Connect with us

Sumatera

Pekanbaru Segera Terbitkan Peraturan Kantong Plastik Berbayar

Published

on

Komitmen mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar atau kantong belanja yang bisa dipakai ulang - pojoksatu.id

Komitmen mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar atau kantong belanja yang bisa dipakai ulang – pojoksatu.id

Pekanbaru, Jubi – Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, segera menerbitkan peraturan wali kota terkait dengan kantong plastik berbayar di wilayah setempat.

“Wali kota perintahkan kami memanggil semua pemilik swalayan, ‘minimarket’, ‘supermarket’, dan gerai lainnya untuk membuat satu kesepakatan tentang kantong plastik berbayar,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Masirba Sulaiman, di Pekanbaru, Selasa (23/2/2016).

Kesepakatan itu didasarkan atas informasi yang diperoleh pihaknya bahwa penetapan harga kantong plastik berbayar di setiap daerah berbeda serta untuk menguatkan edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pemberlakuan kantong plastik berbayar di daerah.

“Informasinya besaran kantong plastik berbayar tiap daerah tidak sama, ada X rupiah, Y rupiah,” katanya.

Peraturan tersebut juga sebagai upaya sosialisasi bagi para petugas swalayan dan gerai di Pekanbaru yang saat inspeksi banyak yang tidak paham dan belum tahu terkait pemberlakuan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar tersebut.

“Wali Kota tidak ingin ada masalah dengan dipertanyakan dasar hukum pemberlakuan hal tersebut oleh konsumen/pembeli,” katanya.

Usai rapat yang rencananya digelar Rabu (24/2) akan diperoleh kesepahaman dan Pemkot Pekanbaru bisa segera menuangkannya dalam bentuk payung hukum daerah.

Pemkot juga sudah menyampaikan edaran dan sosialisasi sebelum payung hukum diterbitkan, sedangkan para pengelola swalayan dan gerai harus menyosialisasikan pemberlakuan kantong plastik berbayar kepada pembeli dengan menempel aturan dan dasar hukum.

“Kalau ada surat mereka pegang, surat dari kementerian itu boleh diberlakukan, susahnya kalau tidak ada kita akan dipertanyakan oleh konsumen,” katanya.

Ia mengingatkan pengelola swalayan dan gerai tetap harus menanyakan kesediaan pembeli apakah mau membeli kantong plastik atau tidak.

“Kalau mereka menolak jangan dipaksa,” katanya. (*)

Sumatera

Satgas Sebar 55,6 Ton Garam di Langit Riau

Published

on

Pekanbaru, Jubi – Satuan tugas (Satgas) siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau telah menyebar sebanyak 55,6 ton garam sebagai upaya modifikasi cuaca guna membentuk hujan buatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

news.108jakarta.com

news.108jakarta.com

“Total garam yang disebar hingga hari ini 55,6 ton garam, sementara yang tersisa 19,4 ton garam,” kata anggota tim udara Satgas siaga darurat Karhutla Riau, Lettu Sherif Yanuardi di Pekanbaru, Selasa (20/9/2016).

Program TMC yang dilakukan BPPT bersama dengan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan Satgas siaga darurat Karhutla Riau dimulai sejak pertengahan Juli 2016 lalu. Operasi TMC tersebut menggunakan pesawat Cassa 212 bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pesawat yang mampu mengangkut satu ton garam dengan sasaran awan Cumulus pada ketinggian 9.000 hingga 12.000 kaki itu terus beroperasi hampir setiap hari untuk membentuk hujan buatan guna mencegah dan menanggulangi bencana Karhutla.

Beberapa wilayah yang telah disemai garam yakni wilayah pesisir Riau seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, Siak. Kemudian penyemaian garam juga dilakukan di langit Pelalawan, Kampar, dan Indragiri Hilir.

