Kapolda Papua dan Pangdam Papua Ini Presiden Kecil di Papua

share on:
Pengamat Hukum Internasional dari Uncen Jayapura, Marinus Yaung, Rabu (23/03) - Jubi/Abeth
Pengamat Hukum Internasional dari Uncen Jayapura, Marinus Yaung, Rabu (23/03) – Jubi/Abeth

Jayapura, Jubi – Pengamat hukum internasional dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung menegaskan bahasa Kapolda Papua tentang rencana operasi penegakan hukum yang akan dilaksanakan di tiga kabupaten di pedalaman Papua, yakni Puncak Jaya, Puncak dan Lanni Jaya untuk menjadikan daerah operasi militer (DOM) secara sektoral sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangun Papua.

“Bahasa penegakan hukum di Papua itu berbeda dengan penegakan hukum di Jakarta. Penegakan hukum masih dalam persuasif dan lain-lain. Tapi di wilayah konflik, yang namanya penegakan hukum itu sebenarnya bahasa lain dari operasi militer. Jadi yang akan diberlakukan adalah DOM (daerah operasi militer). Tapi DOM secara sektoral di tiga wilayah ini,” tutur Marinus Yaung kepada Jubi di Jayapura, Rabu (23/03).

[sociallocker]Yaung mempertanyakan, kenapa masih dipilih pendekatan itu? Apakah di Papua ini, seperti bahasanya Pdt. Dr. Benny Giay, banyak presiden?

“Seperti di Papua ini, Kapolda Papua dan Pangdam Papua ini presiden kecil yang bertindak di luar batas atau di luar kebijakan dari presiden Jokowi,” tegas dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen ini.

Menurutnya, hal ini benar-benar sangat bertentangan sekali dengan semangat Jokowi dalam membangun Papua.

Baca Polda Papua Susun Rencana Operasi Penegakan Hukum

“Saya pikir hal ini harus ditinjau kembali. Kan sudah dibilang Presiden, ia akan menjauhkan militer dan kekerasan di Papua dengan menggantikan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan,” imbuhnya.

Menurutnya, Kapolda Papua harus menjelaskan pendekatan penegakan hukum seperti apa yang mau dilakukan di Puncak Jaya itu. Apakah ini sejalan dengan nawa cita yang didorong oleh Jokowi di Papua?

“Saya pikir bertolak belakang sekali. Tolong ditinjau ulang,” ujarnya.

Sebelum ada mobilisasi pasukan saja, lanjut Yaung, di Puncak Jaya itu biasa diberlakukan DOM. Karena hampir semua angkatan ada di sana. Ini sangat kontra produktif dengan semangat Jokowi dalam membangun Papua dalam pendekatan pembangunan dan kesejahteraan.

Dengan melihat situasi ini, katanya, dirinya melihat keinginan Presiden membangun Papua adalah pembohongan belaka.

Baca KNPB : Operasi Penegakan Hukum Hanya untuk Dapat Alokasi Dana Pengamanan

“Kami akan berkata kepada pak Presiden, bahwa presiden membohongi kami untuk membangun Papua kekerasan militer dihentikan. Di lapangan sampai saat ini Kapolda Papua dan Pangdam asyik menggunakan pendekatan militer terhadap masalah dan rakyat Papua,” ujar Yaung.

Pernyataan yang sama juga datang dari Wamena. Ketua Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Theo Hesegem mengatakan, operasi penegakan hukum di pegunungan tengah Papua bukan solusi untuk menyelesaikan masalah.

“Saya rasa rencana ini terlalu berlebihan, yang dibutuhkan Papua itu adalah dialog dengan masyarakat, bukan operasi militer atau penegakan hukum,” katanya di Wamena, Jayawijaya.

Ia bahkan menilai penegakan hukum atau operasi militer sebagai bukti pemerintah pusat tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua selama ini.

Baca Aktivis HAM Kecam Operasi Penegakan Hukum di Pegunungan

Menurutnya, operasi penegakan hukum tidak menjamin menyelesaikan semua permasalahan di Papua, malah dikhawatirkan mengakibatkan banyak korban masyarakat sipil dan berpotensi pada pelanggaran HAM. (Abeth You)[/sociallocker]

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kapolda Papua dan Pangdam Papua Ini Presiden Kecil di Papua