Connect with us

Anim Ha

OKP Diminta Buat Program Kerja Nyata

Published

on

KNPI
KNPI

Pengurus DPD KNPI Kabupaten Merauke. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Merauke akan menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung dari tanggal 3-4 Maret 2016. Rapat kerja dimaksud, akan dihadiri oleh semua Organisasi Kepemudaan (OKP) di daerah ini.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Hendrikus Mahuze saat ditemui Jubi, Kamis (25/2/2016) mengatakan, dalam Raker tersebut, nantinya masing-masing OKP membuat program kerja untuk dapat dijalankan dan atau dilaksanakan selama tiga tahun kedepan.  Program kerja yang dibuat, harus nyata dan berpihak kepada masyarakat.

Selain itu, program yang disusun, perlu disinkronkan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Frederikus Gebze-Sularso.

“Sebelum dilangsungkan Raker, kami akan membuat pra raker. Sekaligus dapat diketahui program kerja yang disusun masing-masing OKP,” ungkapnya.

Tentang berapa OKP yang ada di Kabupaten Merauke, Hendrik mengaku, berdasarkan data dari Kesbangpol, kurang lebih 50 OKP. Namun, belum dapat dipastikan apakah semuanya aktif atau tidak selama ini.

“Saya akan ke Kesbangpol dan menanyakan secara pasti, sehingga dapat dipastikan berapa yang masih eksis,” tuturnya.

Ditambahkannya, Raker itu sangat bermanfaat, lantaran masing-masing OKP akan menyusun program kerja untuk dijalankan. “Saya juga akan memberikan kesempatan kepada setiap OKP mempresentasikan program yang akan dilaksanakan nanti,” katanya.

Wacana Musdalub

Menanggapi berbagai komentar sebagian orang yang ingin menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Hendrikus Gebze mengatakan tak ingin berpolemik.

“Saya tetap berpegang teguh kepada Surat Keputusan (SK) dari DPD KNPI Provinsi Papua. Dimana saya diberikan tugas serta tanggungjawab untuk ‘menahkodai’ KNPI Kabupaten Merauke tiga tahun kedepan hingga 2018 mendatang,” ujar Hendrik kepada Jubi Kamis (25/2/2016).

Ditegaskan, dengan amanah dan tugas yang telah diberikan, maka ia terus memprogramkan berbagai kegiatan untuk dijalankan.

“Kami juga telah melakukan silaturahmi ke para Muspida di Kabupaten Merauke sekaligus memperkenalkan secara langsung struktur kepengurusan KNPI untuk tiga tahun kedepan,” katanya.

Tokoh Pemuda Marind, Beny Kaize mengatakan, berbagai kegiatan yang telah dilakukan KNPI Merauke dengan melakukan silaturahmi ke para Muspida, sudah sangat tepat. Karena itu adalah langkah awal untuk bagaimana membangun hubungan lebih baik dan harmonis.  

Selain itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken beberapa waktu lalu mengatakan, kepemimpinan Hendrik Mahuze sebagai Ketua DPD KNPI sudah sah. Sehingga dapat membuat program kerja untuk dapat dijalankan. (Frans L Kobun)  

Anim Ha

Di Kampung Toray, Dana Desa Bangun 8 Rumah Warga

Published

on

By

Sekretaris Kampung Toray, Yance Mahuze. Jubi/Frans L Kobun

Sekretaris Kampung Toray, Yance Mahuze. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Masyarakat di Kampung Toray, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke yang berjumlah kurang lebih 100 kepala keluarga (KK), memanfaatkan dana desa untuk berbagai kegiatan pembangunan rumah warga, perbaikan jalan, biaya anak sekolah serta beberapa kegiatan lain yang dinilai bermanfaat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kampung Toray, Yance Mahuze kepada Jubi Rabu (21/9/2016). Dijelaskan, total dana desa adalah sebesar Rp1 miliar, namun pencairan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp 400 juta, telah ditransfer dan tinggal tahap kedua sebesar Rp 600 juta yang sedang dalam proses pengurusan administrasi.

“Kemungkinan minggu depan, sudah bisa dicairkan sekaligus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di kampung,” ujarnya.

Khusus dana Rp400 juta tahap pertama, jelas dia, dimanfaatkan membangun 8 unit rumah warga serta membuka jalan sepanjang 60 meter. Juga beberapa kegiatan penting lain sesuai kesepakatan bersama masyarakat setempat.

“Memang kalau dana tahap kedua dikucurkan nanti sebesar Rp600 juta, sedianya dimanfaatkan untuk pendidikan bagi anak-anak baik di jenjang SD, SMP maupun SMA serta perguruan tinggi. Selain itu, membayar honor guru yang selama ini hanya mengabdi tanpa diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke,” tuturnya.

Kegiatan lain yang akan dijalankan, disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dihasilkan bersama seluruh warga di Kampung Toray.