Seperti yang dilakukan Senin kemarin, Sherif mengatakan pesawat menyemai 800 kilogram garam dengan sasaran wilayah langit Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu dan Dumai pada ketinggian 9.500-10.000 kaki setelah ditemukan adanya sel awan Cumulus. (*)

Continue Reading

Sumatera

Kejati Lampung Tahan Dua Tersangka Korupsi Alkes

Published

on

Bandarlampung, Jubi – Kejaksaan Tinggi Lampung menahan dua tersangka perkara dugaan gratifikasi (korupsi) alat kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar (RSUDBB), Kalianda, Lampung Selatan tahun 2015 sebesar Rp 2 miliar dari nilai anggaran Rp 10 miliar.

infokorupsi.com

infokorupsi.com

“Kami hari ini menerima pelimpahan dua tersangka. Jaksa mempertimbangkan untuk dilakukan penahanan agar tidak menyulitkan kami saat proses persidangan nanti dan karena tersangka telah ditetapkan sebagai DPO saat di Polda Lampung,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Robert Tacoy di Bandarlampung, Selasa (20/9/2016).

Para tersangka yang ditahan ialah Armen Patria selaku Direktur RSUDBB dan Joni Gunawan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan. Kedua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu ditahan di Rutan Way Huwi, Lampung Selatan, setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan pelimpahan tahap II ke kejaksaan.

Tersangka dikenakan Pasal 5 ayat 2 sub Pasal 12 huruf b tentang gratifikasi UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Robert mengatakan, penahanan dalam proses penuntutan ini pun setelah jaksa menyatakan berkas perkara lengkap atau P21), sehingga penyidik melakukan pelimpahan tahap II dan jaksa mempertimbangkan untuk menahan para tersangka.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Dian Hartawan menyatakan kliennya telah bersikap kooperatif terhadap proses penyidikan dengan mendatangi Polda Lampung.

“Terkait kabar klien kami yang DPO itu tidak benar, karena dia itu ada di rumahnya cuma masalahnya ketika dipanggil itu ada beberapa pihak yang menyarankan agar tidak perlu hadir sebab mereka tidak tahu hukum sehingga tidak hadir. Ini bukannya meyerahkan diri tetapi memang sikap kooperatif dari klien kami,” kata dia. (*)

Continue Reading

Sumatera

Hanya 40 Persen ASN yang Miliki Keahlian

Published

on

Padang, Jubi – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan hanya 40 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang memiliki keahlian, sementara 60 persen lainnya hanya mempunyai kemampuan administratif.

ASN sedang berbaris. -- permerintah.net

ASN sedang berbaris. — permerintah.net

“Saya cukup kaget dengan data yang diungkapkan oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut, salah satu solusinya adalah memprioritaskan rekrutmen pegawai dari lulusan terbaik perguruan tinggi,” kata Asman di Padang, Sumbar, Rabu (14/9/2016).

Menurut dia ASN adalah jantungnya suatu negara dan kalau negara ini mau berubah menjadi lebih modern akan ditentukan oleh kinerja ASN.

“Jadi tidak ada lagi cerita penerimaan ASN karena ada hubungan saudara, titipan dan lainnya karena kami akan seleksi dengan amat ketat,” ucap mantan Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Asman mengatakan Indonesia membutuhkan ASN yang profesional, pintar serta kuat sehingga siapa pun pemimpin politiknya tidak ada masalah, karena jika ASN mantap negara ini akan maju.

Karena itu , lanjut dia proses rekrutmen ASN akan diperbaiki serta dilakukan analisa kebutuhan berdasarkan spesialisasi.  “Jadi tidak ada lagi ASN yang pagi hari tiba di kantor kehilangan akal tidak tahu apa yang mau dikerjakan, tidak ada inovasi dan tidak boleh kalah dengan swasta,” tegasnya.

Selain itu, ia merencanakan pendidikan kepegawaian yang dikelola oleh beberapa kementerian diarahkan pada pendidikan vokasional, sehingga meningkatkan kemampuan ASN dalam bidang tugas yang dibutuhkan oleh lembaga negara maupun pemerintah pusat hingga daerah.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit terus mendorong ASN yang ada di Sumbar meningkatkan pengetahuan dan kapasitas yang dimiliki.

“ASN harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini jika tidak akan tereliminasi,” kata dia. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.