Masyarakat Yapen Desak DPR Papua Bentuk Pansus

share on:
Masyarakat Kabupaten Yapen Ketika Melakukan Demo di DPR Papua, Kamis (3/3/2016) - Jubi/Arjuna
Masyarakat Kabupaten Yapen Ketika Melakukan Demo di DPR Papua, Kamis (3/3/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Sedikitnya 50 an masyarakat Kabupaten Yapen Papua datang langsung ke DPR Papua di Kota Jayapura, Kamis (3/3/2016). Kedatangan mereka untuk meminta pihak perlemen membentuk Panitia Khusus (Pansus) menginvestigasi berbagai masalah di Yapen. Tak hanya dalam hal pembangunan, namun juga pelayanan pemerintahan.

 

Koorinator aksi, Benyamin Wayangkauw mengatakan, puluhan masyarakat itu datang ke Jayapura menggunakan kapal putih. Mereka menuntut para legislator dari Daerah Pemilihan II diantaranya Yapen, memperjuangkan Pembentukan Pansus sesuai apa yang diinginkan masyarakat.

“Sejak Tony Tesar menajabat Bupati di Yapen, sudah sembilan anak Papua di Yapen ditembak mati. Puluhan orang terluka tanpa pertanggungjawaban hukum,” kata Wayangkauw dalam orasinya.

Menurut dia, negara wajib memelihara anak dan istri korban. Alasannya, kini tulang punggung keluarga itu telah tiada. Padahal anak mereka juga ingin sekolah hingga ke perguruan tinggi.

“DPR Papua harus memperjuangkan ini. Kami ingin anggota DPRP dari Dapil Yapen menerima aspirasi kami. Kami akan terus bertahan sampai anggota DPR Papua dari Dapil II menemui kami,” ucapnya.

Katanya, keterwakilan suara masyarakat Yapen juga ada di DPR Papua. Aspirasi itu harus dilanjutkan ke berbagai pihak terakait di provinsi maupun pemerintah pusat. Bicara korban penembakan ada benang merahnya mulai dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

“Begitu juga konteks pendidikan ekonomi, ada benang merahnya sampai ke pusat. Kami juga mempertanyakan anggaran 80 persen dana Otsus ke Yapen dan royalti Freeport untuk Yapen, ada di mana? Pendidikan dan kesehatan di Yapen masih buruk,” katanya.

Jika ada masyarakat Yapen yang sakit lanjut dia, dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Biak. Dari berbagai masalah itu, pihaknya ingin Pemprov Papua dan DPR Papua menindaklanjuti dengan membentuk Pansus.  Pihaknya juga ingin agar DPR Papua dan Pemprov Papua menyelidiki asset daerah yang dibangun di atas tanah pribadi keluarga bupati Yapen. Ini agar masyarakat Yapen dan masyarakat Papua tahu.

“Bupati Yapen dari Demokrat, Ketua DPRD Yapen dari Demokrat, tapi ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya tak ditanggapi. Makanya kami minta Gubernur Papua sebagai Ketua DPD Demokrat Papua dan Ketua DPR Papua yang juga pengurus DPD Demokrat Papua turun tangan,” imbuhnya.

Massa sempat ditemui Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau dan legislator Papua lainnya Gerson Soma. Mathea menawarkan agar aspirasi masyarakat diserahkan kepada ia dan rekannya untuk disampaikan ke pimpinan DPR Papua dan legislator dari Dapil II.

Hanya saja massa menolak menyampaikan aspirasi mereka kepada kedua legislator itu. Massa ingin yang menemui mereka adalah anggota DPR Papua dari Dapil Yapen dan sekitarnya. Mereka menyatakan akan terus berada di kantor tersebut hingga wakil rakyat dari Dapil II menemui mereka.

“Kami sangat paham luka saudara-saudara dengan kejadian-kejadian dan ketidak adilan yang terjadi di Yapen. Kami bicara mewakili semua anggota DPRP dari Dapil manapun untuk menerima demo, kekesalan, kekecewaan, sakit hati yang menyebabkan bapa, ibu, saudara datang ke sini. Tapi kalau bapa, ibu, sudara mau menunggu anggota DPRP dari Dapil Yapen, ijinkan kami masuk,” kata Mathea dihadapan pendemo.

Setelah berdiskusi dengan massa, Mathea Mamoyau dan Gerson Soma akhirnya kembali masuk ke gedung DPR Papua. Sementara pendemo tetap bertahan di halaman kantor parlemen menunggu legislator dari Dapil II menemui mereka. Hingga pukul 15:35 Waktu Papua, para pendemo masih berada di halaman kantir DPR Papua. (Arjuna Pademme)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masyarakat Yapen Desak DPR Papua Bentuk Pansus