Kepala Distrik Elikobel, Fransiskus Kamijay mengaku, pihaknya ikut melakukan kontrol serta monitoring terhadap pemanfaatan dana desa di kampung-kampung. Secara umum, kegiatan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan mulai jalan baik.

“Saya sudah mengingatkan kepada para kepala kampung agar selalu membangun komunikasi baik bersama masyarakat untuk memanfaatkan dana dimaksud. Karena nilainya sangat besar. Setiap dana yang digunakan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” pintanya. (*)

Continue Reading

Anim Ha

Hutan Dibabat Untuk Investasi, Tiga Kawasan Konservasi Terancam

Published

on

By

Workshop yang diselenggarakan WWF di  Hotel  Megaria yang dihadiri utusan dari pemerintah serta beberapa komponen lain. Jubi/Frans L Kobun

Workshop yang diselenggarakan WWF di Hotel Megaria yang dihadiri utusan dari pemerintah serta beberapa komponen lain. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – World Wildlife Fund (WWF) Wilayah Selatan Papua menggelar workshop untuk menindaklanjuti hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di Taman Nasional (TN) Wasur serta cagar alam di Bupul beberapa bulan lalu dengan melibatkan masyarakat. Dari hasil penelitian, tiga kawasan termasuk di Bian, menjadi daerah konservasi. Hanya saja, menjadi ancaman, lantaran di sekeliling, hutan dibabat untuk kegiatan perkebunan.

Direktur WWF Wilayah Selatan Papua, Paschalina Rahawarin kepada wartawan di sela-sela kegiatan di Megaria Hotel Rabu (21/9/2016) mengungkapkan, tiga kawasan tersebut, menjadi tempat jelajah bagi satwa dan tak boleh dirusak.

Dalam workshop itu, lanjut dia, akan didiskusikan bersama dengan semua pihak yang terlibat agar dapat memberikan solusi tentang pengelolaan hutan konservasi ke depan lebih baik, sekaligus tetap dilindungi. Jadi, pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan pengelolaan hutan konservasi secara baik, katanya, maka tidak akan mengganggu juga kehidupan masyarakat setempat yang tinggal di dalam. Selain itu, ketika masyarakat akan melakukan suatu kegiatan,  harus secara bersama-sama.

“Memang hutan masyarakat harus tetap dilindungi dan dijaga. Karena kehidupan mereka yang adalah orang asli Papua, masih menggantungkan hidup dengan mencari makanan dalam hutan,” katanya.

Asisten III Setda Merauke, Urbanus Kaize dalam kesempatan itu, meminta WWF harus terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat, agar hutan mereka tetap dilindungi dan tidak digusur untuk kegiatan investasi.

“Tidak semua wilayah diizinkan pemerintah untuk kegiatan investasi. Hanya daerah-daerah tertentu. Sebagian besar hutan masih utuh dan tetap terjaga sampai sekarang. Karena merupakan tempat  mencari makan bagi warga,” tuturnya. (*)

Continue Reading

Anim Ha

Perkebunan Sawit Dibuka, Air Tercemar, Ikan Ikut Mati

Published

on

By

Ketua LMA Distrik Elikobel, Remigius Damujay didampingi dua warga saat memberikan keterangan pers. Jubi/Frans L Kobun

Ketua LMA Distrik Elikobel, Remigius Damujay didampingi dua warga saat memberikan keterangan pers. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Pembongkaran lahan untuk kegiatan investasi kelapa sawit di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat di beberapa kampung di sekitar. Misalnya saja, air tercemar oleh limbah pupuk perusahaan hingga berdampak terhadap matinya ikan.

Selain itu, air yang biasanya jernih, kini telah berubah menjadi kecoklatan. Bahkan, anak-anak setelah mandi, badannya gatal-gatal.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Elikobel, Remigius Dambujay kepada Jubi Rabu (21/9/2016) mengatakan, banyak perubahan yang terjadi, setelah hutan masyarakat dibongkar untuk kepentingan investasi bagi perusahaan.

“Terus terang, masyarakat di beberapa kampung  di sekitar Distrik Elikobel, sudah kesulitan mendapatkan air minum. Karena sumber air yang selama ini menjadi satu-satunya nafas hidup, telah tercemar akibat limba perusahaan. Sehingga tidak bisa digunakan untuk minum maupun masak,” katanya.

Masyarakat menjadi takut menggunakan air itu. Dambujay menjelaskan karena banyak ikan telah mati, setelah warna air berubah. “Ya, kami tidak bisa berbuat banyak, karena para pemilik hak ulayat, telah menyerahkan tanahnya untuk investasi bagi perusahaan,” ujarnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu menegaskan, pemerintah harus memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang membuat pelanggaran dengan tidak mematuhi kesepakatan bersama masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

“Sebagai dewan, saya menyoroti dan meminta perusahaan yang melakukan investasi kelapa sawit di Distrik Elikobel, diberikan tindakan tegas, jika benar sumber air mereka telah tercemar akibat limba pupuk,” pintanya. (*)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.