Connect with us

Featured

Menghilangkan “Asap” ULMWP

Published

on

Pemasangan papan nama kantor ULMWP di Wamena, Jayawijaya oleh salah satu deklarator ULMWP, Edison Waromi – Jubi/Victor Mambor

Pemasangan papan nama kantor ULMWP di Wamena, Jayawijaya oleh salah satu deklarator ULMWP, Edison Waromi – Jubi/Victor Mambor

Oleh Neles Tebay

BERBAGAI media masa di dalam dan di luar negeri melaporkan peristiwa Peresmian Kantor Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (The United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), 15/2, 2016, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Dengan peresmian ini, ULMWP kini sudah mempunyai kantor di tiga tempat: Negara Vanuatu, Negara Kepulauan Solomon, dan Wamena.

Reaksi Pemerintah
Reaksi awal dari pemerintah adalah menyangkal pemberitaan tentang peresmian kantor ULMWP di Wamena. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, Kol. Inf. Teguh Puji Raharja membantah kabar bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah mendirikan Kantor ULMWP di Wamena (Rmol.co, 17/2). Kodam Cenderawasih mengumumkan bahwa tidak ada bukti OPM dirikan kantor di Wamena (Liputan 6.Com ,17/2). Presiden Joko “Jokowi” Widodo, melalui Juru bicaranya, Johan Budi, pun membantah laporan tentang pembukaan Kantor ULMWP di Wamena (Tabloidjubi.com,17/2).

Sekalipun dibantah oleh pemerintah, ternyata bahwa aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya berhasil menurunkan plang kantor ULMWP di Wamena (CNNindonesia.com, 16/2). Tindakan penurunan papan nama itu sendiri, secara tidak langsung, sudah membenarkan laporan tentang adanya pendirian dan peresmian kantor ULMWP.

Menurut keterangan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw (SuluhPapua.com, 18/2), ULMWP dilarang melakukan kegiatannya di Indonesia, termasuk di Papua. Pelarangan tersebut dilakukan karena kegiatan ULMWP bertentangan dengan hukum positif dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kehadiran organisasi ULMWP, menurut Waterpauw, bertentangan dengan keutuhan NKRI.

Bagi pemerintah, setiap upaya pendirian kantor ULMWP, entah oleh siapa pun pelakunya dan dimana pun tempatnya dalam Republik Indonesia, dipandang sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan Indonesia. Oleh sebab itulah, pendirian Kantor ULMWP di Wamena dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, maka Polisi menurunkan plang kantor tersebut.

Selanjutnya, aparat kepolisian mencari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Polisi telah memanggil sejumlah orang sebagai saksi, antara lain, Pater John Jonga, Engelbertus Surabut, dan Bonny Mulait. Konon, Markus Haluk dan Edison Waromi pun akan dipanggil pihak kepolisian.

Menurut Kapolres Jayawijaya, AKBP Semmy Ronny Thaba, para tersangka akan dijerat dengan pasal 106 tentang makar (KBR,3/3). Polisi mengkategorikan pendirian Kantor ULMWP sebagai suatu tindakan makar. Dengan demikian, para tersangka akan dibawa ke meja hijau dan dipenjarakan, seperti yang terjadi selama ini, selama 10 sampai 20 tahun. Penerapan pasal makar, tentunya akan menambah jumlah Tahanan Politik (Tapol) Papua.

Temukan apinya
Pertanyaan yang perlu digumuli oleh semua pihak adalah: Bagaimana caranya agar kantor ULMWP tidak didirikan untuk selamanya, baik di dalam maupun di luar negeri? Guna menjawab pertanyaan ini, kita mesti mempunyai pemahaman yang tepat atas pembukaan Kantor ULMWP.  Perlu diketahui bahwa ULMWP merupakan organisasi payung politik dari semua kelompok perlawanan rakyat Papua yang mengasosiasikan dirinya dengan OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Maka, ULMWP, pada kodratnya, merupakan organisasi politik, bukan kelompok kriminal. Pendirian Kantor ULMWP merupakan kegiatan politik. Kalau pendirian kantor ULMWP dipermasalahkan, maka permasalahan tersebut harus dilihat dari sudut politik bukan segi hukum. Membawa kasus pendirian ULMWP ke ranah hukum, berarti sedang dilakukan upaya kriminalisasi masalah politik. Tentunya, cara ini tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah Papua, karena masalah politik menuntut solusi politik.

Penerapan pasal makar tidak akan menyentuh, apalagi menyelesaikan, masalah politik yang melatarbelakangi pendirian kantor ULMWP di Wamena. Para pendiri kantor ULMWP, atau semua orang yang menghadiri peresmian kantor tersebut dapat saja dipenjarakan, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi semua tindakan ini tidak akan menyelesaikan masalah politik yang mendorong pembentukan ULMWP, termasuk pendirian kantor perwakilannya.

Kegiatan pendirian dan peresmian kantor ULMWP di Wamena dapat diibaratkan bagaikan kepulan asap. Asap mengepul karena ada api. Asap mengindikasikan adanya api. Asap tentu bisa diusir, dihalau, dan diupayakan agar hilang. Tetapi semua upaya pengusiran asap akan sia-sia, karena asap akan muncul kembali, selama api yang menghasilkan asap belum dipadamkan. Demikianlah, peresmian kantor ULMWP dapat dibaratkan seperti kepulan asap yang sedang menandakan bahwa ada api yang masih membara. Penurunan plang kantor ULMWP, pemenjaraan tersangka atau bahkan pembunuhan terhadap para tersangka, dapat dilaksanakan tetapi hanya untuk menghilangkan sementara waktu kepulan asap ULMWP. Sebab, selama masalah politik yang menjadi api yang mengepulkan asap ULMWP belum ditemukan dan dipadamkan, selama itu pula asap ULMWP akan mengepul kembali. Kita akan terus disuguhkan berita-berita tentang pembukaan Kantor ULMWP di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Cara yang paling tepat untuk menghentikan asap ULMWP, sekali untuk selamanya, adalah jalan dialog. Maka sebenarnya Pemerintah menanggapi kegiatan pendirian Kantor ULMWP ini dengan melibatkan diri dalam dialog dengan ULMWP. Pemerintah dan OPM yang diwakili oleh ULMWP mesti bertemu untuk mengidentifikasi api atau masalah-masalah yang mendorong pendirian kantor ULMWP, dan secara bersama mencari solusi politik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sekali akar masalah diatasi, selamanya tidak akan ada pendirian kantor ULMWP baik di dalam maupun di luar negeri. Maka peristiwa peresmian kantor ULMWP di Wamena dapat dijadikan alasan bagi pihak kepolisian untuk mendorong Presiden Jokowi agar mulai berdialog dengan ULMWP. (*)

Penulis adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Fajar TImur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura.

Featured

Mengubah Pendekatan Ke Papua, Publik Indonesia Harus Lebih Dulu Berubah

Published

on

Aksi solidaritas Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) Yogyakarta di sidang Obby Kogoya - IST

Aksi solidaritas Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) Yogyakarta di sidang Obby Kogoya – IST

Jayapura, Jubi – Sudut pandang orang Papua menganggap publik Indonesia selama ini mendukung rezim Indonesia yang sudah 50 tahun menjajah Papua.

Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi, ketika membicarakan perkembangan pendekatan Jakarta terhadap Papua, Minggu (18/9/2016) melalui pembicaraan telpon kepada Jubi.

“Publik indonesia mendukung rezim Indonesia yang sudah 50 tahun menjajah Papua. Ini saya pertegas istilah penjajahan. Kalau saat ini orang Papua mau merdeka, itu berarti sudah terjadi penjajahan. Sekurang-kurangnya dari sudut pandang orang Papua,” ujar Pdt Giay.

