Ketika Aktivitas Pastor Dikriminalisasi

share on:
Pastor John Jonga, Pr. ketika memimpin ibadah paskah di Wamena, Jayawijaya tahun 2014 – Jubi/Dok.
Pastor John Jonga, Pr. ketika memimpin ibadah paskah di Wamena, Jayawijaya tahun 2014 – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi – Suaranya garang melengking. Rambutnya mulai memutih. Garis-garis kebijaksanaan di wajahnya memancarkan aura ketegasan.

Penampilannya yang sederhana menandakan bahwa ia bukan orang yang sehari-hari berada di dalam ruangan ber-AC, nyaman. Namun imam kelahiran Manggarai, Flores ini menyusuri lembah, ngarai, hutan belantara dan duri-duri Tanah Papua sejak puluhan tahun silam untuk melayani orang Papua.

Ia adalah Pastor John Jonga. Beliau memimpin ibadah oikumene pemberkatan Honai Dewan Adat Lapago yang belakangan juga disebut kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau kantor pembebasan rakyat Papua (Barat).

Banyak spekulasi, asumsi, dan opini yang muncul ke permukaan menyusul peresmian kantor tersebut. Bantahan pun tak sedikit. Tapi tidak kurang juga yang meyakini dan berpendapat bahwa gerakan pembebasan Papua makin menyita perhatian dunia, terutama di kawasan Pasifik melalui wadah The Melanesian Sparehead Groups.

Publik tentu punya argumen masing-masing untuk merespons fakta tersebut. Saya pun demikian. Namun saat ini saya tidak sedang mengulas tentang ULWMP. Lebih dari itu, tulisan ini sekadar menjadi semacam reflektsi kritis.

Peresmian kantor ULMWP berujung pada pemeriksaan sejumlah orang, termasuk dari Dewan Adat Lapago dan tokoh Gereja, Pastor John Jonga. Sementara beberapa orang lainnya menjadi tersangka.

Kamis, 18 Februari 2016, Kepolisian Resort Jayawijaya memanggil pastor peraih Yap Thiam Hien Award 2009 itu untuk memberikan keterangan. Namun beliau menolak memberikan saksi sebelum Polres Jayawijaya melayangkan surat panggilan dengan tembusan ke Keuskupan Jayapura. Ia juga meminta untuk didampingi pengacara.

Lalu panggilan kedua, Kamis, 25 Februari 2016, diiyakannya karena memang polisi sudah membuat tembusan kepada pimpinan gereja lokal di Jayapura. Ia juga didampingi pengacara dari Aliansi Demokrasi untuk Papua. Alhasil, ia pun diperiksa selama beberapa jam lamanya.

Merujuk ke muka. Sebenarnya kala itu imam praja Keuskupan Jayapura ini hadir sebagai pastor untuk memberkati kantor Dewan Adat Lapago dan kantor ULMWP. Disebut sebagai kantor ULMWP, sebab secara terang-terangan ditancap di depan gedung dengan arsitektur khas Lembah Baliem itu. Jubi pun menurunkan laporan bahwa ribuan orang hadir dalam kegiatan peresmian gedung mirip arsitektur atau gaya Gotik dengan biaya Rp 350 juta tersebut. Pastor menyebutkan, honai hendaknya dijadikan tempat untuk membicarakan sejumlah persoalan ketidakadilan di Tanah Papua. Ya, Honai adalah tempat tukar pikir dan tukar tutur.

Dalam tradisi Gereja Katolik, gedung baru, rumah baru, mobil baru, dan lain-lain diberkati oleh imam sebelum ditempati atau digunakan. Imam merecikinya dengan air berkat. Hal itu diyakini agar Tuhan dan Roh Kudus-Nya selalu memberikan berkat untuk umat-Nya tersebut. Tradisi pemberkatan ini disebut sakramentali.

Maka saat itu Pastor John Jonga hadir bukan sebagai seorang pribadi John Jonga, melainkan sebagai pemimpin umat.

Saya pun teringat kisah Uskup Agung El Savador, Mgr. Oscar Arnulfo Romero, yang pada 24 Maret 1980, tiba-tiba ditembak mati saat merayakan misa di kapel rumah sakit kanker.

Cerita tentang kematian uskup Romero dengan pemanggilan Pater John sebagai saksi oleh kepolisian tak sama memang. Tetapi setidaknya ditarik sebuah benang merah. Uskup Romero, yang pada tanggal 23 Mei 2015 dinyatakan sebagai Beato (orang yang berbahagia) oleh Tahta Suci itu, menentang tentara dan pemerintah yang menyerang orang miskin. Sedangkan Pater John baru dipanggil sebagai saksi. Dan masih banyak kiprahnya hingga mendapat penghargaan sebagai pembela hak asasi manusia di Papua.

