KPP Timika Terapkan Sanksi Tegas Pengemplang Pajak

share on:
Ilustrasi pajak - IST
Ilustrasi pajak – IST

Timika, Jubi – Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika mulai menerapkan sanksi tegas bagi para pengemplang pajak di wilayah itu.

Kepala KPP Pratama Timika, Hadi Susilo, Selasa (16/2/2016), mengatakan mulai 2016 tidak ada lagi kebijakan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

“Bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak agar segera melunasi kewajibannya. Kami akan melakukan tindakan penagihan, bukan lagi dengan tindakan persuasif melalui surat teguran,” kata Susilo.

Ia mengaku sudah memerintahkan stafnya melakukan penagihan aktif pajak terhutang melalui beberapa mekanisme yaitu penyitaan aset fisik, pemblokiran rekening, pencegahan (pencekalan) ke luar negeri, hingga tidak tertutup kemungkinan melakukan tindakan gizeling atau penyanderaan untuk dititipkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan bagi wajib pajak bandel.

KPP Pratama Timika sudah mendapatkan data-data dari pihak ketiga tentang keberadaan para wajib pajak di wilayah itu untuk memudahkan penagihan tunggakan pajak.

“Mudah-mudahan tidak ada wajib pajak yang tidak kami awasi mulai dari wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah hingga wajib pajak level nasional. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan kami,” katanya.

Hingga kini jumlah wajib pajak yang terdata pada KPP Pratama Timika lebih dari 40 ribu, yang tersebar di empat kabupaten yaitu Mimika, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.

Tahun ini KPP Pratama Timika diberikan target mengumpulkan penerimaan pajak Rp 3,160 triliun atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang ditargetkan Rp 2,649 triliun.

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2015 mencapai Rp 2,349 triliun atau 88,67 persen. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPP Timika Terapkan Sanksi Tegas Pengemplang Pajak