Penyusunan Dokumen AMDAL Dilakukan di Lab BLH Papua

share on:
Sekda Heri Dosinaen saat mencoba laboratorium milik BLH Provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.
Sekda Heri Dosinaen saat mencoba laboratorium milik BLH Provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Papua, Noak Kapisa mengatakan, semua penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) akan dilakukan di laboratorium Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Selama ini penyusuan dokumen AMDAL menggunakan jasa laboratorium Puraspedal Kementrian Lingkungan Hidup, Laboratorium Kesehatan Daerah Papua dan laboratorium lainnya, baik milik swasta, maupun pemerintah yang tersebar di luar Papua.  

Dengan adanya Laboratorium BLH Papua yang diresmikan Rabu (2/3/2016) oleh Gubernur Papua melalui Sekda Papua, Herry Dosinaen diharapkan dapat menjadi laboratorium rujukan untuk daerah-daerah yang ada di Papua maupun Papua Barat.

“Dengan adanya laboratorium ini semua penyusunan AMDAL harus menggunakan laboratorium ini dan jika diterbitkan di luar makan dokumen AMDAL tersebut, hasilnya dianggap tidak valid. Selama ini dokumen penyusunan AMDAL kelengkapannya menggunakan laboratorium di luar, sehingga membutuhkan biaya besar. Laboratorium ini selain meminimalisir biaya juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah,” katanya.

Lab itu dengan dua lantai di atas lahan seluas 2.480 meter persegi dan luas bangunan 949 meter yang pekerjaan fisiknya dilakukan sejak 2009 itu telah menghabiskan dana sebesar Rp 14 miliar.

Menurut Kapisa, pelayanan laboratorium lingkungan hidup Papua adalah analisis kualitas air, meliputi air tawar, air laut dan air limbah. Analisis kualitas udara meliputi kualitas udara ambien, uji emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Analisi biologi/biota perairan  serta analisis kualitas tanah dan bangunan.

“Belum adanya laboratorium lingkungan selama ini di Papua,” ujarnya.

Sekda Hery Dosinaen mengatakan, belum adanya laboratorium yang memadai milik Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota mengakibatkan banyaknya ijin-ijin yang diterbitkan tidak dilakukan di daerah tetapi dari pusat.

“Akibatnya, daerah hanya menjadi penonton untuk aktivitas yang dilakukan di wilayahnya. Saya menginstruksikan kepada semua perusahaan swasta, lembaga pemerintah baik propinsi, kabupaten, kota harus menggunakan laboratorium ini untuk pengurusan izin dokumen AMDAL,” katanya. (Roy Ratumakin)

Editor : TIMOTEUS MARTEN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penyusunan Dokumen AMDAL Dilakukan di Lab BLH Papua