Paus Paulus VI dalam ensiklik Populorum Progressio (kemajuan bangsa-bangsa), 26 Maret 1967, menegaskan, bahwa keadilan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dan kemajuan. Dua kata terakhir ini harus ditujukan pada perkembangan manusia yang integral. Singkat kata sensilik ini mendorong banyak umat Katolik untuk menjalankan option for the poor dan menghadapi sebab-sebab penindasan.

Keuskupan Jayapura melalui Ketua Komisi Kerasulan Awam, Pastor Yulianus Bidau Mote merespons pemanggilan Pastor John Jonga sebagai saksi oleh kepolisian setempat. Bahwasannya kehadiran Pastor John murni dalam tugas pelayanan. Kehadirannya jangan dikaitkan dengan kepentingan politik. Pastor John tidak bisa salah. Tetapi juga tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik, apalagi kriminal dan pidana.

Lantas apa hubungannya dengan gerakan politik pembebasan Papua? Apakah dibenarkan ritus gereja Katolik lalu dikaitkan dengan politik tersebut? Gereja, sebagai gembala (pastor), hadir untuk menyelamatkan umatnya, tentu tidak bisa menonton saja ketika umatnya menderita.

Dalam wawancaranya dengan TempoTV, Pastor John menolak jika dikaitkan dengan gerakan mendukung politik Papua merdeka. Membela ketidakadilan, martabat manusia, pembunuhan, marjinalisasi, tidak bisa lalu dikaitkan dengan mendukung pergerakan politik Papua merdeka. Ketidakadilan yang, selama lebih dari empat puluh tahun, hidup dalam kemiskinan di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam timbunan emas dan minyak di tanah adatnya, ketidakadilan yang, masih termiskin meski kini sudah dalam era otonomi khusus.

Dalam konteks pembelaan terhadap ketidakadilan sosial, martabat manusia, tanpa sekat-sekat atau embel-embel tertentu, gereja hadir di garis depan untuk membelanya. Karena keadilan ada untuk semua manusia Indonesia.

Sebagaimana juga dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradap. Adil dan beradap. Bukan adil dan tidak beradap. Di negeri ini memang harus adil—dari Barat hingga Timur; bukan monopoli Barat.

Pastor mendiang Yusuf Bilyarta Manguniwjaya atau disapa Romo Mangun—arsitek lulusan Jerman yang merancang rumah tahan gempa pertama di Pulau Flores juga menjadi contoh perjuangan seorang yang menamakan diri gembala umat. Dengan gigih Romo Mangun membela kaum kecil di pinggiran Kali Code, Yogyakarta.

Uskup Keuskupan Banjarmasin, Mgr. F.X. Prajasuta, 1999, dalam catatan tentang Y.B. Mangun Wijaya Pejuang Kemanusiaan tak meragukan kiprah pastor cum sastrawan dan penulis itu dalam mengamalkan iman, harapan dan kasih.

Mgr. Prajasuta menulis, tentang kiprah Romo Mangun yang berorientai pada mutu hidup. Mutu hidup—gebrakan reformasi. Mutu hidup yang menyata dalam nilai yang memancarkan keagungan martabat manusia, seperti menghormati kehidupan dan kebebasan, membela kebenaran, menegakkan keadilan, kepekaan sosial, berkorban tanpa pamrih, semangat persaudaraan yang membangun kerukunan dan perdamaian.

Uskup Romero, Romo Mangun dan Pater John adalah tokoh-tokoh, yang sekiranya mempunyai banyak kesamaan, terutama dan pertama-tama pada pembelaan martabat manusia. Pastor Martinho G. da Silva Gusmao dalam Perginya Sang Punakawan, Perihnya Loro Sae menyebutkan Amo Lulik (pastor) Mangun dikenang Bumi Loro Sae karena karya kreativitasnya yang in hoc saeculo. Peduli pada kepedihan Timor Leste di bawah pemerintahan Orde Baru. Ia memuliakan Tuhan dan memerdekakan manusia.

Pastor John dan kaum berjubah lainnya, dalam membela martabat manusia, membela ketidakadilan terhadap orang asli Papua, hendaknya diperhitungkan sebagai Vox Populae. Seperti dikatakannya kepada CNN Indonesia, Pater John meminta Pemerintah Indonesia meredakan ketegangan di Papua dengan mengusut pelanggaran terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di tanah ini hingga tuntas. (Timo Marten)

 

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketika Aktivitas Pastor Dikriminalisasi