Larangan Protes di Ibukota PNG Bangkitkan Kemarahan

share on:
Kantor parlemen Papua Nugini - Jubi/Victor Mambor
Kantor parlemen Papua Nugini – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Papua Nugini (PNG) telah melarang setiap aktivitas protes saat di dimulainya kembali parlemen, Selasa (22/3/2016) di Port Moresby.

Larangan ini muncul di tengah rencana sejumlah kelompok, termasuk Suara Melanesia, untuk demonstrasi damai di parlemen.

Komandan Kepolisian Metropolitan, Benjamin Turi, mengatakan jika aksi demosntrasi damai tetap dilakukan, itu adalah aksi ilegal.

Post Courier, Selasa (22/3/2016)  melaporkan Turi mengatakan larangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan warga kota dan bisnis.

Tapi pernyataan Turi telah membuat marah aktivis PNG yang mengatakan larangan tersebut menunjukkan bahwa negara itu tidak demokrasi.

Martyn Namorong, seorang aktivis PNG mengatakan media sosial di PNG telah membuat opini bahwa banyak kepentingan dalam aksi damai atas tindakan pemerintah Peter O’Neill.

Sidang parlemen baru diharapkan menyertakan beberapa amandemen konstitusi dan perubahan hukum.

Namun, Namorong mengatakan larangan demonstrasi telah menjadi praktik umum polisi dan menimbulkan kekhawatiran tentang komitmen demokrasi negara tersebut.

“Pihak berwenang merasa memiliki mandat hukum untuk melakukan itu. Sehingga membawa pertanyaan apakah Papua Nugini benar-benar melihat dirinya sebagai negara demokrasi jika kita memiliki undang-undang yang memungkinkan polisi untuk melarang aksi damai?” tanya Namorong. (Victor Mambor)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Larangan Protes di Ibukota PNG Bangkitkan Kemarahan