Hak Jawab Rektor Universitas Musamus atas Berita “Rektor Unmus Dinilai Otoriter”

share on:
Rektor Unmus, Philipus Betaubun-Jubi/Ist
Rektor Unmus, Philipus Betaubun-Jubi/Ist

Jayapura, Jubi – Menindaklanjuti hasil penyelesaian sengketa pers antara Rektor Universitas Musamus (Unmus) dengan tabloidjubi.com yang dirangkum dalam risalah penyelesaian sengketa pers, tabloidjubi.com memenuhi kewajiban dalam risalah penyelesaian sengketa tersebut dengan memberikan ruang hak jawab kepada Rektor Unmus.

Berikut ini adalah hak jawab Rektor Unmus untuk berita “Rektor Unmus Dinilai Otoriter

– Bahwa Rektor Unmus tidak pernah melarang Civitas Akademika Unmus untuk melakukan kegiatan/aksi terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi.
– Bahwa pemberian sanksi berupa skorsing mengajar terhadap 2 oknum Dosen Unmus yang melakukan pelanggaran etika organisasi Unmus dan karena melakukan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2014 di luar kampus Unmus dengan mengikutsertakan mahasiswa tanpa meminta ijin dari pimpinan Unmus (baik jurusan, fakultas dan universitas). Hal ini sejalan dengan mekanisme dan prosedure kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum bahwa harus ada ijin dari Polri setempat.
– Karena pelaksana kegiatan adalah Dosen, maka Dosen yang bersangkutan wajib meminta ijin kepada atasannya(sesuai etika organisasi), sebelum mengajukan ijin kepada Polres Merauke. (lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)
– Bahwa sejak tahun 2011 telah diterapkan mata kuliah pendidikan anti korupsi di lingkungan Unmus sebagai bukti dukungan Unmus terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Demikian hak jawab ini dimuat untuk memenuhi risalah penyelesaian sengketa pers dimaksud.

Dengan dimuatnya hak jawab ini telah memenuhi kesepakatan bersama dan sekaligus meminta maaf atas pemberitaan yang dibuat. (Admin)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Hak Jawab Rektor Universitas Musamus atas Berita “Rektor Unmus Dinilai Otoriter”