KLP Siap Kawal Pengadaan Barang di Kampung

share on:
Kepala KLP Kota Jayapura Matias B. Mano - Jubi/IST
Kepala KLP Kota Jayapura Matias B. Mano – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Komisi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Jayapura siap membimbing kampung-kampung dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa. Pembimbingan dilakukan dengan melakukan bimbingan langsung maupun dengan komunikasi.

Perkembangan kebijakan Presiden yang akan memberi langsung dana kepada kampung-kampung ditambah dana otonomi khusus membuat kampung-kampung akan memiliki dana yang besar hingga di atas Rp 500 juta per kampung. Penggunaan dana ini dalam pengadaan barang dan jasa siap dibimbing Komisi Layanan Pengadaan Kota Jayapura.

“Kita sudah ada orang yang siap membantu kampung-kampung,” kata Kepala KLP Kota Jayapura, Matias Mano kepada Jubi di Jayapura, Jumat (18/3/2016).

Pihak KLP, paparnya, siap membantu dalam penyusunan perencanaan menjadi rencana kegiatan anggaran hingga menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) desa. Diberikan asistensi dan bimbingan hingga semuanya siap untuk digunakan kampung.

“Kita akan memberikan pendampingan secara khusus dengan peraturan Walikota,” ujarnya.

Karenanya, KLP berharap ada peraturan daerah dari Walikota Jayapura untuk mengatur pengadaan barang dan jasa bagi kampung-kampung ini. Sehingga, KLP ada pegangan dalam menjalankan bimbingan dan bantuan kepada kampung-kampung.

Teman-teman, lanjutnya, diambil dari kelompok kerja KLP lalu bergabung bersama-sama dengan aparat kampung untuk melakukan pendampingan. Jadi, akan disiapkan tim yang siap 24 jam yang akan dibagi beberapa kampung untuk diberikan akses. Kampung-kampung dapat menghubungi untuk minta penjelasan, bimbingan maupun asistensi.

“Contoh kampung Kayu Batu dan kampung Kayu Pulo, itu kita siapkan beberapa orang untuk membantu mereka. Kita berikan nomor kontak, biar mereka bisa selalu kontak,” ujarnya.

Dalam bulan ini, kata Matias, pihak KLP akan menyiapkan surat keputusannya dan peraturan Walikotanya untuk ditanda tangani Walikota. Namun, pihak KLP masih menunggu karena ada 7 kampung yang belum melakukan proses pemilihan kepala kampung.

“Setelah ada pejabat yang definitif, kami akan turun,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan pada maret 2016, dirinya akan memimpin tim monitoring untuk melakukan evaluasi dana Otsus. Monitoring ini akan dilakukan secara kolektif.

“Saya akan melakukan pemaparan tentang dana Otsus dan kita akan turunkan tim ke kabupaten/kota,” kata Dosinaen. (Enrico Karubuy)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KLP Siap Kawal Pengadaan Barang di Kampung