Dia melanjutkan, barangkali orang Indonesia tidak berpikir menjajah, melainkan hanya kebijakan saja yang buruk, “tetapi di dalam sejarah juga Belanda tidak pikir sedang jajah Indonesia selama 350 tahun,” kata Giay yang berharap pasca 50 tahun Papua ada di dalam Indonesia, seharusnya Indonesia bisa berkaca diri karena 50 tahun lalu dan mendatang dinamika generasi akan jauh berbeda.

Benny Giay melihat selama ini orang Papua sebenarnya tidak dianggap sebagai warga negara. “Kalau Indonesia  anggap Papua warga negara maka pendekatan harus sipil, kurangi tentara, tapi ini pengiriman tentara, brimob, tetap luar biasa,” ujarnya dengan nada kesal.

Dia mengatakan pihaknya di gereja hampir setiap hari menerima SMS berita kematian karena kekerasan, tabrakan dan pembunuhan.

“Kekerasan tiap hari. Saya kira ini sesuatu yang sistematis dalam menghadapi yang terjadi di Pasifik. Pendekatan tabrak lari luar biasa. Kami sebagai pimpinan gereja ini setiap hari sms masuk orang mati dibunuh, tabrak, kita belum beranjak, Papua masih di bawah pemerintahan Orba,” tegas Giay.

Giay menganggap pemerintah Jokowi dan juga Menkopolhukam Wiranto mengetahui bahwa pihaknya sedang disoroti.  “Mereka tidak bayangkan isu Papua akan go internasional seperti ini di Pasifik. Tetapi dengan begitu mereka malah tetap otoriter, padahal seharusnya dengan adanya gerakan di Pasifik Indonesia harus lebih dialogis, tidak represif,” ujarnya.

Aksi solidaritas mahasiswa Makassar untuk Papua - IST

Aksi solidaritas mahasiswa Makassar untuk Papua – IST

Giay menekankan pendekatan lama pemerintah ini yang tetap militeristik dalam pembangunan. “Beberapa tahun terakhir Jokowi mengandalkan militer membangun jalan di Wamena-Nduga, misalnya, pendekatan yang masih represif walau ada keterbukaan sedikit tetapi tidak cukup bermakna,” kata Giay

Bahkan Ferry Marisan, seperti diungkapkannya pada Jubi (18/9), menuding bahwa pemerintah Indonesia melakukan operasi khusus terkait kematian yang makin cepat di Papua. “Pemerintah saya pikir sedang melaksanakan operasi-operasi militer khusus, tidak saja kepada kelompok-kelompok KNPB juga orang Papua. Saya rasa operasi-operasi ini dilakukan karena situasi dukungan (Pasifik) itu.

Atas situasi tersebut, Benny Giay meyakinkan bahwa semua orang Papua menjadi dibuat tidak punya pilihan. “Saya kira ini bentuk-bentuk pendekatan terhadap Papua yang tentara gunakan untuk berkuasa sesuai seleranya . Kami tidak diberi pilihan selain membenci dan melawan,” ujar dia.

Giay berharap  generasi sekarang agar menyikapi Papua tidak dengan cara-cara pemerintah Indonesia yang otioriter. “Sekarang ini generasi muda harus paham dan terima lebih terbuka dengan kepala dingin, mendengar, karena saya kira mereka akan memasuki generasi yang lebih global dan tanpa beban.(*)

Continue Reading

Featured

Kasus Paniai Berdarah, Keluarga Korban Minta Pelapor Khusus PBB Berkunjung

Published

on

Suasana saat keluarga menangisi empat siswa yang tewas di lapangan Karel Gobay pada insiden 8 Desember 2014 lalu - Jubi/Abeth You

Suasana saat keluarga menangisi empat siswa yang tewas di lapangan Karel Gobay pada insiden 8 Desember 2014 lalu – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Pimpinan gereja di Paniai dan keluarga korban kasus penembakan siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu masih menunggu kapan pemerintah Indonesia ini akan mengadili para pelaku.

