DPRP Ingin Gubernur Turun Tangan Selesaikan Masalah RSUD Abepura

share on:
Koordinator Aksi Demo Jonas Andato saat memimpin para ASN RSUD Abepura melakukan aksi demo damai, Senin (22/2/2016) – Jubi/Roy Ratumakin.
Koordinator Aksi Demo Jonas Andato saat memimpin para ASN RSUD Abepura melakukan aksi demo damai, Senin (22/2/2016) – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – DPR Papua ingin Gubernur Papua, Lukas Enembe turun tangan menyelesaikan masalah yang kini terjadi di RSUD Abepura, Kota Jayapura. Anggota Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan, Natan Pahabol pasca demo ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) rumah sakit itu, Senin (22/2/2016) yang menuntut Direktur RSUD Abepura, mengundurkan diri lantaran dianggap tak mampu menjalankan manajemen rumah sakit bertipe B itu.

“Sebaiknya gubernur segera turun tangan. Beliau harus memanggil pimpinan RSUD Abepura untuk berkoordinasi dan evaluasi. Ini untuk mengcroscek kebenaran dan mengetahui masalah-masalah yang ada di rumah sakit itu. Harus segera ada solusinya,” kata Natan, Selasa (23/2/2016).

Menurutnya, tak mungkin para pegawai rumah sakit melakukan demo tanpa sebab. Tentu ada alasan mendasar. Ia khawatir jika kondisi itu dibiarkan, akan berdampak lebih buruk. Tak menutup kemungkinan para pegawai akan kembali melakukan aksi yang sama.

“Kalau kondisi itu terus terjadi, bagaimana pelayanan kesehatan akan berjalan maksimal. Tentu ini akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ujung tombak rumah sakit ada pada perawat. Jika aspirasi para perawat itu tak diindahkan, tentu akan berdampak pada pelayanan. Dalam kondisi itu masyarakat juga dirugikan. Mereka tak bisa mendapat pelayanan kesehatan maksimal.

Ketika melakukan demo, Koordinator Aksi Demo Jonas Andato mengatakan, salah satu tuntutan adalah penyelesaian jasa pelayanan (BPJS 6 bulan dan KPS 2 bulan tahun 2015) yang sudah disepakati pada pertemuan bersama Kepala Bidang Keperawatan dan Umum pada Desember 2015 diselesaikan.

“Kami juga menuntut agar direktur bertanggung jawab terhadap tidak adanya pelayanan di ruang bersalin serta menghentikan sikap otoriter dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dan kondisi real yang ada di rumah sakit.

Tuntutan lain, SK rotasi tanpa koordinasi pejabat Eselon III dan IV dicabut dan segera kembalikan Sumur Artesis rumah sakit yang ditutup oleh direktur untuk kepentingan pelayanan umum, dan mohon transparansi DPA 2015 serta penyerapannya,” kata Jonas. (Arjuna Pademme)

 

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRP Ingin Gubernur Turun Tangan Selesaikan Masalah RSUD Abepura