sudah, kami pikirkan yang mau. Jumlah tapol itu ada 20 orang,” katanya.

Wakil Kepala BIN, Torry Djohar, mengatakan kelompok Din muncul karena dampak konflik internal Gerakan Aceh Merdeka. Din tidak puas dengan elit GAM mengenai persoalan kekuasaan dan memiliki kekuatan personel serta senjata yang memadai.

“Ini bisa mengganggu keamanan Aceh karena bisa pecah antara Din Minimi dengan eks-GAM dan mereka bisa konflik dengan aparat serta di Pilkada serentak 2017,” katanya.

Kelompok Din minta enam tuntutan sebelum menyerahkan diri yaitu reintegrasi sesuai perjanjian Helsinki, jaminan kesejahteraan bagi yatim piatu, kesejahteraan bagi janda, dan eks-GAM.

Din juga minta KPK menyelidiki penyalahgunaan APBD Aceh, ada pemantau independen dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017, dan pemberian amnesti.

“Tuntutan tersebut dapat didudukkan dalam kepentingan NKRI sehingga perlu diapresiasi dan direspon postif,” katanya.

Amnesti perlu dikaji aspek hukum yang mendalam yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Kemenkumham sehingga menjadi bagian dasar kebijakan Presiden dalam prosesnya ke DPR. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Amnesti Tapol Papua, Menkopolhukam: Kalau Bersedia Diproses, Kalau Tidak Ya Sudah