KPK Harus Tetap Berwenang Lakukan Penyadapan

share on:
Meski penolakan revisi UU KPK terus bergulir di masyarakat, para wakil rakyat di Perlemen tetap ngotot membahas revisi tersebut - merdeka.com
Meski penolakan revisi UU KPK terus bergulir di masyarakat, para wakil rakyat di Perlemen tetap ngotot membahas revisi tersebut – merdeka.com

Kupang, Jubi – Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Karolus Kopong Medan, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap diberi kewenangan melakukan penyadapan.

”Jika kewenangan penyadapan dicabut atau harus mendapat izin dari lembaga lain, akan membuat KPK tidak bisa bekerja secara efektif,” kata Karolus Kopong Medan, di Kupang, Kamis (18/2/2016).

Salah satu poin penting dalam agenda revisi UU KPK adalah penyadapan hanya boleh dilakukan atas izin pengadilan.

“Kalau dari aspek penyadapan dibatasi, akan membuat lembaga itu tidak bisa bekerja cepat karena harus menunggu perintah pengadilan,” katanya.

KPK boleh menunggu perintah pengadilan untuk melakukan penyadapan kepada seseorang, tetapi hanya untuk kasus yang sudah terungkap.

“Untuk kasus-kasus yang tertutup dan membutuhkan proses penyelidikan intensif, penyadapan itu tetap diperlukan,” katanya.

Artinya, jalan tengahnya adalah penyadapan dilakukan atas izin pengadilan untuk kasus-kasus yang sudah terungkap, tetapi kasus yang tertutup dan membutuhkan proses penyelidikan tidak perlu mendapat izin.

Pandangan hampir sama disampaikan pengamat Hukum Administrasi Negara, Johanes Tuba Helan, yang mengatakan KPK seharusnya tidak memerlukan izin dari siapapun, baik pengadilan maupun dewan pengawas, dalam melakukan penyadapan.

“Penyadapan merupakan hal penting bagi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, sehingga tidak perlu ada izin dari lembaga manapun, termasuk dewan pengawas,” katanya.

Kopong Medan menambahkanlembaga pengawas tidak perlu ada karena selama ini masyarakat sudah berperan mengawasi kerja KPK.

Jika memang diperlukan, hal paling penting adalah kehadiran lembaga pengawas itu sungguh-sungguh idenpenden.

”Jangan sampai lembaga pengawas itu dipimpin orang yang tidak independen, atau ada muatan kepentingan, sehingga justeru membuat KPK makin tidak bisa leluasa melaksanakan tugas pemberantasan korupsi,” katanya.

Badan Musyawarah DPR, Rabu (17/2) malam, memutuskan menunda pelaksanaan Rapat Paripurna DPR yang direncanakan Kamis (18/2).

Hal itu disebabkan pimpinan DPR yang berada di Jakarta hanya satu sementara itu peraturan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mensyaratkan kehadiran minimal dua orang pimpinan untuk mengambil keputusan di Rapat Paripurna.

Salah satu agenda Rapat Paripurna tersebut adalah mengesahkan revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR.
“Penundaan paripurna bagus agar bisa melakukan konsolidasi dialog dengan partai lain supaya mendengar aspirasi publik untuk dibatalkan (RUU KPK),” kata Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (18/2/2016). (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPK Harus Tetap Berwenang Lakukan Penyadapan