“Sudah banyak tim yang datang ke Paniai. Mereka berjanji akan mengungkap pelaku penembakan di lapangan Karel Gobay itu. Tapi sampai hari ini, hasilnya mana? Nol besar. Malah para pelaku disembunyikan. Mereka malah putar balik fakta demi menyelamatkan wajah NKRI,” kata Pendeta Nikolaus Degei, STh, tokoh agama di Paniai kepada Jubi, Senin (19/9/2016).

Makam Alpius Youw (IST)

Makam Alpius Youw (IST)

Menurut pendeta yang juga keluarga salah satu korban yang tewas tertembak ini, masyarakat Paniai, terutama keluarga korban saat ini berkesimpulan pemerintah Indonesia sengaja menutupi kasus penembakan yang menewaskan anak-anak mereka dan melukai keluarga mereka itu. Sampai kapanpun kasus ini tidak akan diproses untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga korban, karena pelakunya adalah anggota militer.

Makam Alpius Gobay (IST)

Makam Alpius Gobay (IST)

“Masyarakat kami di Paniai, memohon dengan hormat supaya negara-negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik atau PIF segera membentuk tim pencari fakta untuk menemukan kebenaran,” lanjut Pendeta Degei, menyampaikan tuntutan masyarakat di Enarotali, Paniai.

Makam Simon Degei (IST)

Makam Simon Degei (IST)

Terpisah, Yones Douw, aktivis HAM di Nabire mengatakan masyarakat Paniai meminta agar Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi atau Penyiksaan datang ke Paniai guna menemukan kebenaran dalam kasus penembakan siswa ini.

“Keluarga korban dan saksi tidak akan menerima tim apapun lagi yang berkaitan dengan kasus ini. Baik perorangan, lembaga lokal Papua, tim pencari fakta bentukan Luhut Panjaitan, Lembaga HAM lokal, nasional ataupun internasional yang melibatkan Indonesia,” kata Douw.

Makam Yulian Yeimo (IST)

Makam Yulian Yeimo (IST)

Baik Pendeta Degei dan Yones sama-sama mengatakan masyarakat Paniai menginginkan hasil temuan semua tim yang datang di Paniai yang berkaitan dengan kasus penembakan ini mengumumkan hasil temuan mereka secepatnya.

“Temuan itu harus dipresentasikan kepada publik internasional di Pasifik atau dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap upaya penyelesaian kasus ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Douw. (*)

Continue Reading

Featured

Isu Papua ke Majelis Umum PBB: Saatnya Indonesia Refleksi

Published

on

Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Benny Giay - JUBI

Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Benny Giay – JUBI

Jayapura, Jubi – Masuknya isu HAM dan politik Papua ke sidang Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung hingga 25 September, adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari dan seharusnya membuat pemerintah Indonesia merefleksikan diri.

Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, kepada Jubi Minggu (18/9/2016) menanggapi meluasnya isu Papua di Pasifik dan dorongan pemimpin negara-negara di Pasifik membawa isu West Papua ke Majelis Umum PBB.

“Bagi saya, ketika masalah Papua sampai ke Majelis Umum PBB oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, itu membenarkan pandangan bahwa sejarah sudah saatnya berubah,” ujar Benny Giay yang menyampaikan bahwa setelah 50 tahun Papua di Indonesiakan, inilah saatnya sejarah akan berubah.

“Saya kira suara-suara perjuangan Papua Merdeka akhirnya sampai ke Sidang Umum PBB adalah hal yang wajar saja. Sudah seharusnya. Karena kami di gereja percaya setiap 50 tahun sejarah harus direfleksikan, demikian juga pihak Indonesia sudah saatnya melihat kembali kelakuan dan kemajuan peradaban mereka yang sudah 50 tahun ini tidak membawa kebaikan di Papua,” kata Giay.

