Aktivis Ragukan Rencana Pemerintah Larang Penjualan Miras di Papua

share on:
Peneas Lokbere (Jubi/Mawel)
Peneas Lokbere (Jubi/Mawel)

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia meragukan Rencana pemerintah profinsi Papua melarang penjualan minuman beralkohol di Papua. Aktivis mergukan rencana ini hanya komentar atau gertakan terhadap pengusaha yang tidak dapat direalisasikan dengan tindakan nyata.

“Kami sangat mendukung itu karena minuman beralkohol itu penyebab masalah besar di Papua tetapi itu dapat diragukan. Apakah itu hanya komentar. Saya mendukung, tetapi selain bicara dengan tindakan,”ungkap Peneas Lobere kepada jurnalis Jubi di Abepura, kota Jayapura, Papua, Minggu (13/3/2016) .

Kata Lokbere, keraguannya itu akumulasi dari pengalaman sebelumnya. Pemerintah memberikan banyak pernyataan, komentar di media yang tidak pernah terealisasi dengan baik. Pemerintah lebih banyak gertak demi kepentingan politik daripada tindakan nyata demi kepentingan menyelamatkan rakyat Papua.

“Pengalaman Otsus Plus, kembaikan Otsus. Itu hanya tawaran politik, mendapatkan sesuatu dari Jakarta,”ungkap Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua ini.

Kata dia, jika pemerintah serius, maka perlu ada tindakan nyata, selain melarang minuman beralkohol, terhadap bar-bar yang berjamur di kota Jayapura. Karena, dapat diduga, dibar-bar itu menampung sejumlah wanita eks dari Tanjung Elmo yang sudah terindikasi positif dengan penyakit kelamin.

Sebelumnya, Jubi merilis, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dirinya akan mencanangkan secara resmi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Miras saat pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) bupati dan wali kota se Papua pada 29 Maret 2016. Dalam Raker nanti para bupati, wali kota, DPRD, DPRP, TNI dan Polri akan melakukan penandatanganan pelarangan peredaran miras di Papua.

“Semua pejabat akan menandatangani ini. Jadi yang biasa minum-minum, tinggal beberapa hari lagi ko minum-minum,” kata Lukas Enembe, di Jayapura baru-baru ini.

Menurut Enembe, keberadaan miras di tengah-tengah masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya berbagai konflik maupun tindak kriminalitas, sehingga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Papua. “Pencanangan ini juga untuk menekan tingginya angka kematian akibat konsumsi miras di Papua,” ucapnya.

Enembe menjelaskan, pelarangan penjualan miras di semua wilayah Papua sebagai konsekuensi dari disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 tahun 2014 tentang pelarangan, produksi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

“Sejak ditetapkannya Perda Miras ini, otomatis harus dilaksanakan di lapangan. Baik kabupaten maupun kota,” ucapnya lagi.

Sebagai implementasi di kabupaten/kota, Perda Miras akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Raker bupari dan wali kota se Papua Maret mendatang. (Mawel Benny)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Aktivis Ragukan Rencana Pemerintah Larang Penjualan Miras di Papua