Wawali : Tidak Ada Tawar Menawar Penertiban Tambang

share on:
emas2-Aktifitas-penambang-rakyat.
Penambang emas rakyat di Gorontalo yang tengah beraktivitas. Foto: Christopel Paino — mongabay.co.id

Palu, Jubi – Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said menegaskan, tidak ada tawar menawar dengan pengusaha yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi pertambangan Poboya Kecamatan Mantikulore.

Oleh sebab itu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh empat belas perusahaan di lokasi pertambangan Poboya, harus dihentikan.

“Tidak ada tawar menawar, dan tidak boleh tawar menawar dengan perusahaan terkait dengan adanya upaya Pemkot Palu untuk menghentikan kegiatan pertambangan,” kata Sigit Purnomo Said, di Palu, Senin.

Dia menyebut bahwa pemerintah Kota Palu sedang melakukan upaya untuk menertibkan pertambangan Poboya, yaitu memberhentikan empat belas perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan alat berat.

Bahkan, tegas dia, seluruh kolam sebagai tempat perendaman material emas yang diolah oleh pengusaha yang melibatkan pihak – pihak tertentu, juga akan ditutup oleh Pemkot Palu.

Pemkot, kata dia, juga akan mengeluarkan masyarakat yang melakukan penambangan emas dan potensi sumber daya lainnya di lokasi tersebut, yang masuk dalam kawasan Tahura dan areal kontrak karya milik PT. Citra Palu Mineral.

“Penertiban itu sudah jalan, besok deadline. artinya, di lokasi pertambangan Poboya mulai besok tidak ada lagi aktivitas pertambangan oleh empat belas perusahaan diluar PT. CPM,” urainya.

Wawali mengaku bahwa saat ini ada permintaan kepada pemerintah yang mengatasnamakan masyarakat, untuk tidak menghentikan kegiatan penambangan di lokasi pertambangan Poboya. “ Namun request tersebut masih kita kaji, jangan sampai mengatasnamakan masyarakat padahal hanya sekelompok orang,” paparnya.

Menurutnya Pemkot Palu tetap pada pendirian untuk melaksanakan penertiban, dengan segala konsekuensi yang muncul.

Terkait hal itu Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Erfandi Suyuti, menyatakan bahwa penertiban terhadap kegiatan penambangan harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak penegak hukum.

Namun, ia menyebutkan upaya penertiban tersebut harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk kemanusiaan khususnya masyarakat kecil yang bergantung pada pertambangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Substansinya DPRD mendukung apa yang dilakukan oleh Pemkot Palu, namun jangan sampai menghilangkan atau mematikan mata pencaharian masyarakat kecil, khususnya masyarakat ekonomi lemah di Poboya, serta yang berada di sekitaran pertambangan tersebut,” katanya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Wawali : Tidak Ada Tawar Menawar Penertiban Tambang