Benny Giay merasa sangat optimis bahwa harapan masyarakat Papua, yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, sedang mengalami kebangkitan khususnya karena didorong oleh kebangkitan di Pasifik.

“Yang terjadi di Pasifik itu adalah kebangkitan kesadaran kemanusian. Di batin saya, kalau solidaritas untuk hak politik (kemerdekaan) maka itu bisa dilakukan profesional saja. Tetapi kebangkitan di pasifik ini melebihi itu,” ujar Giay yang melanjutkan bahwa kebangkitan itu dilandasai oleh satu kekhawatiran besar bahwa bangsa Papua akan punah.

“Kesadaran akan kepunahan suatu bangsa manusia dan peradaban inilah yang melandasi solidaritas mendalam untuk kemanusiaan di pasifik. Kami pihak gereja mendukung itu,” ujarnya.

Papua Jadi Isu Negara

Sementara itu Ferry Marisan, Direktur ElsHAM Papua, memandang bahwa kemajuan advokasi isu Papua saat ini hingga ke Majelis Umum PBB terletak pada pihak yang mengadvokasi, yaitu negara.

“Kalau dulu advokasi dilakukan di Jenewa-Swiss, oleh masyarakat sipil untuk isu-isu HAM Papua, maka kini, melalui Vanuatu dan Solomon bahkan Tonga, advokasi sudah meningkat ke New York oleh tangan negara,” ujar Ferry.

Ketika isu Papua masuk ke Majelis Umum PBB di New York maka artinya, lanjut Ferry, hal itu akan menjadi pembicaraan di tingkat negara-negara lain yang tidak saja Pasifik.

“Memang ini bukan pertama kali, di sidang sebelumnya Vanuatu sempat membicarakan isu Papua. Tetapi yang berbeda tahun ini adalah  wakil Fiji akan menjadi salah satu pimpinan sidang dalam sidang tersebut. Sehingga kita berharap  akan bisa memberi pengaruh pada negara-negara lain di Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.”

Peter Thomson, Duta Besar Fiji untuk PBB baru saja dilantik sebagai presiden sidang Majelis Umum. Thomson disumpah Selasa lalu, (12/9), membuka sesi ke-71 sidang Majelis Umum yang terdiri dari 193 negara itu.

“Kita tunggu hasilnya, negara-negara mana yang akan menambah dukungan, tidak saja untuk isu HAM tetapi juga referendum Papua dan agenda pendaftaran Papua ke Komite 24 Dekolonisasi,” ujarnya.

Terpisah Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB dan Tim Kerja ULMWP, menilai sudah saatnya PBB mengambil tanggung jawab terkait hak politik Papua. “PBB harus ambil tanggung jawab untuk selesaikan status politik West Papua. Karena itu kekuatan rakyat dalam ULMWP, bersama negara  Pasifik dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua  akan mendorong masalah ini ke Komite Dekolonisasi PBB untuk dapat memfasilitasi referendum,” ujarnya.

Dia juga menambahkan melalui proses itu, Indonesia juga akan didesak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terus berlanjut di West Papua.

Tetapi Ferry Marisan juga mengingatkan bahwa proses ini panjang dan bisa bertahun-tahun untuk meyakinkan negara-negara lain terus mendukung Papua. “Sekalipun demikian, capaian saat ini sudah membuka jalan ke sana,” ujarnya.

Baik Ferry maupun Pendeta Benny Giay tidak khawatir akan proses yang memakan waktu tersebut. Menurut Giay, justru saat inilah di era globalisasi peluang lebih besar karena mata banyak manusia bisa melihat apa yang terjadi.

“Kebangkitan solidaritas saat ini adalah tanda kebangkitan kesadaran kemanusiaan, dan itu terjadi di era globalisasi yang bisa diketahui oleh semua orang melalui media sosial. Saya menyambutnya dengan optmis,” ujar Giay.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.