Amnesty International Soroti Pelanggaran HAM Pemerintah Jokowi

share on:
Amnesty International menyoroti pelanggaran HAM di era pemerintahan Jokowi-JK-anmestyelycity.org.uk
Amnesty International menyoroti pelanggaran HAM di era pemerintahan Jokowi-JK-anmestyelycity.org.uk

Jakarta, Jubi – Organisasi hak asasi manusia (HAM), Amnesty International, menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak berhasil diatasi.

“Kami melihat suatu bahaya kemunduran di banyak isu HAM pada 2015, meskipun pemerintah berulang kali membuat janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM serius masa lalu,” kata Deputi Direktur Kampanye Asia Tenggara Amnesty International, Josef Benedict, dalam peluncuran Laporan Tahunan HAM Global di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Serangkaian masalah HAM di 2015, ujarnya, masuk kategori mengkhawatirkan dan beberapa kasus tercatat lebih buruk di bawah satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam bidang kebebasan berekspresi dan beragama, ia mengatakan masih ada pengekangan kebebasan berekspresi pada masa Presiden Jokowi, yakni belum terpenuhinya pembebasan akses jurnalis asing ke Papua hingga akhir tahun lalu serta penangkapan ratusan aktivis damai di Provinsi Papua dan Papua Barat terjadi sepanjang 2015.

Dia menilai masih ada gangguan, intimidasi, dan serangan terhadap agama minoritas dan difasilitasi ketentuan hukum yang diskriminatif di tingkat nasional dan lokal.

Pemerintah Indonesia harus berhenti menangkap dan mengkriminalisasi orang atau kelompok yang berbicara secara damai dan membebaskan tahanan nurani tanpa syarat.

Sedangkan dalam bidang impunitas, Josef berpendapat korban-korban konflik bersenjata dan represi kekerasan masa lalu di Indonesia belum memperoleh haknya, padahal laporan resmi yang menghubungkan aparat keamanan dalam kasus tersebut sudah ada.

“Budaya impunitas terus berjaya dan hanya segelintir orang yang bisa dimintai pertanggungjawabannya,” katanya.

Sepanjang 2015 pemerintah terus mencegah pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan korban dan aktivis yang memperingati peristiwa 1965.

Ia minta pemerintah menjamin hak-hak korban atas kebenaran dan keadilan karena memendam masa lalu tidak memutus rantai impunitas dari pelanggaran HAM yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lalu.

“Presiden Joko Widodo dan jajarannya mempunyai banyak hal untuk dilakukan jika mereka mau benar-benar memenuhi janji-janjinya dalam memperbaiki situasi HAM di Indonesia,” kata Josef. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Amnesty International Soroti Pelanggaran HAM Pemerintah Jokowi