Menteri ESDM Belum Tegas Jawab Somasi Rakyat NTT

share on:
Menteri ESDM, Sudirman Said - CNN Indonesia
Menteri ESDM, Sudirman Said – CNN Indonesia

Kupang, Jubi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjawab surat somasi dari rakyat Nusa Tenggara Timur korban pencemaran minyak di Laut Timor, namun belum bersikap tegas terhadap PTT Exploration and Production yang beroperasi di Indonesia.

“Menteri ESDM, Sudirman Said, melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minyak dan Gas Bumi sudah menjawab surat somasi dari rakyat NTT yang minta Pemerintah Indonesia membekukan izin dan aset PTTEP di Indonesia, namun belum ada sikap tegas dari pemerintahan kita atas tuntutan rakyat tersebut,” kata juru bicara Tim Advokasi Skiandal Laut Timor, Herman Jaya, kepada pers di Kupang, Minggu (13/3/2016).

Menteri ESDM dalam suratnya No.1196/18.05/DMT/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 yang ditandatangani Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Nuryanto Wagimin, hanya mengakui bahwa PTTEP, perusahaan minyak asal Thailand, memang melakukan explorasi minyak di Blok Malunda.

PTTEP juga melakukan explorasi minyak di Selat Makassar I, Blok Mandar Selatan, Selat Makassar II, Blok Sadang, Blok Sageri Selatan, dan di Pesisir Papua Barat.

Dalam surat jawaban somasi tersebut, Menteri ESDM hanya mengatakan “Pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor itu dengan sebaik-baiknya”.

Pencemaran minyak di Laut Timor itu terjadi setelah meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Anjungan minyak Montara dikelola oleh PTTEP AA anak perusahaan PTTEP asal Thailand yang berkantor pusat di Perth, Australia Barat. Surat jawaban somasi ini setelah Tim advokasi Skandal Laut Timor melayangkan somasi II kepada Menteri ESDM pada bulan Pebruari 2016.

Menurut Herman Jaya, pihaknya sedang mendalami surat Menteri ESDM tersebut guna mengambil langkah-langkah cepat dalam upaya menuntaskan kasus pencemaran minyak di Laut Timor ini yang sudah berjalan hampir tujuh tahun lamanya, tanpa ada satu pun pertanggungjawaban yang diberikan oleh PTTEP maupun Pemerintah Australia.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia agar membekukan seluruh izin dan aset PTTEP yang ada di Indonesia dan tidak penting seberapa besar atau seberapa kecil aset yang mereka miliki di Indonesia dan bila perlu disita untuk diberikan kepada rakyat NTT,” katanya.

“Target kami, kasus pencemaran minyak di Laut Timor itu sudah harus selesai paling lambat dalam medio 2016,” kata Herman Jaya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menteri ESDM Belum Tegas Jawab Somasi Rakyat NTT