Sistem Noken Diajukan ke KPU Pusat

share on:
Sekretaris KPU Papua, Izak Hindom ketika membuka raker KPU Papua bersama 11 KPU sepegunungan Tengah, Kamis (17/3/2016) - Jubi/Islami
Sekretaris KPU Papua, Izak Hindom ketika membuka raker KPU Papua bersama 11 KPU sepegunungan Tengah, Kamis (17/3/2016) – Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Pemilihan kepala daerah sistem noken di Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah akan diajukan ke KPU pusat agar diatur dalam regulasi tentang pemilu.

“Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari FGD KPU RI dan KPU empat provinsi khusus di Indonesia yang dilaksanakan di Provinsi Aceh 25 Februari 2016 lalu,” kata Sekretaris KPU Papua, Izak Hindom membacakan sambutan tertulis Ketua KPU Papua saat membuka rapat kerja KPU Papua bersama 11 kabupaten di Wamena, Kamis sore (17/3/2016).

Raker yang dihadiri KPU Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Deyai, Paniai, Tolikara, Nduga, Intan Jaya dan Jayawijaya itu untuk penyusunan/perumusan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken sebagai kotak suara pada pilkada serentak di Papua tahun 2017 dan 2018.

Menurutnya, salah satu kekhususan di Papua yang direkomendasikan pengaturannya dalam regulasi pemilu adalah tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara.

Masyarakat tertentu di daerah pegunungan Papua berpandangan kesepakatan rakyat disimbolkan melalui noken yang mencerminkan kedaulatan rakyat, sehingga kedudukan hukum tata ini dilegitimasi Mahkamah Konstitusi.

“Di sisi lain sebagai penyelenggara pemilu, KPU mendapatkan adanya pandangan yang berbeda tentang penggunaan noken ini, karena tidak mencerminkan nilai demokrasi “One Man One Vote and One Value” (satu orang satu suara dan satu nilai),” ujarnya.

“Maka dari itu, melalui forum rapat kerja KPU inilah untuk menyatukan persepsi tentang kedudukan dan fungsi noken dalam pelaksanaan pemungutan suara, yang hanya semata-mata hanya sebagai sarana pengganti kotak suara,” lanjutnya.

Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo mengatakan sistem noken yang dilaksanakan selama ini dalam masyarakat awam sebagai pengganti kotak suara, bukan menggunakan komando “Big Man”.

“Kalau bicara Big Man, itu adalah komando seorang kepala suku untuk ikat tidak menggunakan sistem pemilihan yang demokrasi,” kata Wempi Wetipo.

“Maka dari itu, saya berharap hal ini bisa dirumuskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik saat pelaksanaan pilkada 2017 maupun 2018,” pintanya. (Islami)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sistem Noken Diajukan ke KPU Pusat