Dana KIP untuk Papua Masih Tersimpan Rp20 Milliar Lebih

share on:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda - Jubi/Alex
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mengklaim dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Papua dari Rp85 milliar lebih masih tersimpan Rp20 milliar lebih di bank BRI.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, Rabu (23/3/2016) mengatakan KIP atau yang biasa disebut dengan program Indonesia Pintar ditangani oleh beberapa kementerian, namun untuk Papua belum semua tersalurkan ke kabupaten/kota.

Hal ini sudah dilaporkan ke kementerian. Wenda menjelaskan, untuk Papua ketika di transfer dari pusat ke bank-bank pengelola, pihak BNI dan BRI harus transfer lagi ke Bank Papua, sehingga bisa diambil oleh para pemegang KIP.

“Ini yang belum dilaksanakan oleh pihak bank. Pasalnya di Papua, bank yang ada di tingkat kecamatan dan kabupaten itu Bank Papua. Kalau dibiarkan di BNI dan BRI sebagai bank pengelola kapan bisa diambil,” ujarnya.

Ia katakan, kalau pemegang KIP yang harus mengambil langsung ke BNI dan BRI, bayangkan berapa besar biaya yang harus disiapkan para siswa. Sementara dana yang diterima dari program Indonesia Pintar tidak besar.

“Cotoh saja dari Mamberamo ke Jayapura untuk pulang pergi membutuhkan biaya transportasi sekitar 6 juta, sementara yang diterima mungkin hanya Rp1 juta saja,” ujarnya lagi.

Wonda mengaku, hal ini juga sudah disampaikan ke pihak bank yang mengelola, hanya saja jawaban mereka (bank) ini sistemnya tabungan sehingga nasabah lah yang harus datang mengambil.

“Hal ini saya juga sudah laporkan ke kementerian, dan saya juga sudah layangkan surat ke pihak BRI untuk segera mencairkan dana-dana itu segera, dengan cara memindahkan dana yang ada  ke bank Papua,” kata Wonda.

Ia menambahkan, jumlah penerima program Indonesia Pintar di Papua ada sekitar 100 ribu lebih siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan LKP. Hanya yang membingungkan program ini dipegang oleh beberapa kementerian sehingga berjalan lambat.

“Data siswa memang dari setiap sekolah, hanya untuk cetak, pembagian hingga transfer dana itu ditangani oleh beberapa kementerian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Papua, Ribka Haluk mengatakan pihaknya tetap akan memantau penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Papua.

“Kami tetapkan memantau, hal ini untuk menghindari salah sasaran,” kata Ribka. (Alexander Loen)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dana KIP untuk Papua Masih Tersimpan Rp20 Milliar Lebih