Legislator Desak Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan

share on:
Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia - batamtoday.com
Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia – batamtoday.comara

Pontianak, Jubi – Anggota Komisi II DPR RI, Sukiman, menggalang usulan agar unsur pimpinan DPR membentuk Tim Pengawas Pembangunan Wilayah Perbatasan.

“Banyak pertimbangan mengapa harus ada tim pengawas ini,” kata Sukiman, saat dihubungi di Pontianak, Selasa (22/3/2016).

Ia bahkan telah mendapat dukungan dan tanda tangan dari 29 anggota DPR lainnya yang menyetujui usulan tersebut.

Ia menyampaikan sejumlah permasalahan di wilayah perbatasan seperti kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan kawasan itu tertinggal dibanding daerah lainnya. Kemudian, dalam aspek ekonomi dan budaya, wilayah perbatasan ditempatkan sebagai halaman belakang NKRI.

Lalu, terjadi kesenjangan pembangunan dibanding daerah lain sehingga dapat menjadi sumber permasalahan dan kerawanan bagi NKRI.

“Ada 10 provinsi dan 26 kabupaten yang tergolong tertinggal, ada di wilayah perbatasan dengan 10 negara,” kata politisi PAN asal Kalbar ini.

Di perbatasan, lanjutnya, masih banyak dijumpai masyarakat miskin dan keluarga prasejahtera. Sumber daya manusia di perbatasan pun tergolong berkualitas rendah akibat minimnya sarana dan prasarana pendidikan.

“Di perbatasan, masih banyak ditemui tanah adat atau ulayat yang masih digunakan secara bersama antara penduduk RI dengan negara tetangga,” katanya.

Yang tidak kalah penting adalah kegiatan ilegal yang masih kerap terjadi di wilayah perbatasan seperti illegal fishing, illegal trading, dan illegal logging.

“Dengan permasalahan yang sangat kompleks, wajar kalau ada tim pengawas pembangunan di wilayah perbatasan. Yang sudah terbentuk sekarang baru tim pengawas untuk Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta,” kata Sukiman.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan menjamin kelancaran pembangunan wilayah perbatasan, perlu segera disusun dan ditetapkan UU Wilayah Perbatasan.
“Yang menangani juga jangan sekedar badan yang sifatnya ex officio, tapi harus berupa kementerian khusus untuk perbatasan,” katanya.

Selama ini, pembangunan di perbatasan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
“Akibatnya, pembangunan menjadi tidak fokus sehingga perlu dibentuk dalam satu wadah, kementerian,” katanya.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalbar pada 22-23 Maret menjadi momentum pemerintah untuk konsisten dan komitmen terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Desak Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan