BP3 DPR Papua Prioritaskan Sejumlah Raperda Proteksi Hak OAP

share on:
Ilustrasi Kantor DPR Papua - Jubi/Doc
Ilustrasi Kantor DPR Papua – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus (BP3) atau yang dulunya bernama Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua memprioritaskan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun ini, terutama yang terkait proteksi terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Ketua BP3 DPR Papua, Yan Ayomi mengatakan, tahun ini sebanyak 41 Raperda masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda). Dari jumlah itu, 22 Raperda merupakan usulan pihak eksekutif dan 19 lainnya inisiatif DPR Papua.

[sociallocker]Raperda prioritas diantaranya Raperda tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2016-2021 yang sudah disahkan DPR Papua dan ekskutif dalam sidang non APBD pekan lalu.

“Raperda prioritas lainnya yakni mengenai Orang Asli Papua (OAP) dan rekrutmen politik oleh Partai Politik (Parpol). Dua Raperda itu ditunda pengesahannya dalam paripurna lalu,” kata Yan Ayomi, Rabu (23/3/2016).

Katanya, dalam Pasal 28 ayat 3 UU Otsus berbunyi rekrutmen politik oleh Parpol di Papua memprioritaskan orang asli Papua. Pasal inilah yang perdasusnya sedang dipersiapkan BP3 DPR Papua,kemungkinan Raperda itu akan disahkan awal April mendatang.

“Kini OAP menuntut hak konsitusinya yang sudah diberikan melalui UU Otonomi Khusus (Otsus). Negara sudah memberikan hak ke OAP, tapi belum dilaksanakan selama ini. Kami sedang menyiapkan draf Raperdanya,” ucapnya.

Katanya, setelah Raperda ditetapkan akan diteruskan ke KPU untuk dijadikan dasar rekrutmen dalam semua jabatan politik di Papua.  Misalnya kepala daerah dan wakilnya itu harus OAP. Begitu juga unsur pimpinan DPR di kabupaten/kota dan provinsi.

“Setelah itu ada tiga Raperda prioritas lain yakni  pengendalian pendudukan, Raperda hari Minggu dan tentang Parpol Lokal akan menyusul. Jika memungkinkan akhir April tiga Raperda itu akan disahkan,” katanya.

Anggota BP3 DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, 41 Raperda terbilang cukup banyak. Pihaknya manargetkan jika tak bisa menyelesaikan semua, minimal lebih dari setengah rampung tahun ini.

“Minimal 30 Raperda bisa diselesaikan. Kami sudah selesaikan sekitar lima diawal tahun hingga Maret. Semoga rencana sidang peripuna awal April mendatang, tiga Raperda bisa ditetapkaan,” kata Emus.

Menurutnya, setelah itu direncanakan akhir April 2016 akan kembali dilakukan sidang paripurna non APBD untuk mengesahkan Raperda lainnya. Jumlahnya bisa saja lima atau lebih Raperda. (Arjuna Pademme)[/sociallocker]

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BP3 DPR Papua Prioritaskan Sejumlah Raperda Proteksi Hak OAP