Pernyataan Pers LIPI : Dialog Nasional, Alternatif Penyelesaian Masalah Papua

share on:
Kantor LIPI - wikipedia.org
Kantor LIPI – wikipedia.org

Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim Papua LIPI)
“Dialog Nasional dan Proses Mediasi Damai untuk Papua”

Jayapura, Jubi – Di dalam buku “Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving The Present, Securing the Future”, yang diterbitkan oleh Tim Kajian Papua LIPI pada awal 2009, dialog menjadi satu usulan solusi damai bagi Papua.

Dialog yang awalnya adalah “taboo” untuk dibicarakan, saat ini telah menjadi diskursus di banyak kalangan, termasuk Pemerintah Indonesia. Pada kunjungannya yang terakhir di Papua tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo, bahkan sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan siapa pun. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan, apakah yang dimaksud oleh Presiden tentang konsep dialog.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai konsep dialog, maka Tim LIPI mencoba merumuskan gagasan dan konsep dialog damai untuk Papua. Pembahasan dialog ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran analisa atas buku Papua Road Map. Tim Papua LIPI, melalui diskusi dengan Jaringan Damai Papua (JDP), mengusulkan pendekatan baru bagi Papua dalam bentuk “Dialog Nasional”. Tujuan dialog nasional adalah sebagai media yang menghadirkan para pihak terkait secara inklusif untuk memahami dan membahas berbagai isu secara komprehensif terkait dengan penyelesaian damai Papua.

Dialog nasional dalam konteks penyelesaian konflik telah dilakukan oleh banyak negara dengan konteks yang berbeda-beda, termasuk Yaman, Tunisia, Sudan, dan Libya. Hal ini sesuai dengan Piagam PBB (1945) Artikel 33, “Partai-partai yang bersengketa di dalam sebuah perselisihan, dimana keberlanjutannya dapat membahayakan bagi perdamaian dan keamanan internasional, maka, hal yang pertama perlu dilakukan adalah mencari solusi dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, pemufakatan, arbritase, konsiliasi, penyelesaian secara hukum, meminta bantuan kepada organisasi regional, dan upaya-upaya perdamaian lain sesuai dengan pilihan mereka. Dengan demikian, Pemerintahan Indonesia dapat menggunakan dialog nasional sebagai alternatif bagi penyelesaian persoalan Papua secara damai.”

Untuk mempersiapkan dialog nasional, maka Pemerintah dan masyarakat Papua harus terlebih dulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog nasional ini. Tahap selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam dialog, serta agenda, mekanisme dan mediator dialog.
Untuk menindaklanjuti pernyataan kesiapan Presiden Jokowi untuk berdialog, maka Presiden perlu dibantu oleh seseorang untuk mempersiapkan dialog nasional sebagai “Utusan Khusus”. Adapun kriteria yang harus dipenuhi adalah: (1) Presiden Republik Indonesia harus sangat percaya pada orang itu; (2) Orang itu memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua; (3) Objektif dan tidak diskriminatif; dan (4) Tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan/atau yang mendukung kemerdekaan Papua. Empat kriteria bagi utusan khusus dimaksudkan agar dia dapat bekerja secara efektif dan mendapatkan legitimasi kuat dalam proses dialog. Kemudian utusan khusus tidak mencari satu pihak saja untuk merepresentasikan masyarakat, tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat penting untuk terlibat di dalam dialog nasional.

Dialog nasional harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok perempuan, partai politik, TPN/OPM dan diaspora Papua.
Dalam dialog nasional, berbagai pihak akan membahas masalah-masalah yang menghambat perdamaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam proses dialog. Berdasarkan policy brief yang dirumuskan oleh Tim LIPI dan JDP, terdapat sembilan persoalan Papua yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, yakni; persoalan pembangunan, stigma separatis bagi Orang Asli Papua dan stigma penjajah terhadap pemerintah, tahanan/narapidana politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pemekaran daerah, akses bagi media dan jurnalis di Papua, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pemerataan pelayanan publik. Sembilan hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai agenda dialog nasional.

Sebelum dialog nasional diselenggarakan, perlu dilakukan beberapa rangkaian dialog pendahulu yang dapat dilakukan secara paralel diantaranya: (1) dialog antara Presiden Indonesia dengan tiga pilar di Tanah Papua –Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, serta Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat; (2) dialog antar kementrian dan lembaga pemerintah; (3) dialog antar elemen masyarakat Papua, (4) dialog sektoral yang secara khusus membahas isu sektoral tertentu, misalnya isu pendidikan dan kesehatan, dengan pihak-pihak terkait.
Mediator, waktu serta tempat dilaksanakannya dialog nasional dapat menjadi agenda yang dibahas dan disepakati di dalam dialog pendahulu. Peran mediator sangat penting di dalam dialog nasional. Ia harus mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki pengalaman di dalam memediasi atau memfasilitasi pertemuan dan pembicaraan damai terkait penyelesaian konflik di beberapa negara, seperti di Filipina Selatan.

Dialog nasional dan mediasi damai bukan proses yang instan, karena membangun kembali saling percaya antarpihak yang berkonflik memang memerlukan waktu, bahkan ketika dialog nasional ataupun dialog lain dilakukan akan sangat mungkin terjadi kegagalan atau deadlock. Apabila ini terjadi, maka proses dialog dapat dimulai kembali, namun harus ada pihak yang berupaya untuk memulainya lagi. Ini selaras dengan pernyataan Muridan S. Widjojo (Alm.) salah satu inisiator JDP bahwa “dialog tidak membunuh siapa pun dan apabila gagal, maka prosesnya dapat diulang kembali”.

Jakarta, 14 Maret 2016

Tim Kajian Papua LIPI

(Adm)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pernyataan Pers LIPI : Dialog Nasional, Alternatif Penyelesaian Masalah Papua