Dinas PU Papua Bentuk Satker Penyediaan Rumah

share on:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Maikel Kambuaya - Jubi/Alex
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Maikel Kambuaya – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua mengaku telah membentuk Satuan Kerja (Satker) penyediaan perumahan yang berada di bawah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Kepala Dinas PU Papua, Maikel Kambuaya mengatakan Satker yang dibentuk akan fokus pada pembangunan perumahan di Papua, baik rumah swadaya maupun rumah susun untuk mendukung pelaksanaan PON XX.

“Tahun ini Satker perumahan sudah mulai bekerja. Ini satker yang baru di Papua, semoga dengan adanya satuan ini, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan perumahan bisa lebih baik lagi,” kata Maikel Kambuaya kepada wartawan, di Jayapura beberapa waktu lalu.

Terkait pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh PU, Kambuaya mengaku, tahun ini pihaknya masih fokus melanjutkan program pembangunan 13 ribu rumah yang telah dicanangkan Gubernur – Wakil Gubernur dalam lima tahun masa kepemimpinannya.

“Di bidang Cipta Karya, kami masih fokus pembangunan 13 ribu rumah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu kami juga  melanjutkan program penyelesaian gedung Stadion Mandala untuk mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020 mendatang,” ucapnya.

Mengenai rumah susun PON XX, jelas Kambuaya, akan dimulai pada 2017. Ada beberapa unit yang sudah diprogramkan guna mendukung program Gubernur terkait pembangunan sarana penunjang infrastruktur PON seperti jalan, air bersih, juga pembangunan rumah susun yang diperuntukkan bagi atlet.

“Kami akan bangun rumah susun untuk atlet, sehingga bagi tim dari luar yang datang bertanding kalau mau tinggal di hotel silahkan, di rumah susun juga tidak apa,” kata Kambuaya.

Dia menambahkan, rumah susun akan dibangun di lokasi yang berdekatan dengan lokasi venue atau stadion di lima kawasan/cluster.

“Terkait dana pembangunan sepenuhnya dikelola oleh Dinas Dispora. Pihaknya hanya melakukan pengawasan atau sebagai konsultan pembangunan,” tutupnya.

Sebelumnya. Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan SKPD terkait untuk membangun perumahan yang layak huni dan sesuai dengan keinginan serta budaya masyarakat di masing-masing wilayah

“Jadi kita harus sesuaikan dengan keinginan mereka. Kalau kita asal bangun bangun saja, tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka sama saja, mereka pasti tidak mau tempati,” kata Lukas Enembe. (Alexander Loen)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dinas PU Papua Bentuk Satker Penyediaan Rumah