Legislator Minta BPJS Urungkan Niatnya Menaikkan Iuran

share on:
Pelayanan di BPJS Papua - Jubi/Sindung
Pelayanan di BPJS Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Jayapura Kenan Sipayung meminta agar BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran yang akan berlaku per 1 April 2016.

Menurut masyarakat belum merasakan pelayanan BPJS kesehatan. Karena itu, menaikkan iuran dinilai tak wajar.

“Masyarakat belum merasakan pelayanan sudah dikasih naik. Ini bagaimana?” katanya kepada Jubi di Kota Jayapura, Rabu (23/3/2016).

Ia berharap masyarakat tidak dibebankan dengan kenaikan iuran tersebut. “Kita telah banyak berdiskusi dengan semua stakeholder masyarakat dan kesehatan, hendaknya ini (iuran) tidak dinaikkan dulu, tapi pelayanannya diperbaiki dulu,” katanya.

Selaku Penerima Layanan BPJS, ia mengaku belum merasakan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan. Masyarakat bahkan harus mengantre dan mengikuti prosedur, padahal harusnya kemanapun layanan kesehatan harus dilayani.

“Kita harap kita dilayani tanpa harus antre  dan kita merasa dinomorduakan,” katanya.

Yudha, salah satu peserta BPJS kelas satu atau peserta mandiri mengaku harus membayar lebih mahal. “Tapi menurut teman saya pelayanannya bagus kok,” kata Yudha.

Kepala Departemen Hukum, Komunikasi Publik, Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Regional XII Papua, Livendri Irvarzal menjelaskan penyesuaian iuran dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan tetaplah sama dengan sebelumnya yaitu 4 persen pemberi kerja dan 1 persen peserta (pekerja).

“Ini yang menjadi bola panas dan liar dan adanya ancaman demo buruh, padahal tidak ada perubahan sama sekali itu juga terjadi di Papua, tetap sama,” kata Livendri, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kareg XII BPJS Kesehatan Papua, beberapa waktu lalu.

Livendri mengungkapkan salah satu perubahan tersebut adalah penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan adalah iuran Jaminan Kesehatan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah baik kota/kabupaten ataupun provinsi sebesar Rp 23.000 per orang per bulan. Sebelumnya, iuran untuk PBI sebesar Rp 19.225 per orang per bulan.

Sementara itu, iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan pegawai pemerintah non PNS sebesar 5 persen dari Gaji atau upah perbulan. ” Yang mana penambahan kelompok pimpinan dan anggota DPRD baru masuk dalam Perpres No 19 tahun 2016 ini,” tegasnya.

Livendri menambahkan pekerja mandiri terutama Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta bukan Pekerja, mengalami penyesuaian tarif untuk kelas III menjadi Rp 30 ribu, kelas II menjadi Rp 51 ribu dan kelas I menjadi Rp 80 ribu.

Selain itu, dengan terbitnya Perpres tersebut, peningkatan pelayanan kesehatan dan penambahan manfaat pelayanan kesehatan akan dirasakan.
” Saat ini jumlah FTKP ( Puskesmas, klinik Pratama, dokter praktik perorangan) di Papua mencapai 2600, dan FKTRL ( rumah sakit, dan klinik Utama) baru 33 rumah sakit dan ini akan kami tingkatkan terus kerjasamanya terutama kepada RS Swasta yang belum memenuhi syarat. Kita akan terus dorong untuk bisa,” lanjutnya. (Sindung Sukoco)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Minta BPJS Urungkan Niatnya Menaikkan Iuran