Soal Investasi di Merauke, Komnas HAM RI Pertanyakan Pemberdayaan Terhadap OAP

share on:
Empat anggota Komnas HAM RI ketika sedang berada di dalam ruangan Ketua DPRD Merauke. Jubi/Frans L Kobun
Empat anggota Komnas HAM RI ketika sedang berada di dalam ruangan Ketua DPRD Merauke. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Beberapa pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke hadir dalam pertemuan bersama Komnas HAM RI di ruangan Ketua DPRD setempat, Kanizia Mekiuw. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam itu, membahas kegiatan investasi sesuai dengan dengan Program MIFEE.

Sejumlah pejabat yang menghadiri pertemuan Senin (14/3/3016)  itu yakni Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Bambang Dwiatmoko, Kepala Bappeda, Daswil serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Efendi Kanan.

Koordinator Subkom Pemantauan dan Penyelidikan RI, Siane Indriani dalam kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan informasi maupun pengaduan yang diterima, dengan berbagai kegiatan investasi di Kabupaten Merauke, lahan milik masyarakat dibabat dan kurangnya pemberdayaan terhadap orang asli Papua.

“Kami ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan dari pemerintah terkait beberapa permasalahan dimaksud. Sekaligus dapat  diketahui Komnas HAM,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan  dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Efendi Kanan dalam kesempatan itu menjelaskan, berbagai kegiatan investasi yang ada, masyarakat pemilik hak ulayat diberdayakan dan diberikan ganti rugi oleh pihak perusahaan.

Ada manfaat besar diterima masyarakat, seperti ketika lahan  dimanfaatkan, kompensasi berupa uang diberikan kepada pemilik hak ulayat. Begitu juga saat penebangan kayu, dibayar perusahaan juga. Hal lainnya adalah perhatian dalam bidang pendidikan maupun kesehatan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan.

Tanah milik masyarakat adat juga, demikian Kanan, tidak dibeli tetapi dikontrakan selama 25-30 tahun. Setelah itu, dapat diambil kembali pemilik hak ulayatnya. Aturannya seperti demikian dan disosialisasikan juga kepada semua orang termasuk masyarakat asli Papua. (Frans L Kobun)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Soal Investasi di Merauke, Komnas HAM RI Pertanyakan Pemberdayaan Terhadap OAP