Papua Tak Butuh Dana Otsus, Tapi Hasil Freeport

share on:
Wakil Ketua Komisi I DPRP, Orgenes Wanimbo Tolli Wone - Jubi/Doc
Wakil Ketua Komisi I DPRP, Orgenes Wanimbo Tolli Wone – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Orgenes Wanimbo Tolli Wone membenarkan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe pekan lalu yang menyebut, Dana Otsus Papua hanya kamuflase untuk menutupi besaran dana kontribusi yang diberikan PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM itu mengatakan, Papua tak butuh dana Otsus, tapi hasil penambangan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Mimika.

“Tak perlu Dana Otsus. Tapi Pemerintah Pusat perlu mengembalikan ke Pemerintah Papua dan masyarakat Papua, setengah dari kontribusi Freeport yang diberikan kepada pusat.  Kalau Pemerintah Pusat tahu diri, harusnya hasil Freeport dikembalikan ke Papua,” kata Tolli Wone menjawab pertanyaan Jubi, Senin (29/2/2016).

Menurutnya, selama ini Pemerintah Pusat terlalu campur tangan dalam investasi Freeport. Meski pusat punya kewenangan, namun selalu mengabaikan Pemerintah Papua dan masyarakat Papua jika bicara terkait tambang emas dan tembaga itu.

“Dana kontribusi Freeport kepada Pemerintah Pusat itu juga milik masyarakat Papua. Hasil kekayaan alam Papua ini berkelimpahan. Hanya saja manajemennya lebih banyak dikelolah pusat. Namun kontribusi untuk Papua tak maksimal. Lebih banyak mengambil untung. Ini selalu merugikan Papua,” ucapnya.

Pemerintah Pusat kata dia, harusnya berpikir memberikan sumbangsi terbaik kepada rakyat Papua. Bukan justru seolah mengelabui pemerintah dan rakyat Papua dengan berbagai cara.

Politisi Demokrat itu juga mengkritik Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan yang dalam beberapa kali penyataannya di media dinilai arogan, menyudutkan dan mengintervensi para pejabat di Papua.

“Menkopolhukam tak perlu lagi menggurui pejabat di Papua. Kan jelas kewenangan para pejabat diatur dalam regulasi pemerintahanan. Menkopolhukam jangan seolah mau mengintervensi pejabat di Papua. Ini akan mengganggu jalannya pemerintahan. Ini akan jadi polemik. Menkopolhukam ini terlalu arogan. Sebagai petinggi negara, harusnya tak arogan,” imbuhnya.

Pekan lalu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pemberian dana Otsus untuk rakyat Papua hanya kamuflase Pemerintah Pusat untuk menutupi besarnya kontribusi PT.  Freeport Indonesia pada negara.

Freeport mengklaim telah memberikan kontribusi sebanyak US$ 37,46 miliar atau setara Rp 487 triliun.

“Bayangkan sumbangan kepada negara sebesar itu, apalagi dengan nilai saham Freeport yang tinggi. Ini tidak adil karena dana Otsus yang diterima Papua tiap tahun hanya sekitar Rp 4,5 triliun,” kata Lukas Enembe.

Menurut Enembe, harusnya Papua mendapat dana Rp 10-20 triliun pertahun. Ia minta Pemerintah Pusat tak memberitakan kebohongan mengenai kontribusi Freeport Indonesia kepada negara.

“Sebenarnya Wapres JK bicara bohong tempo hari yang mengatakan kontribusi Freeport ke negara hanya Rp 17 miliar. Besaran Rp17 miliar apanya, data Freport sudah jelas,” ucapnya. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Papua Tak Butuh Dana Otsus, Tapi Hasil Freeport