SKP HAM Khawatir Negara Lupa Kasus Paniai 2014

share on:
SKP HAM Audiens dengan Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua (Jubi/Mawel)
SKP HAM Audiens dengan Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua (Jubi/Mawel)

Jayapura, Jubi – Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua khawatir negera melupakan penembakan empat siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu.

“Kasus ini sejak awal banyak bolongnya. Banyak tim yang sudah turun tidak jelas hasilnya,”ungkap Peneas Lokbere, kordinator SKP HAM dalam audiensnya dengan kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas HAM) Perwakilan Papua, First Ramandey di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura, Papua, Selasa (15/3/2016).

Menurut Lokbere, tim aparat keamanan, Komnas HAM Republik Indonesia, Lembaga non-pemerintah yang turun investigasi tidak memberikan titik terang pengungkapan kasus. Masing-masing pihak bertahan dengan kesimpulan dan argumennya masing-masing. Polda Papua tidak mampu mengungkap kasus lantaran tidak bisa memeriksa institusi TNI yang diduga terlibat. Institusi TNI pun belum bisa memeriksa anggotanya lantaran tidak cukup bukti. Pengungkapan lebih lanjut makin sulit karena pimpinan TNI/POLRI yang memegang kendali waktu itu sudah dipindahkan.

“Memindahkan orang bertanggungjawab ini sikap resisten negara. Negara tidak punya niat atau komitmen menuntaskan kasus ini,”ungkap Lokbere.

Kata Lokbere, Komnas HAM yang diharapkan pun tidak jelas komitmenya. Komnas HAM mengatakan tidak ada anggaran untuk kasus Paniai hingga anggota tim Ad Hoc yang dibentuk pun belum diumumkan ke publik.

“Kalau begini kapan? Apakah kita harus tunggu 2017 lagi,”tanya Lokbere.

Kata Lokbere, masa aktif komisioner ini akan berakhir 2017 dan dilanjutkan dengan komisioner terpilih yang baru. Anggota komisoner baru belum tentu melanjutkan kasus Paniai. Karena itu, kata dia, anggota komisioner komnas HAM kini mempuyai kewajiban moral menuntaskan kasus ini.

“Sejak awal rekrutmen, empat komisioner ini selalu bertolak belakang, tidak bersatu. Khawatiran lagi, pergantian komsioner baru, kasus ini tidak dilanjutkan,” ujar Lokbere.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frist Ramandey mengatakan dirinya tidak pesimis atas penanganan kasus Paniai. Komnas HAM Perwakilan Papua sangat optimis kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Karena, kata Ramandei, kasus Paniai memenuhi unsur pelanggaran HAM.

“Kami sangat optimis. Mandeknya hanya alasan polisi tidak bisa memeriksa anggota TNI dan TNI kekurangan saksi,” ungkapnya kepada peserta uudiens di kantornya di Kota Jayapura.

Kata Ramandey, semua pihak mestinya berkomitmen menyelesaikan kasus ini secara serius, terutama pemerintah. Karena, penyelesaian kasus Paniai, sebenarnya pintu masuk untuk membangun kepercayaan terhadap orang Papua, yang sudah tidak percaya terhadap pemerintah dengan kasus-kasus sebelumnya.

“Kasus Paniai ini bisa menjadi pintu masuk pemerintah kegembalikan kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah,” ungkapnya usai menerima rombongan Audiens dari SKP HAM. (Mawel Benny)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SKP HAM Khawatir Negara Lupa Kasus Paniai 2014