Petani Garam Desak Pemerintah Revisi Permendag 2015

share on:
Petani garam mendesak pemerintah merevisi Permendag 2015 tentang impor garam - ews.kemendag.go.id
Petani garam mendesak pemerintah merevisi Permendag 2015 tentang impor garam – ews.kemendag.go.id

Pamekasan, Jubi – Petani Garam di Pulau Madura, Jawa Timur, mendesak pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam, karena aturan itu dinilai merugikan kepentingan para petani garam.

“Permendag itu nampak lebih berpihak kepada kepentingan importir garam, sedangkan kepentingan petani cenderung terabaikan,” kata juru bicara petani garam Madura dari Lembaga Pembela Hukum (LPH) Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, di Pamekasan, Kamis (25/2/2016).

Permendag Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam tertanggal 29 Desember 2015 itu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tertanggal 4 September 2012.

Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam Permendag itu. Salah satunya, tentang ketentuan impor yang tidak mensyaratkan setiap importir membeli garam rakyat, apabila akan melakukan impor garam.

“Padahal pada peraturan sebelumnya yang mensyaratkan importir garam harus melakukan pembelian garam rakyat, untuk mendapatkan izin impor garam,” kata Sukma.

Pria yang juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan pada peraturan yang baru juga tidak menentukan harga garam lokal.

“Ini menunjukkan harga garam rakyat mengikuti mekanisme pasar, sedangkan masa impor tidak dibatasi,” katanya.

Sementara, pada Permendag 2012 aturan tentang masa impor garam ditentukan demi untuk menjaga stabilisasi harga garam.

Permendag Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam ini akan diberlakukan mulai 1 April 2016.

“Karenanya, kami menyuarakan agar Permendag ini direvisi sebelum diberlakukan, karena ketentuan ini jelas akan merugikan petani garam,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi Garam Pamekasan, Yoyok R Effendi.

Yoyok, menilai kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015, menjadi fakta tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada petani garam.

Seharusnya pemerintah punya empati kepedulian pada rakyat kecil, yakni dengan melakukan proteksi berupaya aturan yang pro rakyat, bukan malah ‘memanjakan’ pihak asing mendistribusi barang dagangannya di Indonesia.

“PERMENDAG 125/M-DAG/PER/12/2015 harus direvisi sebelum diberlakukan,” katanya.

Sebelumnya, sekitar 500-an orang, perwakilan petani garam di Pulau Madura, Jawa Timur itu, mendatangi istana negara, kantor DPR RI, Kementerian Pendagangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendesak agar Permendag 2015 tentang ketentuan impor garam direvisi.

“Kementerian KKP menyatakan mendukung dan Kementerian Perdagangan berjanji akan meninjau ulang aturan tersebut,” kata Sukma Umbara.

DPR RI, kata Sukma, dalam waktu dekat berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait guna membahas Permendag impor garam yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan petani garam. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Petani Garam Desak Pemerintah Revisi Permendag 2015