Legislator: OAP Menjadi Presdir PT. Freeport Bukan Solusi

share on:
Anggota Komisi I DPRP, Laurenzus Kadepa - Jubi/doc
Anggota Komisi I DPRP, Laurenzus Kadepa – Jubi/doc

Jayapura, Jubi – Legislator Papua menegaskan perlu adanya review kontrak karya PT. Freeport Indonesia (PT.FI) sebelum persetujuan perpanjangan kontrak karya (KK) baru dilanjutkan.

 

Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, bahwa harus audit dana PT. Freeport oleh auditor independent terhadap dana-dana yang diklaim PT.FI yang telah membantu masyarakat sejak KK pertama hingga sekarang.

“Audit dana-dana yang diklaim Freeport kepada rakyat Papua (Papua umum), dan lebih khusus lagi masyarakat 7 suku yakni, Amungme, Kamoro, Moni, Mee, Nduga, Damal dan Dani dan juga rakyat pemilik ulayat dari dua suku; Amungme dan Kamoro,” tegas Laurenzus Kadepa kepada Jubi melalui sambungan telepon seluler, Minggu (21/02/2016).

Kata Kadepa, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dan kabupaten sekitar area konsesi Freeport dan kabupaten lain  di seluruh Papua.

“Tiga pihak, yakni pemilik ulayat, pemerintah dan Freeport harus duduk bersama lalu melahirkan satu komitmen bersama yang lebih baik tanpa objekan satu pihak,” katanya meminta.

Tanpa review kembali, lanjut Kadepa, kontrak karya Freeport sebelumnya, tanpa dana Freeport untuk pemerintah dan pengembangan masyarakat selama puluhan tahun di audit, maka ia yakin akan sia-sialah dengan komitmen berjuang mengatur Freeport ke arah yang lebih baik.

“Karena itu, tutup saja Freeport dari Papua. Jika OAP inginkan hanya jabatan Presdir PT.Freeport saja tanpa melakukan langkah-langkah di atas. Karena, Presdir PT. Freeport OAP pun tak akan berubah kondisi Freeport terhadap Papua,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) wilayah Indonesia Tengah, Natan Naftali Tebai mengatakan, pihaknya menolak kalau orang Papua jadi presiden direktur PT.FI, sebab orang Papua tidak membutuhkan uang dan kesejahteraan.

“Orang Papua hari ini butuh keadilan dan kejujuran untuk hidup yang bermartabat,” kata Natan Naftali Tebai.

Ia bahkan meminta kantor PT.FI di Jakarta segera ditutup dan dibangun di Papua. Pemimpin Freeport pun ditunjuk sesuai surat keputusan gubernur. Namun bukan orang asli Papua. “Orang Papua yang mental-mental pragmatis jangan mengatasnamakan pernyataan orang Papua jadi Presdir,” katanya. (Abeth You)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: OAP Menjadi Presdir PT. Freeport Bukan Solusi