Ombudsman Sebut Dana Pilkada Papua Barat Tidak Rasional

share on:
Pemimpin Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015 akan dilantik serentak, Rabu &17/2/2016) - rumahpemilu.org
Ilustrasi – rumahpemilu.org

Manokwari, Jubi – Ombudsman Perwakilan Papua Barat menilai anggaran pemilihan kepala daerah yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat tidak rasional.

Kepala Ombudsman Papua Barat, Norbertus di Manokwari, Sabtu (12/3/2016), mengatakan anggaran senilai Rp600 miliar lebih yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2017 terlalu besar.

Menurut dia, dengan beban kerja dan anggaran yang harus ditanggung KPU dalam melaksanakan pilkada ini, anggaran tidak akan sebesar itu.

“Dengan tingkat kemahalan harga, pengadaan alat peraga kampanye, penambahan jumlah penduduk, TPS dan petugas adhoc serta beban kegiatan yang harus dilaksanakan, saya memprediksi anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp250 miliar hingga Rp300 miliar saja,” katanya.

Mantan Komisioner KPU Papua Barat ini mengatakan, pelaksanaan pemilihan gubernur pada 2006, pihaknya hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp50 miliar. Saat itu kondisi infrastruktur di daerah tersebut tidak sebagus saat ini.

Dia menuturkan, pelaksanaan pilkada saat itu harus tertunda hingga tiga kali. Namun, KPU masih bisa mengembalikan anggaran sisa sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah.

“Pada pilkada 2011 dana yang dibutuhkan meningkat sekitar 10 persen dengan alasan penambahan jumlah TPS dan penduduk akibat pemekaran. Dana pilkada tahun itu hanya sekitar Rp70 miliar hingga Rp75 miliar,” ujarnya.

Dia berpendapat, peningkatan jumlah anggaran antara pilkada 2011 dengan 2017 mendatang terlalu besar, sebab, sarana transportasi di Papua Barat sudah semakin mudah, tanpa harus menyewa moda transportasi.

“Dulu, kami harus mencarter pesawat Hercules untuk mengangkut logistik dari Jakarta ke Biak, lalu kami pun harus menyewa kapal cepat untuk membawa logistik dari Biak ke Sorong. Sekarang semua itu tidak perlu, karena transportasi sudah lancar semua, jalan darat pun sudah bisa menjangkau semua kabupaten,” ujarnya.

Norbertus berharap, dengan segala fasilitas yang dimiliki saat ini, KPU Papua Barat dapat melaksanakan Pilkada dengan lebih baik.

Ketua KPUD Papua Barat, Amus Atkana pada wawancara sebelumnya mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat sebesar Rp642 miliar. Dana tersebut sudah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Dia menyebutkan, rancangan anggaran pilkada itu sudah disampaikan kepada gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi. Menurutnya Pemprov pun akan siap mengalokasikan anggaran demi kelancaran pilkada. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ombudsman Sebut Dana Pilkada Papua Barat Tidak Rasional